Catatan Kritis atas PP 46 Tahun 2013: Sebuah Usulan Konstruktif

Bulan depan sudah tiga tahun lebih masa berlaku PP 46 Tahun 2013. Sejak disahkan, peraturan ini menuai banyak kontroversi. Terutama dari kalangan penggiat usaha UMKM. Pasalnya, melalui ketentuan ini setiap kelompok usaha UMKM yang dimaknai sebagi usaha dengan omset tidak lebih dari Rp4,8Miliar setahun dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% dari omset bulanan. Sebagian pihak memandang hal ini tidak adil dan memberatkan. Sebagian lain menilai bahwa ini merupakan bagian dari upaya untuk merangkul lebih banyak pelaku UMKM dalam sistem perpajakan dengan menawarkan kesederhanaan dalam administrasi pembayaran dan pelaporan. Namun demikian, pro dan kontra tetap bergulir. Sempat terdengar aturan ini akan direvisi namun belakangan wacana ini sepi dari pembahasan. Bagaimanapun, tentu saja tidak ada peraturan yang sempurna. Terutama perpajakan, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebagai dasar pemikiran sebelum suatu ketentuan perpajakan disahkan.

Tulisan ini disusun untuk menganalisis dan memetakan sejumlah hal yang banyak dipermasalahkan di lapangan terkait penerapan PP 46 Tahun 2013. Tanpa bermaksud menyudutkan pihak tertentu, semangat utama dari artikel ini adalah untuk memberikan solusi perbaikan agar PP 46 Tahun 2013 dapat diterapkan dengan efektif untuk mencapai tujuannya yaitu merangkul lebih banyak pelaku bisnis UMKM dalam basis data perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya dalam kontribusi pembayaran pajak secara nasional. Berikut secara acak tersaji sejumlah catatan kritis yang kiranya dapat dipertimbangkan sebagai masukan dalam mengevaluasi kebijakan ini.

Inkonsistensi Nama dan Praktik

Hal signifikan yang terkandung dalam PP 46 Tahun 2013 adalah pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) atau Income Tax kepada kelompok usaha UMKM. PPh itu dihitung dari peredaran bruto usaha. Pertanyaanya apakah peredaran bruto itu dapat dikatakan sebagai penghasilan? Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh (UU PPh) tidak mendefinisikan secara tegas tentang peredaran bruto.  UU PPh hanya secara tidak langsung hanya menyinggungnya di dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Badan (1771). Peredaran bruto diartikan sebagai pendapatan kotor yang diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha sebelum dikurangi dengan potongan tunai dan retur penjualan serta biaya-biaya. Apakah definisi tersebut sudah cukup representatif untuk dikatakan sebagai penghasilan? Ada semacam keraguan yang berpotensi muncul. Ketentuan perpajakan lebih mendekatkan peredaran bruto dengan konsep pendapatan ketimbang penghasilan.

Secara teoritis, penghasilan memang sering dianggap sama dengan pendapatan karena keduanya diindikasikan dengan adanya aliran arus kas masuk ke dalam keuangan suatu entitas. Tetapi tidak demikian halnya dengan praktik yang terjadi pada dunia bisnis. Penghasilan atau income dimaknai sebagai selisih positif bersih pendapatan setelah dikurangi dengan beban. Ketika kita menganalisis suatu Laporan Laba Rugi maka akan kita dapati pendapatan (revenue) tersaji pada baris paling atas dan dari situlah semua dasar kalkulasi dilakukan. Pendapatan dalam sudut pandang bisnis dapat diartikan sebagai jumlah kas yang dihasilkan baik secara riil atau atau tidak (bila transaksi dilakukan secara kredit) melalui hasil penjualan barang atau jasa hasil produksi operasional entitas kepada konsumen. Adapun penghasilan disajikan di dalam Laporan Laba Rugi pada baris paling bawah (bottom line) yang menunjukkan sebagai jumlah kas yang tersisa setelah memperhitungkan semua biaya produksi dan beban operasional dengan pendapatan yang dihasilkan.

Jika kemudian kita menemukan adanya realita praktik yang berbeda terhadap definisi pendapatan dan penghasilan, mengapa hal ini tidak diantisipasi oleh PP 46 Tahun 2013? Di lapangan, ini mengakibatkan inkonsistenasi terkait penamaan (nomenklatur) karena kenyataanya pengenaan tarif 1% diterapkan terhadap pendapatan/ peredaran bruto tetapi dinamakan sebagai pajak atas penghasilan (income). Bukankah yang dikenai justru revenue bukan income? Sebagai alternatif salah satu jalan keluar atas permasalahan ini dapat dicobakan penerapan tarif 1% dapat didasarkan pada laba bersih atau income yang diperoleh UMKM, jadi bukan berdasarkan pendapatan/peredaran bruto (revenue). Meskipun hal ini dapat menyebabkan hilangnya sejumlah potensi penerimaan negara tetapi konsep ini lebih mewakili semangat tujuan dari kebijakan ini yaitu menarik lebih banyak pelaku usaha UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan di Indonesia dan selain itu, mekanisme ini lebih sejalan dengan nama yang digunakan atas penerapannya yaitu pajak atas penghasilan.

Tidak Lebih Meringankan

PP 46 Tahun 2013 ditetapkan sebagai PPh final dengan tarif 1%. Demikian bunyi Pasal 3 Ayat (1) peraturan tersebut. Dasar pemikiran utamanya adalah sebagaimana disebutkan di dalam konsideran pertama yang menyebutkan: “bahwa untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang”. Kemudahan yang dimaksudkan disini, pada praktiknya di lapangan menjadi fitur utama yang mengandung beberapa unsur, salah satunya adalah kemudahan dalam pembayaran dengan slogan: “hanya 1% per bulan”. Namun demikian, sebagian pihak yang kritis memandang bahwa ada kerancuan dalam slogan itu. Sejatinya angka 1% per bulan tersebut ditengarai lebih memberatkan daripada mekanisme sebelumnya yang diwakili oleh pengenaan PPh Masa Pasal 25 dengan tarif progresif sesuai lapiran penghasilan kena pajak. Hal ini dikarenakan pada PP 46 Tahun 2013, maka tarif tersebut bersifat final dan diterapkan pada omset.

Sebagaimana sudah disebutkan, dasar pengenaan yang dihitung dari peredaran bruto dan bersifat final mengakibatkan PP 46 Tahun 2013 semakin memberatkan dunia usaha kelas UMKM. Hal signifikan ini disebabkan karena mekanismenya yang dihitung secara final tidak memungkinkan adanya pennghitungan sejumlah biaya pengurang seperti biaya operasional, biaya jabatan, atau penghasilan tidak kena pajak (untuk orang pribadi). Di lapangan, sejumlah Wajib Pajak yang telah menyadari hal ini cenderung menjadi distrust terhadap negara dan memilih untuk memanipulasi nilai omsetnya dengan alasan ketidakadilan sebagai rasionalisasinya. Setali tiga uang, negara pun sulit untuk membuktikan tingkat kebenaran materi pelaporan Wajib Pajak karena pada kenyataanya kebijakan ini belum memiliki alat kontrol yang kuat untuk menguji besaran omset setiap Wajib Pajak.

Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi jika pengambil kebijakan bersikap lebih hati- hati dalam memperhitungkan setiap aspek konsekuensi yang dapat muncul akibat penerapan aturan ini. Mekanisme pengawasan dan ketersediaan dukungan data sangat penting sebagai prasyarat implementasi PP 46 Tahun 2013, jika tidak maka satu satunya sumber yang bisa digunakan hanya analisis tren omset dari data SPT Tahunan PPh Badan beberapa tahun ke belakang sebagai justifikasi omset tahun mendatang, itupun dengan catatan bahwa angka yang dilaporkan sudah benar. Seharusnya jika memang salah satu semangat dari aturan kebijakan ini adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, maka tarif tersebut dibuat lebih rendah. Ini sejalan dengan prinsip: “lower the rate and broaden the base” dalam rangka memperluas basis UMKM yang dapat berkontribusi dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Mencuri Keadilan

Pengenaan PPh 1% berdasarkan peredaran bruto (omset) memang merupakan jalan yang mudah untuk mengenakan pajak. Hal ini dikarenakan setiap usaha kemungkinan besar tentu akan memiliki peredaran usaha terlepas dari berapa besarnya. Batasan yang ditetapkan di dalam PP 46 Tahun 2013 adalah Rp4.8 Miliar setahun. Artinya jika omset melebihi Rp4.8 Miliar setahun maka dikecualikan dari mekanisme PP 46 Tahun 2013 dan mengikuti ketentuan umum perpajakan yang diatur di dalam UU PPh. UU PPh mengatur bahwa pengenaan PPh diterapkan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (taxable income) yang hanya akan muncul jika Wajib Pajak memiliki keuntungan (laba). Laba dalam hal ini mengindikasikan adanya peluang penambahan kemampuan ekonomis atau ruang gerak untuk menurunkan kewajiban/utang. Sementara jika terjadi kerugian maka otomatis tidak akan ada Penghasilan Kena Pajak sehingga tidak akan ada PPh yang dapat dikenakan. Bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan dari penghasilan neto fiskal yang diperoleh maksimal selama 5 (lima) tahun ke depan (baik untuk Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi).

Ketentuan ini tidak disediakan di dalam PP 46 Tahun 2013, artinya terlepas bahwa suatu UMKM nyatanya mengalami kerugian maka itu tidak menghilangkan kewajibannya untuk membayar PPh Final 1% dari omset, kecuali jika memang dalam satu bulan tersebut tidak ada satu produk atau jasa pun yang terjual (kemungkinan yang dapat dikatakan kecil sekali). Ini menyebabkan PP 46 Tahun 2013 sebetulnya telah mencuri keadilan dari rumusan kebijakan perpajakan yang sudah sangat banyak teori rujukannya. Setiap teori tersebut selalu merekomendasikan semangat keadilan sebagai satu pertimbangan rumusan kebijakan. Benar bahwa PP 46 Tahun 2013 menjual fitur kemudahan juga dalam aspek pelaporan dan pembayaran tetapi itu tidak menghapus adanya ketidakadilan dalam kebijakan ini. Ketiganya berbeda dan tidak saling menggantikan. Jika tidak dievaluasi, maka kondisi ini menyebabkan Wajib Pajak menilai negara tidak adil karena membanjiri Wajib Pajak kelas besar dengan ragam insentif tetapi justru terhadap Wajib Pajak kelas UMKM semakin diperberat.

Seharusnya negara tidak terjebak oleh kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan prinsip kebijakan perpajakan yang adil. “Effective and efficient use of tax incentives requires that they be carefully designed” termasuk untuk Wajib Pajak UMKM. Rumusan insentif perpajakan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menciptakan kebijakan perpajakan yang adil diantaranya adalah dengan pembebasan pengenaan PPh bagi Wajib Pajak UMKM yang mengalami rugi. Wujud keadilan yang dapat diberikan kepada kelompok Wajib Pajak UMKM adalah penerapan insentif sebagai bentuk keadilan dengan formula Profit-based tax incentives atau Cost-based tax incentives. Profit-based tax incentives dapat diberikan dalam bentuk penurunan tarif yang diterapkan pada income sebagai dasar pengenaan sedangkan Cost-based tax incentives diberikan dalam bentuk pengaturan kembali biaya yang dapat dikurangkan dari peredaran usaha. Tentunya mekanisme semacam ini hanya dapat dijalankan jika PPh 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 tidak bersifat final.

Tiga catatan diatas merupakan analisis kritis yang dapat disajikan di dalam tulisan ini, poin utama yang disampaikan di dalamnya antara lain menimbang kembali penggunaan kata penghasilan dalam pengenaannya karena realitanya PPh 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dihitung berdasarkan peredaran usaha atau omset yang hingga saat ini belum dapat disepakati banyak pihak sebagai tanda adanya penambahan kemampuan ekonomis yang merupakan pendakatan yang digunakan sistem perpajakan Indonesia untuk mendefinisikan konsep penghasilan, kemudian adanya analisis bahwa keberadaan PPh 1% berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yang sifatnya sejatinya justru telah semakin memberatkan Wajib Pajak UMKM dari sisi metarialnya sehingga membuat adanya ketidakadilan.

Gambar diambil dari:

2 komentar untuk “Catatan Kritis atas PP 46 Tahun 2013: Sebuah Usulan Konstruktif

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *