Dibalik Pajak Bertutur: Perenungan Menuju Indonesia 2045

Oleh: Erikson Wijaya, S.E., AAP-A

Perjalanan Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan secara resmi telah dimulai sejak 2014 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Ditjen Pajak dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Lalu disusul dengan aksi serupa dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2016. Ditjen Pajak kemudian terus mematangkan langkah dan strategi dari setiap fase persiapan sampai akhirnya gong itu ditabuh pada tahun ini melalui aksi Pajak Bertutur. Namun jika menengok lebih jauh ke belakang, program ini merupakan buah dari kegelisahan menahun atas kondisi kepatuhan masyarakat terhadap pajak. Artinya, ada kenyataan yang tak kalah menarik untuk disimak dan dikuliti. Sebuah kenyataan yang berputar pada isu yang sama, lagi dan lagi: kepatuhan.

Satu Titik Jenuh

Strategi dalam memompa kepatuhan Wajib Pajak telah dijalankan Ditjen Pajak dalam berbagai bentuk. Mulai dari pergeseran orientasi menjadi berbasis pelayanan  hingga ke upaya intensifikasi pengawasan. Namun meski tidak dapat dikatakan gagal, rentetan upaya itu masih meninggalkan kondisi kepatuhan yang belum juga terkerek naik. Masyarakat yang menjalankan usaha di bawah ekonomi bayangan masih berjalan lincah tanpa kesadaran untuk masuk ke dalam sistem perpajakan dan sementara Wajib Pajak yang sudah masuk ke dalam sistem perpajakan hanya menunjukkan peningkatan secara formal tanpa diiringi perbaikan material. Akibatnya penerimaan pajak kerap kali gagal mencapai target dengan rasio pajak cenderung stagnan. Sejujurnya ini adalah sebuah kondisi yang sulit diterima karena negara tetangga dengan kelas yang sama seperti kita yaitu Malaysia dan Thailand memiliki rasio pajak yang lebih baik.

Dapat dikatakan, kemudian ada semacam rasa jenuh dan bingung. Mau dari segi apa dan bagaimana kepatuhan itu dapat ditingkatkan? Tentu saja akhirnya pengambil kebijakan paham bahwa bicara kepatuhan adalah bicara soal kesadaran. Sistem swanilai (self assessment) yang dijalankan dalam administrasi perpajakan negeri ini mengharuskan adanya kesadaran yang baik. Kesadaran sendiri dibangun tidak dalam satu malam. Ia terbentuk dari pengendapan nilai nilai yang disisipkan dalam pengalaman hidup setiap anggota masyarakat. Dari perenungan ini, solusi mulai mengerucut kepada sebuah mekanisme penyisipan nilai-nilai pajak dalam kehidupan sehari-hari yang tentu saja harus ditanamkan sedini mungkin. Pencarian solusi itu lantas menemui jodohnya dalam skema pendidikan.

Menuju Visi 2045

Tahun 2045 akan menjadi penanda 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Terhitung dari saat ini berarti masa tersebut akan tiba 28 tahun yang akan datang. Entah seperti apa persisnya kisah yang mungkin terjadi pada tahun itu. Tetapi optimisme harus tetap dijaga. Generasi yang kini hendak menjadi sasaran dari Program Pajak Bertutur, kelak pada masa itu, akan menjadi pemain utama dalam panggung pembangunan negeri ini. Mereka akan telah tumbuh dewasa dan mengisi banyak aspek kehidupan bernegara. Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan akan menjadikan mereka memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai pajak yang nanti akan menjadi hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara. Mungkin kini mereka masih duduk di bangku Sekolah Dasar, tetapi jika kelak mereka menjadi pebisnis dengan omset miliaran, maka mereka akan dengan sadar memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sesuai ketentuan. Itu harapan yang akan dibangun.

Indonesia tahun 2045 akan semakin dihadapkan dengan tuntutan belanja negara yang kian tinggi. Pertumbuhan penduduk (diperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2045 itu mencapai 310 juta orang) menuntut adanya penambahan biaya hidup bernegara yang harus dibayar. Tentu saja sebisanya dengan kemampuan sendiri. Tanpa utang dan dengan defisit anggaran yang tetap terjaga. Gambaran baik ini dapat tetap dipertahankan jika generasi pemegang tampuk kepemimpinan di banyak lini kelak telah menyadari arti penting keberadaan pajak untuk membiayai semua kebutuhan itu. Dengan kata lain, pada tahun 2045 tuntutan akan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan sebuah keniscayaan. Kualitas dalam hal ini juga meliputi kualitas berupa pemahaman akan keuangan negara (APBN) dengan pajak sebagai instrumen utamanya. Siap atau tidak, nyatanya memang Indonesia tengah ditantang zaman untuk terus berani memantaskan diri dan bergerak maju.

Semua cerita diatas merupakan intisari dari kerja-kerja institusi Ditjen Pajak selama ini. Isu kepatuhan yang berpangkal dari rendahnya kesadaran melahirkan inisiatif untuk melakukan investasi jangka panjang dibawah kerangka Program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan. Kerangka ini mulai bergerak menyentuh sasarannya per 11 Agustus nanti melalui Pajak Bertutur setelah beberapa tahun sebelumnya dirancang dengan niat baik dan dedikasi tulus perumusnya. Semata demi menuju indonesia sejahtera yang semoga hasilnya dapat dinikmati kelak ketika negeri ini menjejak abad pertamanya.

Gambar diambil dari laman resmi http://edukasi.pajak.go.id

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *