Analisis Potensi dari Daftar Harta SPT Tahunan PPh

Daftar harta yang terdapat dalam SPT Tahunan PPh 1770 dan 1771 dapat dijadikan sebagai alat bantu analisis kebenaran pelaporan penghasilan yang disampaikan Wajib Pajak. Caranya dengan memperhatikan kenaikan harta yang dilaporkan dalam dua tahun berturut-turut atau lebih untuk mengetahui adanya potensi penghasilan yang disembunyikan. Metode ini dikenal dengan istilah Net Worth Method (NWM) yang dalam sistem perpajakan di Amerika Serikat diterima sebagai cara pembuktian tidak langsung, dengan dasar penggunaanya adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan semua penghasilannya dalam SPT Tahunan PPh (tax returns) mereka (Tuannakota, 2006).

Untuk bisa menggunakan NWM, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap konsep nondeductible expenses (biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan/dibebankan dalam menghitung penghasilan kena pajak) dan nontaxable income (penghasilan yang tidak termasuk objek pajak). Nondeductible expenses harus dikeluarkan dalam perhitungan yang diklaim Wajib Pajak sehingga menambah penghasilan (net worth increase) yang dilaporkan dan nontaxable income juga demikian. Jika disajikan dalam bentuk tabel analisis maka penjelasan mengenai metode NWM dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun 20X1 Tahun 20X2
Aset 6.000 Aset 9.000
Kewajiban (200) Kewajiban (300)
Kekayaan Bersih (Net Worth)-20X1 5.800 Kekayaan Bersih (Net Worth)-20X2 8.700
Kekayaan Bersih (Net Worth)-20X1 5.800
Kenaikan Net Worth 2.900
Ditambah Nondeductible Expense 1.000
Dikurangi Nontaxable Income 500
Koreksi Penghasilan Kena Pajak 3.400
Dikurangi Penghasilan Kena Pajak yang Dilaporkan dalam SPT 1.800
Penghasilan Kena Pajak yang Masih Harus Dilaporkan 1.600

Namun demikian, metode ini sangat bergantung pada kualitas pelaporan harta yang disampaikan Wajib Pajak sehingga jika didapati penurunan harta atau tidak terdapat kenaikan sama sekali maka metode ini tidak dapat digunaka. Untuk mencegah hal ini, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengandalkan fungsi intelijen dan pertukaran data sehingga setiap harta yang dimiliki Wajib Pajak dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Setidaknya, jika metode ini belum dapat diterapkan secara optimal kepada Wajib Pajak yang susah diakses datanya, metode ini masih bisa diterapkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pejabat negara yang terikat pada kewajiban pelaporan daftar harta atau kekayaan kepada lembaga negara lainnya.

Demikian semoga bermanfaat.

Referensi Utama: Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Tuannakota- LPEM UI.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *