Adilkah PP Nomor 36 Tahun 2017?

PP 36 Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari konsekuensi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 18 UU Nomor 11 Tahun 2016 (UU Pengampunan Pajak) selain juga sebagai turunan dari Pasal 4 Ayat 2 Huruf e UU Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Melalui PP 36 Tahun 2017 ini, harta bersih yang diketahui tidak/belum diungkapkan semasa periode Pengampunan Pajak ditetapkan sebagai penghasilan dan dikenai PPh yang bersifat final. Untuk itu mari kita lihat besaran tarif untuk setiap kondisi konsekuensi.

1. Jika Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak kemudian terbukti:

  • Tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun;
  • Mengalihkan harta ke luar Indonesia sebelum 3 tahun

Maka konsekuensinya yang muncul adalah:

  • harta dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan Tahun Pajak 2016;
  • dikenai PPh ditambah sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan

 2. Jika Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak kemudian terbukti:

  • ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH

Maka konsekuensinya yang muncul adalah:

  • harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilansaat ditemukan;;
  • dikenai PPh ditambah sanksi 200%

 3. Jika Wajib Pajak Bukan peserta Pengampunan Pajak kemudian terbukti:

  • ditemukan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh

Maka konsekuensinya yang muncul adalah:

  • harta yang ditemukan dianggap sebagai penghasilansaat ditemukan;
  • dikenai PPh ditambah sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan

Semangat yang diusung dalam implementasi kebijakan Pengampunan Pajak adalah rekonsiliasi. Melalui kebijakan ini, Wajib Pajak yang selama ini tidak jujur dalam melaporkan harta dan penghasilannya diberikan pengampunan dengan dua hadiah (reward) yaitu tarif yang jauh lebih rendah daripada tarif normal dan pembebasan dari kemungkinan diperiksa untuk tahun pajak 2015 ke belakang. Ditjen Pajak berkorban demikian besar demi tercapainya rekonsiliasi dengan Wajib Pajak. Rekonsiliasi dalam konteks Pengampunan Pajak adalah sebuah upaya untuk membangun rasa saling percaya antara Ditjen Pajak dan Wajib Pajak. Keluaran yang diharapkan tentu saja sebanding, yaitu kesediaan Wajib Pajak mengakui semua harta/penghasilan yang selama ini telah disembunyikan dan dilaporkan dengan tidak benar. Sehingga dalam hal Wajib Pajak tidak sepenuhnya fair dalam semangat rekonsiliasi ini, negara telah menyediakan skema penerapan sanksi sebesar 200% yang ditetapkan atas harta yang ditemukan usai periode pengampunan.

Tarif pokok yang diterapkan atas temuan harta yang terbukti tidak dilaporkan atau dilaporkan dengan tidak benar oleh Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: 25% untuk Wajib Pajak Badan, 30% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dan 12,5% untuk Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi dengan kriteria tertentu yakni:

  1. memiliki penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp4.8 miliar
  2. memiliki penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp632 juta
  3. memiliki penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sampai dengan Rp632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto dari keduanya paling banyak Rp4.8 miliar.

Penerapan tarif yang lebih rendah dibanding dua tarif lainnya didasarkan pada pertimbangan untuk membina dan mengembangkan Wajib Pajak dengan kriteria sebagaimana dimaksud melalui pembebanan pajak yang kompetitif. Tiga jenis tarif tersebut diterapkan atas harta yang ditemukan oleh Ditjen Pajak paling lambat 01 Juli 2019.

PP 36 Tahun 2017 lahir setelah enam bulan periode Pengampunan Pajak berakhir. Dalam rentang masa tersebut, banyak upaya yang dilakukan DJP untuk tetap mengamankan penerimaan negara antara lain menganjurkan Wajib Pajak meningkatkan kepatuhan formil dan materiil perpajakannya. Aksi ini memang lebih banyak menyasar Wajib Pajak yang telah mengikuti Pengampunan Pajak karena memang DJP masih dalam proses pemantapan data identitas dan harta Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan mengikuti Pengampunan Pajak. Bagi sebagian Wajib Pajak, tindakan ini terkesan bahwa DJP hanya berfokus mengawasi Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak dan membiarkan Wajib Pajak yang mengabaikan momentum itu. Namun dari sisi lain, dapat pula dilihat bahwa hal ini terjadi karena DJP belum memiliki landasan hukum yang pasti dan kuat untuk mengejar potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak non peserta Pengampunan Pajak.

Begitu PP 36 Tahun 2017 lahir, kondisi menjadi terbalik. DJP dapat lebih fokus menggali potensi dari data aset dan penghasilan Wajib Pajak non peserta Pengampunan Pajak. Kepastian yang disediakan dalam PP 36 Tahun 2017 tersebut antara lain kepastian tarif PPh Final yang dapat dikenakan. Masyarakat sendiri tidak perlu resah menanggapi lahirnya PP 36 Tahun 2017 karena semangat dari aturan ini adalah membuktikan komitmen DJP untuk menegakkan semangat rekonsiliasi setelah dua reward disediakan oleh negara. Dengan adanya PP 36 Tahun 2017, DJP membuktikan komitmennya untuk tidak setengah-setengah menegakkan hukum perpajakan bagi Wajib Pajak peserta Pengampunan Pajak namun telah dengan sengaja tidak jujur mengakui kepemilikan harta dan penghasilan. Ini memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dengan jujur karena baik Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak maupun yang tidak sama-sama telah diberikan hadiah berupa tarif yang lebih rendah dan dibebaskan dari kemungkinan diperiksa untuk Tahun Pajak 2015 ke belakang.

Selain itu, sudah sepatutnya agar prioritas sasaran subjek Pajak dalam pelaksanaan PP 36 Tahun 2017 adalah Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak. Hal ini dikarenakan, ada kecenderungan bahwa jumlah Wajib Pajak potensial yang seharusnya mengikuti Pengampunan Pajak jauh lebih besar. Bersamaan dengan itu, batas waktu yang dimiliki DJP untuk menjalankan PP 36 Tahun 2017 juga hanya sampai dengan 01 Juli 2019, artinya hanya sampai dengan tiga tahun ke depan waktu yang disediakan negara bagi DJP untuk dengan fokus mencari data dan mengeksekusinya sebagai potensi penerimaan negara. Bagaimanapun, kebijakan yang dijalankan usai kebijakan Pengampunan Pajak tetap tidak boleh melenceng dari komitmen awal yaitu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dan memperluas basis perpajakan demi terwujudnya Pengampunan Pajak sebagai jembatan menuju perbaikan tata kelola dan sistem perpajakan Indonesia.

Gambar diambil dari sini

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *