Akuntansi Pajak Yayasan Nirlaba

Oleh: Erikson Wijaya, S.Akt

Pada dasarnya ketentuan perpajakan yang berlaku di negeri ini memberikan lingkup definisi yang jelas atas apa yang disebut dengan Subjek Pajak Badan. Termasuk di dalamnya adalah Organisasi Nirlaba, ambil satu contoh bentuknya yakni Yayasan. Subjektivitas pemajakan tidak menempatkan yayasan sebagai entitas yang berbeda dengan entitas lainnya. Definisi mendasarnya dikembalikan lagi pada konsep bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal. Karakteristik yayasan masuk ke dalam klausul definitif tersebut. Dalam praktiknya, berdasarkan tujuan, badan secara umum dapat dikelompokkan menjadi profit-oriented dan nonprofit-oriented. Yayasan yang menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini, masuk dalam kelompok yang kedua.

Karakteristik Legal

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Organisasi Nirlaba seperti yayasan mendapatkan sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Demikian juga yang terjadi pada yayasan. Model organisasi yayasan merupakan realisasi dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yayasan didirikan berdasarkan Akta Notaris yang kemudian disahkan menurut Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum-HAM. Ada banyak jenis yayasan, sesuai dengan bidang yang dilingkupi, antara lain: Yayasan Pendidikan, Yayasan Kesehatan, Yayasan Keagamaan, Yayasan Ilmu Pengetahuan (Penelitian dan Pengembangan), dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan. Apapun bentuk yayasan, karakteristik utamanya tetap sama yaitu tidak berniat mencari laba.

Yayasan dijalankan oleh pengurus, yaitu pengelola yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan dan kepentingan yayasan. Mereka, para pengelola, memiliki kuasa dalam melaksanakan tugas sehari-hari untuk memastikan bahwa tujuan yayasan dapat terealisasi sesuai rencana kerja. Pertanggungjawaban pengurus adalah kepada pembina dimana pengurus memiliki tanggung jawab yang harus dipikul secara pribadi atas setiap pelanggaran yang tidak sesuai dengan anggaran dasar sehingga merugikan yayasan atau pihak lainnya. Model pertanggungjawaban ini bersifat vertikal. Sedangkan pertanggungjawaban yang bersifat horizontal adalah kepada masyarakat secara luas, donatur, atau pemerintah. Pertanggungjawaban menjadi isu penting bagi suatu yayasan karena menyangkut kredibilitas yayasan tersebut di mata publik.

Aspek Perpajakan

Pada prinsipnya, pengakuan penghasilan maupun pembebanan biaya pada yayasan sama dengan bentuk organisasi lainnya. Pada akhir periode Laporan Keuangan suatu yayasan akan menyajikan nilai Sisa Hasil Usaha yang sebetulnya setara dengan Laba/Rugi pada entitas bisnis. Yayasan pun tidak dikecualikan dalam konteks kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Sanksi administrasi dan pidana juga dapat menyasar Wajib Pajak yayasan jika memang ada ketentuan perpajakan yang dilanggar.Yayasan juga masih dikenakan kewajiban untuk bertindak sebagai pemotong atau pemungut atas suatu transaksi yang memuat aspek perpajakan. Namun demikian terdapat sejumlah pengecualian yang diberikan negara kepada yayasan dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Pengecualian-pengecualian tersebut mencakup pembebasan dari kewajiban membayar, memungut, dan dikenakan Pajak Penghasilan. Secara rinci, pengecualian tersebut antara lain:

Pembebasan Bea Masuk dan Cukai

Dalam hal suatu yayasan melakukan impor barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah, sosial, amal, dan kebudayaan maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.04/2006 memberikan pembebasan dari Bea Masuk dan Cukai. Ketentuan ini berlaku dalam hal, sebelumnya yayasan tersebut sudah berstatus sebagai badan atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pembebasan. Untuk mendapatkan fasilitas tersebut, yayasan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas dimaksud setiap kali dibutuhkan.

Pengecualian PPh Pasal 4(2) Jual Beli Tanah

Keterlibatan suatu yayasan dalam transaksi jual beli tanah mengandung pengecualian dari satu aspek perpajakan yang terlibat di dalamnya. Yayasan dikecualikan dari kewajiban membayar dan memungut PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2009 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-48/PJ/2009. Dalam aturan tersebut, dinyatakan bahwa orang pribadi yang melakukan pengalihan hak tanah dan atau bangunan kepada kelompok entitas tertentu termasuk yayasan dikecualikan dari pengenaan PPh. Namun pengecualian ini berlaku jika pengalihan tersebut tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pengakuan atas Sisa Lebih Anggaran

Yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan telah diatur sedemikian jelas terkait pelaksanaan pengakuan Sisa Lebih yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-80/PMK.03/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2009. Sisa Lebih tersebut ditetapkan sebagai bukan Objek Pajak Penghasilan. Sisa Lebih sendiri secara sederhana adalah selisih dari seluruh penerimaan dikurangi pengeluaran untuk Biaya Operasional sehari-hari. Pengecualian Sisa Lebih sebagai non Objek Pajak Penghasilan harus tetap memperhatikan syarat bahwa Sisa Lebih tersebut harus digunakan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperoleh untuk kepentingan pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan. Jika batas waktu ini terlampaui maka Sisa Lebih tersebut menjadi penghasilan dan dikenai PPh pada tahun berikutnya.

Aspek Akuntansi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 menunjukkan bahwa ciri umum yayasan nirlaba adalah adanya perolehan sumbangan untuk sumber daya utama, penyumbang bukan pemilik yayasan dan tidak berharap akan imbalan atau hasil. Pengakuan transaksi dalam yayasan nirlaba menggunakan basis akrual atau basis kas.Hal ini disebabkan karena aliran dana masuk ke suatu yayasan dapat berupa kontrak komitmen sumbangan dari pihak lain dimana pencairannya dilakukan secara bertahap dan jika substansinya sesuai dengan kesepakatan. Di lain waktu, sumbangan yang diterima yayasan juga dapat berupa kas atau uang tunai dari pihak lain tanpa adanya ikatan atau perjanjian (komitmen) tertentu sebelumnya. Untuk memudahkan memahami akuntansi yayasan nirlaba, berikut disajikan sejumlah contoh kasus beserta jawabannya.

  • 22 Januari 2018. Yayasan ABC menerima sumbangan/donasi dari perseorangan dan perusahaan sebesar Rp70.000.000 melalui transfer bank (Bank Mandiri) untuk rencana pembangunan sekolah di Kepulauan Mentawai.
Akun Debit Kredit
Bank Mandiri (Kas) Rp70.000.000
       Pendapatan Sumbangan Rp70.000.000
  • 23 Januari 2018. Yayasan ABC menerima iuran bulanan dari 20 anggota sebesar Rp100.000,- per orang atau setraa dengan Rp2.000.000,- tunai.
Akun Debit Kredit
Kas di Tangan (Kas) Rp2.000.000
   Pendapatan Iuran Anggota Rp2.000.000
  • 10Juli 2018. Yayasan ABC menerima MoU dari Lembaga Donor DEF untuk program pembebasan buta huruf di Kepulauan Mentawai untuk 2 tahun dengan hibah senilai Rp2.000.000.000,- untuk periode 01 Juli 2018-30 Juni 2020. Hibah ini tidak boleh digunakan selain yang disepakati dalam MoU.
Akun Debit Kredit
Piutang Komitmen (DEF) Rp2.000.000.000
   Pendapatan Hibah Rp500.000.000
Pend. Hibah Ditangguhkan Rp1.500.000.000
  • 15 Juli 2018. Yayasan ABC menerima hibah termin I sebesar Rp500.000.000,- melalui bank transfer ke rekening Bank JKL.
Akun Debit Kredit
Kas di Bank (JKL) Rp500.000.000
   Piutang Komitmen DEF Rp500.000.000
  • 15 Agustus 2018. Yayasan ABC menjual 500 buku pelajaan sekolah ke SD MNO sebesar Rp5.000.000,- secara kredit dua kali angsuran. Dimana pada tanggal 15 Agustus 2018 diterima pembayaran angsuran pertama sebesar 50%.
Akun Debit Kredit
Piutang SD MNO Rp2.500.000
Kas di Tangan Rp2.500.000
   Pendapatan Usaha Rp5.000.000
  • 03 September 2018. Yayasan ABC membuat kegiatan bazaar dan penggalangan dana untuk pendidikan anak di daerah terpencil dengan biaya antara lain: biaya cetak brosur Rp1.500.000,- biaya transportasi Rp500.000,- biaya sewa lokasi bazaar Rp5.000.000 (hanya sewa, tidak terjadi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan sehingga tetap dikenakan PPh Final 10%).
Akun Debit Kredit
Biaya Cetak Brosur Rp1.500.000
Biaya Transportasi Rp500.000
Biaya Sewa Lokasi Rp5.000.000
       Hutang PPh Ps 4(2) Rp500.000
       Kas di Tangan Rp6.500.000
  • 07 September 2018. Yayasan mengeluarkan cek uang muka kerja untuk staf lapangan Lili dalam rangka realisasi kegiatan pemberdayaan anak sekolah sesuai MoU sebesar Rp50.000.000,- dan staf lapangan Lulu untuk kegiatan pengadaan buku bacaan perpustakaan dusun sebesar Rp25.000.000.
Akun Debit Kredit
Uang Muka Kerja Lili Rp50.000.000
Uang Muka Kerja Lulu Rp25.000.000
       Kas di Bank Rp75.000.000
  • 10 Oktober 2018. Yayasan menerima Laporan Pertanggungjawaban program Lili dengan rincian antara lain: honor panitia Rp10.000.000,- biaya transportasi Rp25.000.000,- biaya transportasi dan akomodasi Rp15.000.000 dan biaya dokumentasi Rp5.000.000,-.
Akun Debit Kredit
Biaya Honor Panitia Rp10.000.000
Biaya Transportasi Rp25.000.000
Biaya Konsumsi dan Akomodasi Rp15.000.000
Biaya Dokumentasi Rp5.000.000
         Hutang Karyawan Lili Rp5.000.000
         Uang Muka Kerja- Lili Rp50.000.000
  • 10 Oktober 2018. Yayasan menerima Laporan Pertanggungjawaban program Lulu atas kegiatan pengadaan buku bacaan yang memakan biaya Rp22.500.000,-
Akun Debit Kredit
Biaya Pengadaan Buku Rp22.500.000
Piutang Karyawan-Lulu Rp2.500.000
         Uang Muka Kerja- Lulu Rp25.000.000
  • 11 Oktober 2018. Yayasan membayar uang jasa konsultan pendidikan PT Edutama Prima (berNPWP; nonPKP) via transfer senilai Rp10.000.000,- dan menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23 dengan nomor PPh23/2/2018.
Akun Debit Kredit
Biaya Jasa Konsultan Rp10.000.000
         Hutang PPh Pasal 23 Rp200.000
         Kas di Bank Rp9.800.000

Secara akuntansi sebagaimana diatur dalam PMK-80/PMK.03/2009 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2009, jika pada akhir periode terdapat Sisa Lebih yang diterima yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Pembukuan atas pengalihan saldo sisa lebih tersebut dilakukan dengan cara mendebet akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan lalu mengkredit akun kas atau utang dan akun modal yayasan.

Perlu diketahui juga bahwa atas aset yang kemudian diperoleh melalui mekanisme tersebut tidak boleh dilakukan penyusutan dan biaya bunga yang muncul selama proses pembangunan (jika dana berasal dari pinjaman) maka akan menambah nilai perolehan aset yang bersangkutan, kecuali jika sudah selesai maka dicatat sebagai pengurang (biaya pada laporan operasional). Contoh pencatatan untuk ilustrasi kasus ini adalah sebagai berikut:

  • 10 Desember 2018. Yayasan mencatat adanya sisa lebih dana yang semula memang direncanakan untuk membangun gedung kelas sekolah. Dana tersebut berasal dari donasi tunai masyarakat yang sifatnya tidak rutin. Total sisa lebih dana adalah Rp400.000.000,-. Yayasan kemudian mengalihkan sisa lebih dana tersebut untuk persiapan kegiatan membangun gedung kelas yang nantinya akan dimulai pada bulan 15 Desember2018.
Akun Debit Kredit
Dana Pembangunan Gedung Rp400.000.000
         Aset Bersih Terikat (Rencana Gedung) Rp400.000.000

            Ketika kemudian dana tersebut digunakan untuk mulai membangun secara bertahap            maka, dicatat menjadi:

Akun Debit Kredit
Aset Bersih Terikat (Rencana Gedung) Rp100.000.000
         Dana Pembangunan Gedung Rp100.000.000
Akun Debit Kredit
Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp100.000.000
         Kas Rp100.000.000

Kesimpulan

Definisi mendasarnya yayasan sudah sesuaidengan konsep bahwa yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal sebagaimaan diatur dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.yayasan mendapatkan sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Namun, dari sisi administrasi perpajakan, pada dasarnya terdapat perbedaan perlakuan yang diberikan kepada Wajib Pajak yayasan, antara lain berupa pembebasan bea masuk/cukai dan pembebasan dari pengenaan PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan. Selain itu, dari sudut pandang Akuntansi Keuangan, sudah diatur di dalam PSAK Nomor 45 mengenai yayasan yang mengatur tata cara mencatat Sisa Lebih yang diterima yang akan digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan jika dialihkan ke akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan. Pembukuan atas pengalihan saldo sisa lebih tersebut dilakukan dengan cara mendebet akun aktiva dan akun dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan lalu mengkredit akun kas atau utang dan akun modal yayasan.

Gambar diambil dari sini

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *