Mencegah Salah Kaprah Konsep PPN Pungut Tidak Setor

Bisnis selalu punya ragam praktik dan mekanisme yang berkembang sesuai kebutuhan pelakunya. Hal ini berdampak terhadap bagaimana pajak, sebagai bagian yang sulit dipisahkan dalam bisnis sehari-hari, diadministrasikan pelaku usaha yang menjalankannya. Akibatnya, penyesuaian demi penyesuaian terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan lazim dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan menempuh langkah yang tetap menjaga kelangsungan bisnis ke depan (going concern). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga tidak lepas dari realita tersebut. Kewajiban untuk memungut PPN dalam kegiatan bisnis terjadi sebagai tindak lanjut amanah Pasal 3A Ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM yang menyebutkan bahwa:

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan huruf h, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang

Dari pasal tersebut disampaikan secara eksplisit bahwa pelaku bisnis (yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak/PKP) yang menyerahkan (menjual/mendistribusikan/menitipkan/dll) wajib memungut PPN. Sehingga nilai harga yang ditagih di dalam tagihan juga memuat Faktur Pajak sebagai dasar pemungutan. Harga yang dibayar oleh pembeli, dengan demikian, setara dengan 110% dari harga pokok barang yang dibeli. Hal semacam ini merupakan mekanisme umum yang dipraktikkan dalam bisnis sehari-hari dan membawa konsekuensi tambahan baik bagi pengusaha yang menerbitkan Faktur Pajak dan pengusaha yang menerima Faktur Pajak. Artikel ini akan lebih banyak membahas konsekuensi dari sisi Wajib Pajak PKP penerbit Faktur Pajak.

Konsekuensi PKP Penerbit Faktur Pajak

PKP Penerbit Faktur Pajak merupakan bagian dari siklus bisnis/komersial sehari-hari. Keberadaan PKP Penerbit dapat hadir dalam beragam bentuk status hukum atau perorangan. PKP Penerbit Faktur Pajak secara sederhana merupakan pengusaha yang menyediakan barang/ BKP untuk dijual yang diamanahi oleh negara untuk memungut PPN dengan menggunakan Faktur Pajak atas setiap BKP yang ia jual kepada pembeli (baik pembeli dengan status PKP atau bukan PKP). Aktivitas memungut PPN oleh PKP Penerbit Faktur Pajak adalah perbuatan legal yang dilindungi Undang Undang dan regulasi di bidang perpajakan yang berlaku. Setiap akhir bulan berikutnya, PKP Penerbit Faktur Pajak wajib melaporkan rincian Faktur Pajak yang sudah diterbitkan melalui SPT Masa PPN dan PPnBM (Lampiran 1111-A1).

Negara sudah menyediakan perangkat dan mekanisme teknis yang sah untuk menopang PKP Penerbit Faktur Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Untuk menjadi PKP Penerbit Faktur Pajak, terdapat batasan omset minimal yang harus dilampaui yakni Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak atau jika belum terlampaui, dapat mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-197/PMK.03/2014. Prosedur penerbitan Faktur Pajak bagi PKP yang sudah sah dikukuhkan juga tunduk pada aturan teknis seperti penjatahan dan kelayakan. PPN yang sudah dipungut selama suatu bulan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak wajib disetor ke Kas Negara maksimal sebelum SPT Masa PPN dan PPnBM disampaikan pada akhir bulan berikutnya.

Penentuan PPN yang akhirnya harus disetorkan ke Kas Negara mengikuti prinsip PKPM. Bahwa besarnya PPN yang harus disetor adalah hasil pengurangan atau selisih dari PPN yang sudah dipungut dari pembeli (Pajak Keluaran/PK) dengan PPN yang sudah dipungut atas nama PKP yang bersangkutan ketika membeli BKP dari PKP lainnya (Pajak Masukan/PM). Pendekatan ini yang disebut dengan indirect substraction method. Setiap PKP Penerbit Faktur Pajak sangat diharapkan memiliki administrasi yang tertib terutama menyangkut dokumentasi Faktur Pajak yang sudah diterbitkan dan Faktur Pajak yang diterima dari PKP lain. Hal ini berkenaan dengan validitas nilai PPN kurang bayar yang akhirnya muncul sebagai kewajiban yang harus dilunasi (jika PK lebih besar dari PM).

Skema Normal Proses Pemungutan PPN silahkan ambil di sini untuk gambar skema:

Skema tersebut menggambarkan konsekuensi administrasi yang harus dilaksanakan PKP-A Penjual yang sekaligus bertindak sebagai PKP Penerbit Faktur Pajak yaitu melaporkan PPN Pajak Keluaran yang telah dipungut dari PKP-B Pembeli melalui Faktur Pajak yang sudah diterbitkan ke dalam SPT Masa PPN dan PPnBM (1111) di dalam Lampiran A1 dan menghitung nilai PPN Kurang Bayar yang harus disetorkan ke Kas Negara dengan cara merekapitulasi PPN Pajak Masukan yang telah dipungut PKP lain dengan PPN Pajak Keluaran yang telah ia pungut dalam kurun satu Masa Pajak.

Pengecualian Berakibat Penyimpangan

Skema normal sebagaimana disebutkan di atas, pada kenyataanya hanya terjadi jika antara PKP Penjual dan PKP Pembeli langsung memenuhi kewajibannya dalam kurun waktu paling lambat satu bulan. Sehingga keduanya dapat melaporkan dari sisi administrasi masing-masing pada Masa Pajak yang sama, yaitu PKP Penjual sebagai PPN-Pajak Keluaran di Lampiran-A1 dan PKP Pembeli sebagai PPN-Pajak Masukan di Lampiran-B2. Pelanggaran terhadap salah satu, yaitu terutama dari sisi PKP-Penjual akan langsung mengindikasikan telah terjadinya PPN-Pajak Keluaran yang belum dilaporkan atau jika tidak terdapat pembelian dari sisi PKP Penjual maka akan langsung memunculkan adanya indikasi kuat telah terjadinya praktik PPN Pungut Tidak Setor.

Tindakan memungut PPN namun tidak menyetorkan ke Kas Negara adalah sebuah tindak pidana di bidang perpajakan karena unsur kesengajaan telah muncul ketika Faktur Pajak diterbitkan. Di saat mengisi Faktur Pajak, PKP Penjual telah dengan sadar mencantumkan informasi dasar transaksi dan unsur PPN yang dipungut dari pembeli yang seharusnya dilaporkan dan disetorkan. Sehingga perbuatan tersebut menyebabkan adanya kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya senilai PPN yang tidak dilaporkan atau disetorkan ke Kas Negara. Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”

Penerapan ketentuan tersebut tentu harus dengan sangat hati-hati. Kondisi praktik bisnis yang dilakukan Wajib Pajak harus dipahami dan dipertimbangkan dengan bijaksana. Bagaimanapun, titik berat perbuatan dalam konsep PPN Pungut Tidak Setor ada di sisi PKP Penjual, bukan di PKP Pembeli. Dalam suatu kondisi bisnis, pembayaran oleh pembeli dapat dilakukan dalam kurun waktu yang tidak sama ketika barang atau jasa diserahkan. Perbedaan jangka waktu itu bisa dalam hitungan pekan, bulan, bahkan satu tahun anggaran. Demi menjaga relasi bisnis yang baik dan untuk kepentingan jangka panjang, kerap kali, pola bisnis semacam ini dimaklumi oleh PKP Penjual dengan cara menalangi terlebih dahulu PPN yang harus disetor ke Kas Negara meskipun pembayaran atas tagihan pokoknya belum dilunasi pembeli.

Dengan cara yang seperti itu, PKP Penjual akan aman dari sangkaan tidak melaporkan Faktur Pajak yang sudah diterbitkan atau dari dugaan tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut. Sangkaan demikian dapat muncul karena pada saat yang sama, PKP Pembeli justru telah mengkreditkan Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterima dari PKP Penjual. Namun demikian, pilihan untuk menalangi sementara seperti itu, hanya mampu dilakukan jika PKP Penjual tidak sedang mengalami kesulitan likuiditas.

Skema Dalam Hal Pelunasan dari PKP Pembeli belum terjadi-silahkan ambil di sini untuk gambar skema:

Dari skema terlihat bahwa pemungutan PPN oleh PKP-A sesungguhnya belum terjadi karena belum ada pembayaran dari PKP-B selaku pembeli meskipun barang sudah diserahkan dan dokumen tagihan berikut Faktur Pajak sudah disampaikan oleh PKP-A. Hal teknis dalam praktik bisnis semacam ini yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tindak lanjut amanah Pasal 39 Ayat (1) Huruf I UU KUP. Lazimnya, PKP yang bertransaksi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak usahanya dan instansi-instansi pemerintah yang kerap lambat dalam menerima pembayaran.

Lingkup PPN Pungut Tidak Setor

Dalam ilustrasi melalui skema di atas, terlihat bahwa seolah-olah PKP-A sudah memberikan talangan untuk sementara menutupi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh PKP-B. Sebagaimana konsep PPN sebagai Pajak Tidak Langsung dimana beban kewajiban untuk dikenai dan untuk menyetorkan berada di dua pihak yang berbeda. Namun demikian, dalam hal PKP-A tengah tidak memiliki kemampuan untuk memberikan dana talangan sementara maka yang kemudian dapat muncul adalah kesan bahwa seolah-olah telah terjadi praktik PPN Pungut Tidak Setor yang didukung dengan telah dikreditkannya Faktur Pajak tersebut oleh PKP-Pembeli. Dalam kondisi seperti ini, maka adanya kerugian pada pendapatan negara adalah hanya terbatas pada nilai yang sudah dibayarkan oleh PKP-Pembeli namun memang belum disetorkan oleh PKP-Penjual, meskipun dalam hal belum dibayar oleh PKP-Pembeli, PKP-Penjual memiliki kemampuan untuk menalangi, karena kewajiban PPN dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PKP-Pembeli.

Secara ekspilisit di dalam Bab VIII Tentang Ketentuan Pidana menurut UU KUP, yang menjadi landasan lingkup perbuatan pidana di bidang perpajakan, tidak disebutkan bahwa perbuatan mengkreditkan Pajak Masukan atas tagihan yang belum dibayar termasuk dalam tindak pidana di bidang perpajakan. Ini yang menjadi pemberat untuk tidak bisa meminimalisir kerugian pada pendapatan negara dengan mengkoreksi Pajak Masukan yang sudah dikreditkan PKP-Pembeli. Koreksi hanya dapat dilakukan dengan pendekatan persuasif melalui Surat Imbauan atau pemeriksaan khusus berdasarkan Analisis Risiko.

Oleh sebab itu, ketika PKP Penjual belum menerima pembayaran dari PKP Pembeli, maka secara logis, unsur kesengajaan dalam perbuatan PPN Pungut Tidak Setor tidak terpenuhi sebab perbuatan memungutnya belum ada. Di saat yang sama, beban untuk membayarkan tidak dapat dialihkan kepada PKP Penjual karena PPN adalah pajak atas konsumsi BKP yang dalam hal ini dinikmati oleh PKP Pembeli (bertindak sebagai konsumen adalah PKP Pembeli). Adapun demi keseimbangan, maka yang dapat dilakukan adalah bahwa seharusnya PKP Pembeli tidak boleh mengkreditkan Pajak Masukan atas tagihan berikut Faktur Pajak yang belum dipenuhi pembayarannya. Identifikasi atas PPN-Pajak Masukan masuk dalam kriteria ini juga perlu dilakukan oleh negara untuk menciptakan penegakan hukum yang seimbang dan administrasi perpajakan yang transparan.

Kesimpulan

PPN yang telah dipungut oleh PKP Penjual (Pajak Keluaran) dari PKP Pembeli harus dilaporkan di dalam SPT Masa PPN & PPnBM Lampiran 1111-A1 dan jika terjadi kurang bayar (setelah diperhitungkan dengan Pajak Masukan) maka harus disetorkan ke Kas Negara. Namun dalam praktik bisnis, kerap terjadi PKP Pembeli tidak langsung memenuhi kewajiban untuk membayar tagihan dan PPN yang dipungut sehingga PKP Penjual sesekali memberikan talangan agar Faktur Pajak yang telah diterbitkan tetap dapat dilaporkan dan terhindar dari sangkaan telah melakukan PPN Pungut Tidak Setor. Namun dalam hal talangan itu tidak diberikan maka sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa PKP Penjual belum melakukan pemungutan karena PKP Pembeli belum melakukan pembayaran. Hal ini harus dipertimbangkan dalam pemahaman konsep dan makna PPN Pungut Tidak Setor karena beban untuk dikenakan PPN melekat kepada PKP Pembeli selaku pihak yang mengkonsumsi BKP.

P.S:

Gambar Utama diambil dari sini.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *