Harmonisasi Tripartit: Buruh, Ditjen Pajak, dan Pengusaha

Sampai dengan tahun 2017 ini, hubungan antara buruh dan pengusaha semakin dinamis. Setiap tahun para buruh (dengan dimotori asosiasi atau aliansi) tidak pernah alpa menggelar aksi unjuk rasa dengan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan. Kini pada Mei 2017 (bisa dibaca disini), gerakan serupa masih berlangsung dengan tuntutan yang dikemas dengan isu yang berbeda namun bermuara pada satu titik yang sama yaitu kesejahteraan.

Harmonisasi Tripartit

Buruh bukan lah pemain utama dalam percaturan dunia tenaga kerja sektor padat karya. Namun tanpa buruh, roda ekonomi yang disokong pengusaha selaku kaum pemodal tidak akan dapat berjalan. Sehingga kedua pihak ini harus diawasi lewat campur tangan pemerintah, ini artinya ketiga pihak saling terkait dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif. Hingga saat ini, pengusaha tengah meradang antara meneruskan usaha ditengah kebijakan yang tidak pro dunia usaha. Pemerintah, melalui kebijakan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh selaku rakyat yang patut disejahterakan, dalam skala nasional pun, keberpihakan secara makro dituangkan lewat kebijakan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi minimal Rp. 4.500.000,-/bulan. Akan tetapi, keberpihakan ini belum terasa menyentuh sepenuhnya ke pihak pengusaha. Pengusaha masih harus berhadapan dengan kebijakan penyesuaian Tarif Dasar Listrik dan Upah Minimum Regional serta hal yang kontraproduktif lainnya.

Hal ini dapat memicu kekhawatiran khususnya ketika daya tahan pengusaha ternyata tidak setangguh yang dibayangkan yaitu ketika pengusaha lebih memilih gulung tikar atau mengurangi skala usahanya. Sebagaimana diketahui bahwa pengusaha yang bergerak disektor padat karya adalah penyerap tenaga kerja yang paling banyak lantaran langsung menyentuh sektor riil. Ancaman peningkatan pengangguran adalah bahaya dalam jangka pendek yang bukan tidak mungkin dapat terjadi. Selain itu, menurunnya skala usaha karena peningkatan biaya utilitas dan biaya upah tentu akan menjadi disinsentif yang melemahkan perputaran ekonomi sektor riil yang sebetulnya menyumbang porsi besar Produk Domestik Bruto (PDB) nasional setiap tahunnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa seharusnya hubungan ketiga pihak berjalan harmonis, pemerintah berada ditengah menjembatani kepentingan Buruh dan Pengusaha. Buruh butuh akan kehidupan yang sejahtera atas nama keadilan, sebagaimana juga Pengusaha memerlukan iklim kondusif demi optimalnya pencapaian laba dan performa bisnis. Antara buruh dan pengusaha dapat dijalin prinsip kerja sama yang mutual dan pemerintah berperan untuk menciptakan suasana agar hubungan antara keduanya berjalan kondusif.

Optimalisasi Peranan Ditjen Pajak

Pemerintah dalam hal ini melalui Ditjen Pajak dapat memainkan peran untuk berdiri di tengah menciptakan iklim kondusif bagi buruh maupun pengusaha. Insentif yang diberikan dapat berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor usaha padat karya demi mendorong daya saing dan keberlangsungan usaha. Opsi ini merupakan stimulan positif atas disinsentif karena kenaikan TDL dan UMR yang menyasar pengusaha. Insentif dapat disusun secara bertahap menurut jenis usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak atau menyumbang PDB terbesar dalam satu periode tertentu. Disatu pihak, alternatif penurunan tarif PPh atas sektor pengusaha dengan sektor dan kualifikasi  tertentu tidak kontrapropduktif dengan program pengamanan penerimaan yang dicanangkan Ditjen Pajak tahun anggaran 2017 yang lebih diarahkan pada penegakkan hukum pasca amnesti pajak yang bebasis pada temuan harta kekayaan.

Dalam jangka pendek paket stimulus semacam ini akan membuat pengusaha sektor riil padat karya dapat bertahan ditengah tuntutan UMR yang meningkat. Selain itu, dengan kebijakan semacam ini diharapkan secara perlahan dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat. Langkah kebijakan ini merupakan salah satu jawaban yang dapat diambil untuk menunjukkan sikap impartisan pemerintah sebagai mediator antara buruh dan pengusaha. Sementara itu dari sisi buruh, terjaganya sumber pendapatan mereka dari keterikatan sebagai tenaga kerja kepada pengusaha akan mempertahankan daya beli mereka dan menjadi daya dorong konsumsi penggerak ekonomi. Namun demikian harus diakui bahwa keseimbangan hubungan antara dunia bisnis dan kaum buruh akan terus bergerak mencari keseimbangan yang baru seiring waktu sehingga peran aktif pemerintah sebagai mediator harus tetap aktif dijalankan agar terwujud kestabilan yang berdampak positif bagi semua pihak tanpa terkecuali.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *