Biaya Kepatuhan dan Digitalisasi Pelayanan

Tentang arti dari Biaya Kepatuhan atau Compliance Cost, Simon James (2000) menyebutkan dalam karyanya “A Dicctionary of Taxation” bahwa hal tersebut merujuk pada biaya yang ditanggung atau dikeluarkan pihak swasta (private sector) dalam mematuhi ketentuan perpajakan. Dari titik pijak definisi ini, dapat dipahami bahwa fokus bahas dalam konsep Compliance Cost berada di sisi Wajib Pajak dalam kaitannya dengan upaya mereka untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Sederhananya: untuk sekadar menjadi Wajib Pajak patuh pun memakan biaya! Biaya tersebut meliputi waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak untuk menyiapkan dan mengisi formulir-formulir perpajakan, waktu dan biaya untuk mempelajari aturan perpajakan, biaya untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan hak/kewajiban perpajakannya, dan bisa juga biaya untuk membayar jasa konsultan pajak (Widodo, 2002). Selain biaya yang sifatnya dapat ditelusuri, Compliance Cost juga meliputi biaya yang tidak dapat ditelusuri (hidden cost) seperti: waktu yang digunakan untuk mengantri dan melaporkan dokumen perpajakan.

Jika kondisi ini dikaitkan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Maka Compliance Cost ini adalah variabel pemoderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah kualitas kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Implikasinya, semakin rendah Compliance Cost maka semakin Wajib Pajak cenderung lebih patuh dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu, perhatian terhadap isu Compliance Cost harus ditingkatkan demi mendorong perilaku Wajib Pajak untuk menjadi lebih patuh. Tindak lanjut terhadap niat pendalaman isu ini dapat dimulai dengan menelaah kembali faktor yang mendorong lahirnya Compliance Cost itu. Dari rincian ragam Compliance Cost yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya maka untuk menekan besaran Compliance Cost, penelaahan kembali terhadap ketentuan perpajakan tidak dapat dihindari. Hal tersebut senada dengan ujaran Carlos Silvani (1992) yang menyebutkan bahwa kondisi perundang-undangan perpajakan dan administrasi perpajakan memiliki kaitan erat dengan Compliance Cost.

Kesederhanaan dalam mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak menjadi kunci agar Compliance Cost kian dapat ditekan. Penyederhanaan tersebut dapat ditempuh melalui jalur legislasi maupun jalur inovasi. Melalui jalur legislasi, maka pembenahan fundamental terhadap Undang-Undang yang merumuskan bagaimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban formalnya (menyampaikan SPT atau membayar pajak) harus diturunkan menjadi sejumlah ketentuan yang mudah dan tidak membingungkan di lapangan. Turunan ketentuan tersebut juga melibatkan sinergi pihak pendukung berupa penyediaan sarana pemenuhan kewajiban agar apapun yang dibutuhkan Wajib Pajak dapat diperoleh secara bebas tanpa mengeluarkan biaya. Melalui inovasi, Compliance Cost dapat ditekan dengan menyediakan fasilitas yang mempermudah Wajib Pajak. Digitalisasi mekanisme pelaporan melalui e-filing merupakan salah satu terobosan yang patut dipertahankan dan ditingkatkan pelaksanaanya. Digitalisasi pelaksanaan kewajiban perpajakan diharapkan akan semakin luas ruang lingkupnya agar lebih mampu membantu Wajib Pajak bertindak efisien.

Digitalisasi dalam mendukung pemangkasan Compliance Cost pada dasarnya merupakan apresiasi bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian konsep ini diadopsi dari prinsip The Essence of Responsive Regulatory karya John Braitwithe (1970). Penghargaan tersebut diberikan sebagai respon dari pemerintah untuk menjadikan proses mematuhi kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana dan tidak memakan biaya atau menekannya ke titik yang paling minimal. Biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan upaya untuk menjadi Wajib Pajak yang patuh memang sepatutnya tidak muncul dan menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan hal itu. Sebab pada dasarnya harga untuk mematuhi sistem dan kewajiban perpajakan telah dibayar Wajib Pajak dengan harga yang lebih mahal dari sekadar hitungan angka, yaitu kesediaan mereka merelakan imbal balik yang secara langsung tidak dapat mereka nikmati.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *