Berharap Dukungan Publik Bagi Ditjen Pajak

Ditulis oleh: Ryan Agatha Nanda Widiiswa

Dari banyak sumber dan media, kita mahfum bahwa masyarakat sudah kian responsif terhadap sejumlah isu yang melanda KPK. Terlebih terkait upaya pelemahan yang kini melandanya. Dunia maya juga tidak lepas dari arus dukungan itu. Salah satu contohnya adalah pemakaian tagar dukungan #KITAKPK di twitter maupun facebook. Tagar itu mengandung pesan kepada KPK bahwa “masyarakat berdiri di depan dalam mendukung upaya melawan korupsi”. Fenomena ini mempunyai “multiplier effect” dalam membentuk opini masyarakat sebagaimana selaras dengan pemikiran Emory S. Bogardus dalam Measuring Publik Opinion (1949:484) bahwa dukungan publik berupa opini baik dapat menjadi kekuatan bagi suatu kebijakan untuk dapat berjalan di masyarakat.

Dukungan publik kepada KPK didasari harapan bahwa hanya lembaga ini yang dapat dipercaya menekan angka korupsi di negeri ini. Hal ini tidak lepas dari rasa geram karena membayangkan seorang koruptor yang mencuri uang negara sebesar 10 Milyar adalah sama halnya dengan menghambat program pembangunan yang mulanya sudah direncanakan dengan dana sebesar itu. Namun apakah kita menyadari bahwa hal yang sama juga terjadi manakala Wajib Pajak atau masyarakat melakukan penghindaran pajak sebesar 10 Milyar? Tentu saja praktik tersebut berdampak buruk terhadap derap laju pembangunan di negeri ini. Penghindaran pajak menggerus potensi keuangan negara sehingga menghambat peningkatan kualitas pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.

Seperti yang dikatakan oleh Alison Holder, Oxfam Tax and Inequality Policy Manager pada artikel “The True Costs of Tax Avoidance” bahwa penghindaran pajak menyebabkan negara berkembang gagal memprediksi potensi penerimaan penghasilan pajak yang seharusnya dapat dialokasikan untuk menyusun rencana peningkatan kualitas kesejahteraan dan berdampak pada kematian”. Pendapat lain diutarakan oleh Christian Aid pada artikel “Death and Taxes: The True Toll of Tax Dodging” (2008) bahwa penghindaran pajak setidaknya mengakibatkan kematian dari 5,6 juta anak dunia sejak 2000 hingga 2015.

Era digital yang sudah sangat dalam meringsek kehidupan kita sehari-hari merupakan sinyal bahwa bisnis e-commerce. Dan pola bisnis semacam ini identik dengan kesempatan yang sangat mudah untuk melakukan penghindaran pajak.  Disisi lain, dunia juga dihadapkan dengan dokumen Panama Papers  milik perusahaan Mossack Fonseca yang memuat para pemimpin dunia, selebriti hingga pemain bola yang menggunakan kedok perusahaan tempurung “shell companies”  untuk menghindari pembayaran pajak. Melihat situasi ini pada November 2014, negara-negara yang terdaftar pada G-20 mendeklarasikan komitmen bersama untuk melawan penghindaran pajak. Tony Abbott, Perdana Menteri Australia pada kesempatan itu berujar bahwa kami (G-20) menginginkan perusahaan untuk dapat membayar pajak secara adil sesuai dengan yuridiksi dimana profit didapatkan, ini semua tentang negara negara dan masyarakat di dunia untuk dapat menerima manfaat dari pajak seperti yang diharapkan dan dibutuhkan.

Indonesia sendiri dihadapkan dengan rendahnya rasio pajak. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan bulan Januari 2017 menyampaikan bahwa rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 11 persen yang menempatkan pada jajaran rasio pajak rendah di antara negara-negara di dunia. Padahal aktivitas ekonomi negeri ini terus meningkat sebagaimana terlihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto beberapa tahun terakhir, terlebih kini dimana aktivitas transaksi ekonomi secara online/digital mendorong lebih banyak orang untuk masuk dalam aktivitas bisnis. Melihat kondisi tersebut pada tanggal 8 Mei 2017, Presiden Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan (telah disahkan sebagai Undang-Undang pada hari Senin 24 Juli 2017 dalam sidang paripurna DPR).

Perpu ini merupakan langkah awal era keterbukaan informasi untuk perpajakan serta persiapan keikutsertaan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information yang di prakarsai oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dimana nantinya seluruh negara anggota dari kebijakan ini dapat mengakses data perbankan antar negara dan mematahkan secara legal praktik merahasiakan data perbankan internasional. Kebijakan ini pun dapat dijadikan pemerintah sebagai alat penegakan keadilan perpajakan bagi seluruh Wajib Pajak serta menjadi langkah awal untuk melakukan reformasi perpajakan. Tetapi segala kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat dijalankan sendiri, dukungan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak sangatlah penting.

Seperti yang telah saya utarakan pada awal artikel bahwa dukungan publik sangatlah penting sebagaimana terjadi pada KPK. Dukungan masyarakat seperti itu pula yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan upaya mengejar potensi penerimaan pajak dan meminimalisir penghindaran pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Publik harus melihat bahwa arti penting pajak bagi kelangsungan bangsa merupakan hal yang sama pentingnya dengan memerangi korupsi. Dukungan publik mulai dari sikap masyarakat yang lebih responsif terhadap situasi perpajakan, rasa bangga masyarakat terhadap pembayaran pajak, hingga dukungan politisi terhadap kebijakan perpajakan.

Tanpa dukungan publik, akan terasa lebih sulit bagi Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan kebijakan untuk meminimalisir penghindaran perpajakan. Saya pribadi menantikan kondisi dimana politisi dapat memposisikan slogan bangga bayar pajak sebagai bentuk nasionalisme setara dengan slogan anti korupsi dalam kampanye politiknya. Para LSM dan masyarakat menyuarakan pendapatnya di depan DPR maupun dalam diskusi-diskusi mengenai penguatan peraturan perpajakan. Ataupun masyarakat yang memberikan hukuman sosial dan cap rendah di mata masyarakat terhadap pelaku penghindaran pajak.

Karena Saya Indonesia, Saya Anti Korupsi, Saya Bayar Pajak, dan Saya Pancasila!

Foto diambil dari sini

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *