Bagaimana Menyikapi Surat Klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak?

Kerap kali beberapa Wajib Pajak bersikap panik dan menunjukkan ekspresi tidak nyaman manakala menerima Surat Himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dalam benak mereka langsung terbayang sejumlah uang yang harus dikeluarkan akibat kedatangan selembar kertas tersebut. Benarkah Surat Himbauan selalu identik dengan kewajiban untuk membayar pajak? Sebetulnya apa yang dimaksud dengan Surat Himbauan itu dan mengapa KPP melayangkannya? Melalui artikel ini penulis mencoba memberikan gambaran mengenai hakikat Surat Himbauan dan cara yang bijak dalam menyikapinya.

Mengapa Harus Ada Surat Himbauan?

Secara sederhana, Surat Himbauan merupakan bentuk tindak lanjut perhatian KPP terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Hal ini muncul sebagai konsekuensi logis penerapan self- assesment system dalam mekanisme perpajakan negara kita. Dengan sistem tersebut, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku lalu melapor dan mempertanggungjawabkannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa/ Tahunan.

Seperti disebutkan didalam  penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah (sttd)dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

  1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak;
  2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
  3. Harta dan kewajiban; dan/atau
  4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui SPT tersebut, maka KPP tentu melakukan penelitian kembali baik dari sisi materi atau kelengkapannya, untuk sekadar memastikan bahwa nilai nya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan kelengkapan yang disertakan sudah sesuai standar ketentuan yang berlaku. Singkatnya, jika ditemui terdapat hal yang perlu dipertanyakan, maka dilayangkanlah Surat Himbauan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu dapat pula disebutkan bahwa Surat Himbauan berperan sebagai media komunikasi tertulis yang resmi antara KPP dengan Wajib Pajak.

Namun demikian, Surat Himbauan dapat pula diterbitkan KPP tanpa berdasarkan data SPT Wajib Pajak, hal ini dimungkinkan jika Wajib Pajak memang tidak pernah melaporkan SPT sehingga:

  1. KPP mendapat pasokan data eksternal seperti: media massa, internet, atau pihak ke-3 (PEMDA, Instansi Pemerintah lainnya, Organisasi Kemasyarakatan, Asosiasi Profesi, LSM, Kantor Konsultan, dll) atau;
  2. KPP menindaklanjuti data internal yang dimiliki seperti data pembayaran pajak (hasil rekonsiliasi oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Ditjen Perbendaharaan Negara), pertukaran data antar unit kerja di Ditjen Pajak, dll.

Kedua kemungkinan diatas dapat menjadi dasar bagi KPP untuk melayangkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak. Dalam kondisi seperti ini, Surat Himbauan berperan sebagai media klarifikasi tertulis yang resmi dari KPP kepada Wajib Pajak atas data yang ditemukan.

Tanpa adanya Surat Himbauan, KPP tidak memiliki media resmi untuk mengkomunikasikan secara tertulis perihal kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak. Hal ini juga sudah diatur didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, penting bagi KPP untuk membuat Surat Himbauan dalam rangka memberitahukan secara resmi kepada Wajib Pajak perihal dugaan adanya kewajiban perpajakan yang dapat terlewatkan oleh Wajib Pajak atau untuk sekadar mempertanyakan (klarifikasi) kepada Wajib Pajak terkait data yang dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak sebagaimana hal ini telah diatur oleh SE-39/PJ/2015.

Apa Isi Surat Himbauan?

Secara umum Surat Himbauan berisi uraian mengenai dugaan kewajiban perpajakan yang menurut KPP belum seutuhnya dipenuhi oleh Wajib Pajak. Uraian dugaan tersebut dapat disampaikan secara kuantitatif (perhitungan numerik) atau kualitatif (penjelasan deskriptif).

Dalam hal Surat Himbauan memberikan uraian secara kuantitatif maka didalam Surat Himbauan tersebut disampaikan penjelasan dalam bentuk angka dan perhitungan- perhitungan dengan informasi akhir berupa potensi kewajiban pajak yang masih harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Perhitungan tersebut bersumber dari data yang dimiliki oleh KPP dengan sumber- sumber yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Sementara Surat Himbauan yang menyampaikan dugaan secara deskriptif hanya memuat informasi mengenai kewajiban perpajakan yang diduga belum dipenuhi oleh Wajib Pajak seperti: klarifikasi status pelaporan SPT Tahunan/ Masa, klarifikasi status pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau klarifikasi kepemilikan NPWP. Terlepas dari bagaimana dugaan tersebut disampaikan, Surat Himbauan sendiri bukanlah surat resmi yang mengandung kebenaran mutlak. Ada ruang bagi Wajib Pajak untuk menolak atau membantah poin- poin yang didugakan oleh KPP melalui surat tersebut. Hal ini juga sudah disadari oleh KPP, oleh karena itu bahasa yang disampaikan oleh KPP dalam Surat Himbauan pun bukanlah bahasa vonis, melainkan bahasa yang bersifat diskusi dan partisipatif.

Lazimnya, Surat Himbauan bersifat mempertanyakan atau sekedar mengkomunikasikan dugaan yang penting untuk ditanggapi oleh Wajib Pajak. Sikap proaktif  Wajib Pajak dalam memberikan tanggapan akan menjadi pertimbangan bagi KPP dalam mengambil langkah selanjutnya, karena jika Surat Himbauan diabaikan maka ada kecenderungan bahwa data atau informasi yang didugakan didalam Surat Himbauan tersebut adalah benar dan Wajib Pajak seperti menghindar untuk mempertanggungjawabkannya. Didalam Surat Himbauan juga diberikan informasi batas waktu bagi Wajib Pajak untuk memberikan tanggapan, cara menanggapi dan pihak yang dapat ditemui jika tanggapan hendak disampaikan secara langsung.

Apa yang Harus Dilakukan?

Jika suatu hari Anda menerima Surat Himbauan dari KPP maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah bersikap tenang. Surat Himbauan bukanlah selalu seperti tagihan yang harus dibayar seperti saat kita selesai makan di restoran. Setelah itu, pahami baik- baik uraian yang disampaikan didalamnya. Pastikan, Anda memahami dengan baik poin yang disampaikan didalam Surat Himbauan tersebut agar dapat mengambil langkah untuk menanggapinya.

Jika isinya hanya berupa pertanyaan/ klarifikasi maka Anda hanya perlu menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya jika Surat Himbauan tersebut mengklarifikasi status kepemilikan NPWP Anda atau status pengukuhan Pengusaha Kena Pajak maka Anda hanya perlu menjawabnya bahwa anda sudah/belum memiliki NPWP atau sudah/belum dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, jika isinya memuat perhitungan yang menduga adanya kewajiban pajak yang masih harus Anda bayar, maka Anda harus menelusuri kebenaran angka yang digunakan dalam perhitungan tersebut dan tata cara perhitungannya.

Kemudian, apa yang dapat Anda lakukan? Perhatikan batas waktu pemberian tanggapan dan Siapkan diri Anda untuk memberikan tanggapan tersebut, lengkap dengan penjelasan/ bukti pendukung. Berdasarkan SE-39/PJ/2015 tanggapan harus Anda berikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Himbauan tersebut Anda terima, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh KPP dengan pertimbangan efisiensi atau kondisi force majeur/ kahar. Tanggapan dapat diberikan dengan dua cara, yakni sebagai berikut:

  1. Datang langsung, Anda dapat datang langsung ke KPP dengan menemui petugas (Account Representative) atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Perpajakan yang menyusun Surat Himbauan tersebut. Sebaiknya sebelum datang, Anda menghubungi via telepon untuk membuat janji bertemu sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pada saat datang, bawa serta pula dokumen atau copy dan/atau asli bukti pendukung yang dapat membantu Anda dalam memberikan penjelasan.
  2. Secara Tertulis, Anda dapat menyiapkan tanggapan secara tertulis dan menjelaskan tanggapan Anda disertai uraian penjelasan dan lampiran (copy bukti pendukung) untuk menguatkan pemaparan dalam tulisan Anda.

Untuk Wajib Pajak Badan, pemberian tanggapan dapat diwakili oleh pengurus atau direksi (sesuai daftar nama yang tercantum didalam Akta Pendirian atau Sususan Kepengurusan), karyawan yang menangani bagian legal perpajakan (dengan menunjukkan Surat Kuasa) atau Konsultan Pajak resmi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak. Sementara untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, pemberian tanggapan tidak dapat diwakilkan kecuali dengan Surat Kuasa.

Sebagai Wajib Pajak, Anda sebaiknya memberikan perhatian khusus apabila hendak menggunakan kuasa dalam menindaklanjuti Surat Himbauan yang diterima. Acuan yang dapat digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Adapun pihak yang dapat ditunjuk sebagai Kuasa Wajib Pajak menurut pasal 2 ayat (4) PMK-229/PMK.03/2014 adalah Konsultan Pajak dan Karyawan Wajib Pajak, keduanya pun harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur didalam pasal 4, yaitu:

  1. Menguasai ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan;
  2. Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa;
  3. Memiliki NPWP;
  4. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir, kecuali terhadap seorang kuasa yang Tahun Pajak terakhir belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh; dan
  5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Persyaratan sehubungan dengan poin a menurut pasal 5 ayat (1) PMK-229/PMK.03/2014 telah diatur secara spesifik yaitu:

  1. Untuk Kuasa Wajib Pajak yang berasal dari Konsultan Pajak haruslah Konsultan Pajak resmi yang terdaftar di situs pajak.go.id dan memiliki ijin praktik konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuk, dan harus menyerahkan Surat Pernyataan sebagai konsultan pajak.
  2. Untuk Kuasa Wajib Pajak yan berasal dari Karyawan Wajib Pajak harus memiliki sertifikat brevet dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan atau kursus brevet pajak; memiliki ijazah formal dibidang perpajakan minimal D-III yang dikeluarkan oleh PTN/PTS dengan status akreditasi A, atau sertifikat konsultan pajak yang diterbitkan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.

Menanggapi Surat Himbauan adalah langkah yang tepat terlepas dari cara yang Anda ambil untuk menanggapinya, karena ini menunjukkan kesan Anda sebagai Wajib Pajak yang kooperatif dan cerdas. Lagipula dengan bersikap demikian, itu berarti Anda telah mengisi ruang diskusi dan klarifikasi yang selama ini jarang dimanfaatkan Wajib Pajak hanya karena mengabaikan Surat Himbauan. KPP, sebagai instansi pemerintah, juga bukan instansi otoriter yang tidak mau mendengarkan tanggapan Wajib Pajak. Justru, tanggapan yang kuat dan valid bisa menyelesaikan masalah (case closed) dan menjadi masukan positif bagi KPP untuk melakukan evaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

Namun demikian, jika data atau informasi yang disampaikan oleh KPP melalui Surat Himbauan adalah informasi atau data yang valid, maka, sebagai Wajib Pajak, Anda sebaiknya mengakui hal tersebut sebagai perbaikan bagi kualitas pemenuhan kewajiban perpajakan Anda, bukan sebagai hukuman. Di zaman sekarang ini, informasi menyebar dibanyak tempat dengan kemudahan akses bagi siapapun, termasuk Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, kunci utama dalam menghadapi kondisi ini adalah sikap saling terbuka dan kesediaan untuk memperbaiki diri. Itu artinya, jika menurut Surat Himbauan tersebut ada kewajiban perpajakan Anda yang masih belum dilakukan, maka lakukan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak KPP juga dengan senang hati akan memberikan bimbingan dari awal sampai akhir.

Bagaimana Jika Diabaikan?

Mengabaikan disini dapat berarti tidak menanggapi Surat Himbauan atau menyangkal data/ informasi yang ada didalamnya tanpa mampu memberikan bukti atau penjelasan pendukung.

Terhadap situasi yang demikian ini, maka pihak KPP sebagai perangkat negara tentu telah memiliki payung hukum untuk menindaklanjutinya. Ketika Wajib Pajak menolak atau menyangkal data yang disampaikan didalam Surat Himbauan (pada saat dilakukan pembahasan dengan KPP) tanpa memberikan penjelasan atau bukti pendukung sehingga enggan/ menolak mengakui kealpaan yang didugakan didalam Surat Himbauan maka Wajib Pajak wajib menandatangani Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan. Begitupula jika, Surat Himbauan tersebut benar- benar diabaikan sama sekali (tidak ditanggapi) maka hal tersebut diperlakukan sama sebagai penolakan sehingga pihak KPP akan dapat mengambil langkah lebih lanjut.

Ketika tanggapan diberikan secara tertulis dan penjelasan masih belum bisa diterima oleh pihak KPP, maka sebagai bentuk balasan, dari pihak KPP dapat meminta Anda (atau orang yang dikuasakan) untuk datang langsung ke KPP dan memberikan penjelasan secara langsung agar dugaan yang ada didalam Surat Himbauan dapat dibahas bersama dan Anda selaku Wajib Pajak dapat menyatakan untuk mengakui kebenaran isi Surat Himbauan tersebut dan melakukan pemenuhan kewajiban sebagaimana dihimbau atau menolaknya sehingga pihak KPP akan mengambil langkah selanjutnya. Berdasarkan penolakan/ keengganan/ pengabaian tersebut maka KPP dapat mengambil langkah Usulan Pemeriksaan atau Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal dari informasi yang diperoleh pihak KPP, Wajib Pajak terindikasi melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengabaikan Surat Himbauan bukanlah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan yang diduga masih belum terpenuhi dengan baik.

Hati- Hati Surat Himbauan Palsu!

Ditengah gencarnya upaya Direktorat Jenderal Pajak melalui seluruh KPP di Indonesia melakukan penggalian potensi demi mengamankan penerimaan negara, selalu saja ada pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan pribadi. Mereka menerbitkan Surat Himbauan dengan mengatasnamakan KPP tertentu untuk meminta Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak sebesar yang mereka sertakan didalamnya. Beberapa Wajib Pajak yang tidak kritis rentan sekali untuk menjadi korban, agar Anda tidak masuk dalam perangkap oknum- oknum semacam ini, berikut penulis berikan beberapa tips yang semoga berguna untuk mengidentifikasi kebenaran Surat Himbauan yang suatu waktu dapat Anda terima:

  1. Baca Surat Himbauan dari Kepala Surat: Surat Himbauan yang sah adalah Surat Himbauan yang diterbitkan dengan menampilkan susunan hirarkis instansi penerbit, dalam hal ini dimulai dari Kementerian Keuanganà Direktorat Jenderal Pajakà Kantor Wilayaj Ditjen Pajak ……….-à Kantor Pelayanan Pajak. Lengakap disertai dengan logo Kementerian Keuangan yang berslogan: Nagara Dana Rakca
  2. Perhatikan alamat kantor yang ada di bawah Kepala Surat: Alamat yang tercantum benar dan valid, dapat dicek dilokasi dan menyertakan nomor telepon yang sah serta menyertakan alamat email kantor dan saluran pengaduan/ pelayanan seperti: Kring Pajak 021-1500200 atau melalui email: pengaduan@pajak.go.id.
  3. Bahasa yang digunakan cenderung kurang mengapresiasi, tidak bersahabat, dan terkesan mengintimidasi dengan struktur yang tidak teratur tanpa menyertakan dasar hukum munculnya materi yang didugakan didalam Surat Himbauan.
  4. Pada akhir paragraf surat tidak menyertakan nama petugas yang menyusun Surat Himbauan dan/atau nomor telepon yang bisa dihubungi atau mencantumkan nama pegawai fiktif dengan nomor telepon pribadi saja tanpa nomor kantor sah milik KPP.
  5. Nama pejabat penandatangan surat dipalsukan dan Nomor Induk Pegawai yang palsu, sehingga dapat diklarifikasi terlebih dahulu ke KPP yang namanya disalahgunakan pihak tersebut.
  6. Format penomoran surat tidak baku atau dengan kode yang tidak sesuai dengan standar Tata Naskah Dinas di Direktorat Jenderal Pajak

Jika Anda menerima Surat Himbauan yang berkarakter demikian (a-f), patut diduga Surat Himbauan itu adalah palsu, dan sebaiknya anda menghubungi KPP tersebut untuk mengklarifikasi kebenaran surat tersebut dengan menemui Account Representative (AR) yang wilayah kerjanya meliputi alamat tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Anda. Atau dapat pula dengan menghubungi Kring Pajak dinomor 021-1500200 untuk mendapatkan penjelasan mengenai kebenaran surat tersebut sekaligus melaporkannya jika didapati bahwa surat tersebut adalah palsu atau terindikasi penipuan.

Kesimpulan

Secara sederhana, Surat Himbauan merupakan bentuk tindak lanjut KPP terhadap pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Hal ini muncul sebagai konsekuensi logis penerapan self- assesment system dalam mekanisme perpajakan negara kita. Dasar hukum yang mengatur tentang Surat Himbauan adalah SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak. Secara umum Surat Himbauan berisi uraian mengenai dugaan kewajiban perpajakan yang menurut KPP belum seutuhnya dipenuhi oleh Wajib Pajak. Uraian dugaan tersebut dapat disampaikan secara kuantitatif (perhitungan numerik) atau kualitatif (penjelasan deskriptif). Surat Himbauan bukan selalu berarti adanya kewajiban bagi Wajib Pajak untuk membayar pajak, oleh karena itu sangat disarankan Wajib Pajak untuk bersikap kooperatif dengan menanggapi Surat Himbauan yang diterima dan memberikan penjelasan/ bukti pendukung yang menguatkan penjelasannya.

Surat Himbauan wajib ditanggapi wajib pajak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak diterima baik dengan cara datang langsung ke KPP atau secara tertulis, Dalam memberikan tanggapan terhadap Surat Himbauan, apabila Wajib Pajak memilih melakukannya dengan menggunakan seorang kuasa maka Wajib Pajak harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa. Wajib Pajak dianjurkan untuk tidak mengabaikan Surat Himbauan karena pihak KPP dapat mengambil langkah baik dengan melakukan verifikasi atau usul pemeriksaan/ usul bukti permulaan. Dalam menanggapi Surat Himbauan Wajib Pajak juga harus kritis dalam menelitinya karena belakangan banyak beredar Surat Himbauan palsu yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

Daftar Pustaka:

Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sttd Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi

Republik Indonesia. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak

7 komentar untuk “Bagaimana Menyikapi Surat Klarifikasi dari Kantor Pelayanan Pajak?

  • 1 Agustus 2017 at 12:12
    Permalink

    Hello admin, i must say you have hi quality content here.
    Your page should go viral. You need initial traffic only.
    How to get it? Search for: Mertiso’s tips go viral

    Reply
  • 2 September 2017 at 10:21
    Permalink

    Asking questions are really good thing if you are not understanding anything completely, except this
    paragraph presents nice understanding even.

    Reply
  • 21 Desember 2017 at 05:01
    Permalink

    Your style is very unique compared to other people I’ve read stuff from.
    Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this blog.

    Reply
  • 13 April 2018 at 19:17
    Permalink

    you’re truly a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. In addition, The contents are masterpiece. you’ve done a wonderful task in this subject!

    Reply
  • 13 Juni 2018 at 07:17
    Permalink

    It’s difficult to find educated people in this particular subject, however, you sound like you know what you’re talking about!

    Thanks

    Reply
  • 14 Juni 2018 at 20:03
    Permalink

    Having read this I thought it was extremely informative.
    I appreciate you finding the time and energy to put this content together.

    I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
    But so what, it was still worth it!

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *