Kaleidoskop Ditjen Pajak 2016

Hari kemarin adalah masa lalu. Sebuah masa yang jaraknya tidak mungkin bisa dicapai dengan kekuatan apapun. Kejadian yang pernah ada bersamanya tidak akan pernah bisa diubah. Tetapi bukan berarti membicarakan masa lalu sama seperti membicarakan kesia-siaan. Justru keberadaanya memberikan pelajaran untuk tidak melakukan kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Narasi diatas juga berlaku bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam kurun waktu tahun 2016 ada banyak momentum yang mewarnai perjalanan institusi ini. Momentum itu mengandung muatan hikmah sebagai bahan refleksi agar lebih sigap menghadapi tahun 2017. Tahun depan tentu lebih berat mengingat semakin mendesaknya peran penerimaan perpajakan dalam mengisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Punditax telah melakukan penelurusan untuk mengumpulkan rentetan momentum sepanjang tahun 2016 yang tersusun secara runut dari Januari sampai dengan Desember sehingga dapat tersaji sebagai kaleidoskop sebagaimana berikut ini:

Januari 2016

Menggeliatnya Gairah Penegakan Hukum

Tahun 2016 adalah Tahun Penegakan Hukum yang telah diawali sebelumnya oleh tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Geliat gairah penegakan hukum pada awal tahun 2016 diawali dengan sejumlah eksekusi terhadap sejumlah kasus pidana perpajakan seperti yang terjadi pada Sidang Pemeriksaan Setempat atas Sengketa dan ketika Ditjen Pajak Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan Negeri Pontianak. Geliat gairah ini juga ditandai dengan maraknya sejumlah media cetak yang seolah kompak menempatkan berita penegakan hukum perpajakan mulai dari penyitaan hingga penyanderaan penunggak pajak sebagai berita di halaman pertama media masing-masing. Anda penasaran? Coba saja lakukan googling dengan kata kunci “penegakan hukum pajak 2016” maka mesin pencari itu akan menyajikanbanyak hasil pencarian atas aktivitas penegakan hukum yang dilakukan DJP pada awal tahun 2016.

Februari 2016

Membayar Pajak Makin Mudah Dengan E-Billing

Memberikan pelayanan yang semakin baik kepada Wajib Pajak adalah fokus utama DJP. Termasuk memberikan kemudahan dalam membayar pajak. Februari 2016 menjadi periode perwujudan upaya itu dengan peluncuran aplikasi e-Billing, sebuah aplikasi yang membuat aktivitas pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih akurat, serta kapan saja dan dimana saja tanpa direpotkan dengan pengisian Surat Setoran Pajak (SSP) atau mengantri di Bank. Denggan e-Billing, Wajib Pajak cukup memasang aplikasi dari DJP dan memiliki akses koneksi ke internet.Sementara itu, DJP juga tetap fokus mengoptimalkan layanan lain berbasis internet seperti e-Filing melalui kerja sama dengan Kementerian PAN-RB yang kemudianmeminyya semua Pegawai Negeri, Anggota TNI dan Anggota POLRImelaporkan pajak tahunan mereka menggunakan e-Filing. Hal yang sama juga dicontohkan oleh Presiden Joko Widodo. Presiden RI Ke-7 itu telah membuktikan bahwa dengan e-filling melaporkan pajak menjadi lebih mudah. Ini membuat banyak para pemimpin instansi atau kepala daerah turut serta mengikuti pilihan Presiden Joko Widodo menggunakan e-filling.

Maret 2016

Lahirnya Tiga Direktorat Baru

Bulan Maret 2016 menjadi periode dieksekusinya wacana restrukturisasi organisasi Direktorat Jenderal Pajakyang merupakan upaya Kementerian Keuangan untuk melanjutkan Transformasi Kelembagaansebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Tiga direktorat baru yang terbentuk tersebut adalah Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Intelijen Perpajakan, dan Direktorat Penegakkan Hukum. Dengan adanya penambahan tiga direktorat ini maka DJP memiliki 14 direktorat. Sekaligus PMK-234/PMK.01/2015 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PMK-206/PMK.01/2014 tentang perihal yang sama. Sampai dengan tulisan ini dirilis, wacana terkait restrukturisasi organisasi DJP kembali dibahas dengan dimasukkan sebagai bahan agenda reformasi perpajakan sampai dengan tahun 2020.

April 2016

Selamat Jalan Parada-Soza

DJP dirundung awan kelabu pada April 2016. Dua personelnya gugur dalam menjalankan tugas melaksanakan penagihan pajak di Gunung Sitoli, Pulau Nias, Sumatera Utara. Parada, seorang Juru Sita Pajak Negara di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, dan Soza, satuan pengamanan di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Gunung Sitoli. Pelaku adalah seorang pengusaha setempat beserta sejumlah pegawainya. Parada dan Soza menjalani siksaan yang amat keji dalam menjalankan tugas. Kini, proses hukum atas pelaku masih terus berjalan. Pemakaman Parada dihadiri Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan tim. Gugurnya Parada dan Soza terlalu berharga untuk tidak dipetik hikmah bagi perbaikan DJP kedepan. Perbaikan itu harus dimulai dari titik yang lebih tinggi dari DJP itu sendiri, yaitu Menteri Keuangan selaku perpanjangan tangan Presiden. Perbaikan dapat dilakukan dengan mematangkan wacana mengenai perlindungan terhadap pegawai pajak dalam melaksanakan tugas.

Mei 2016

Penegakkan Hukum Kian Gencar

Memasuki semester pertama tahun 2016, penegakkan hukum yang dilakukan DJP kian gencar menyasar pelaku penunggak pajak yang selama ini seperti merasa tidak tersentuh. Beberapa eksekusi yang dilakukan antara lain: Kanwil DJP Jawa Barat I Sandera Penunggak Pajak 6,5 Miliar, Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Kembali Lakukan Gijzeling, Kanwil DJP Jawa Barat I Kembali Serahkan Pengemplang Pajak ke Kejaksaan, Pelaku Penggelapan Pajak di Jakarta Utara Divonis Penjara 1,5 Tahun dan Denda Rp 21,5 Milyar.Konsistensi DJP menegakkan hukum ini merupakan bentuk penerapan tahun 2016 yang dicanangkan sebagai tahun penegakan hukum. Namun demikian, masifnya eksekusi ini diiringi dengan sejumlah pengajuan gugatan yang diajukan penanggung pajak ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan adanya isu Undang Undang Pengampunan Pajak turut mempengaruhi kekuatan dan konsistensi penegakkan hukum yang kala itu tengah dijalankan.

Juni 2016

DJP Capai Prestasi Pelayanan

Sebagaimana dimuat di laman http://pajak.go.id disebutkan bahwa Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mendapatkan penghargaan Service Quality Award 2016 predikat Golden dengan nilai SQ Index tertinggi (3.9189) pada kategori Layanan Masyarakat. Penghargaan ini diberikan oleh Majalah Service Excellence berdasarkan survey oleh Carre-Center for Customer Satisfaction and Loyalty. Service Quality Award 2016 yang diberikan kepada Ditjen Pajak ini merupakan hasil survey yang diselenggarakan di empat kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan dan Semarang pada bulan Januari – Maret 2016 dengan metode wawancara tatap muka. Survey dilakukan terhadap 500 brands dari 48 industri dengan jumlah random respondents sebanyak 3000 orang serta 3000 booster respondents.Penghargaan ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan karyawan Ditjen Pajak,khususnya pegawai Kantor Pelayanan Pajak yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat wajib pajak, merupakan pelayanan dengan kualitas di atas rata-rata dan dapat menjadi contoh instansi publik dengan pelayanan terbaik.

Juli 2016

Presiden Jokowi Canangkan Program Pengampunan Pajak

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada Juli 2016 secara resmi mencanangkan program Pengampunan Pajak yang berlaku secara nasional dan terbuka bagi seluruh masyarakat wajib pajak. Acara pencanangan program Pengampunan Pajak ini dilaksanakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan mengundang 500 wajib pajak yang mewakili semua kalangan termasuk wajib pajak besar, wajib pajak UMKM, perwakilan asosiasi industri dan konsultan pajak. Program ini merupakan penanda semangat pembenahan sistem perpajakan di Indonesia dari banyak segi. Fokus pembenahan terbagi menjadi pembenahan jangka pendek dan pembenahan jangka panjang. Jangka pendek sehubungan dengan upaya untuk mencapai target penerimaan. Melalui program ini diharapkan tambahan penerimaan Negara sebesar Rp165 triliun sampai dengan Maret 2017. Sementara itu, untuk jangka panjang diharapkan akan dapat terbentuk basis data perpajakan yang lebih kuat dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Agustus 2016

UU Pengampunan Pajak Digugat

Belum lama disahkan, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak digugat sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi. Dasar pemikiran dari pengajuan gugatan itu adalah adanya praktik ketidakadilan didalamnya. Pemberian fasilitas pengampunan yang diiringi tarif uang tebusan yang rendah dari tariff normal oleh sebagian pihak dinilai tidak adil dan tidak menghargai kepatuhan yang ditunjukkan wajib pajak yang selama ini telah menunjukkan kepatuhannya. Namun demikian, pada prinsipnya pengajuan gugatan ini adalah hal yang lazim dalam sebuah Negara yang demokratis sehingga Negara menyambut dengan baik gugatan ini sebagai sebuah kesempatan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pihak penggugat. Di kemudian hari pada akhir tahun ini pula kemudian diketahui bahwa DJP memenangkan gugatan dan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak sah dan konstitusional (tidak melanggar konstitusi). Salah satu saksi ahli yang dihadirkan Negara dalam persidangan gugatan tersebut adalah akademisi di bidang perpajakan sekaligus Direktur CITA (Center of Indonesia Taxation Analysis) Yustinus Prastowo, S.E., M.Hum, M.A.

September 2016

Sukses Amnesti Pajak Periode I: Terbesar di Dunia

Statistik Amnesti Pajak menunjukkan bahwa sampai dengan 30 September 2016 total Uang Tebusan yang telah masuk ke Kas Negara mencapai Rp 97,2 triliun dengan jumlah pengungkapan harta (deklarasi) menembus angka Rp 4.000 triliun. Pencapaian ini menempatkan Indonesia menjadi Negara dengan program Amnesti Pajak tersukses di dunia dibandingkan dengan sejumlah Negara lainnya yang pernah menjalankan program serupa. Periode I Amnesti Pajak ini memberikan tarif uang tebusan terendah sebesar 2%, ini menjadi insentif tersendiri bagi para Wajib Pajak dan masyarakat untuk segera memanfaatkannya. Ditjen Pajak selaku tuan rumah dari program ini patut menerima apresiasi atas kerja kerasnya dalam memberikan pelayanan sampai ke detik detik terakhir periode pertama ini. Sukses besar ini diharapkan menjadi pendorong energi untuk mensukseskan dua periode Amnesti Pajak sampai dengan Maret 2017.

Oktober 2016

Kukejar Kau Sampai Kau Bayar: Skandal Pajak Google Indonesia

Google Indonesia menghadapi kemungkinan penyelidikan karena terindikasi melakukan pelanggaran pajak. Dengan estimasi penghasilan selama tahun 2015 mencapai Rp 6 triliun, ada banyak potensi perpajakan yang tengah dikejar pemerintah Indonesia dari raksasa bisnis dalam jaringan ini. Pro kontra mewarnai upaya pengenaan pajak terhadap kasus ini. Bagi pihak yang kontra, landasan pendapatnya adalah bahwa selama ini Google hanya membuat kantor perwakilan di Indonesia, bukan kantor tetap. Oleh karena itu, transaksi bisnis Google yang terjadi di Tanah Air tak berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara. Bagi pihak yang pro, landasannya adalah bahwa menurut Pasal (2) ayat (5) huruf (N) UU PPh, Google seharusnya berstatus sebagai Badan Usaha Tetap, sehingga setiap pendapatan maupun penerimaan yang bersumber dari Indonesia berhak dikenakan pajak penghasilan. Menurut catatan DJP, raksasa mesin pencari itu sudah membentuk perusahaan lokal atas nama PT Google Indonesia dan telah terdaftar sebagai badan hukum dalam negeri di KPP Tanah Abang III dengan status sebagai PMA sejak 15 September 2011. Terakhir diketahui bahwa negosiasi antara pemerintah dan pihak Google akan dilanjutkan kembali pada awal tahun 2017.

November 2016

Ditjen Pajak Apresiasi KPK atas OTT Oknum Pegawai Ditjen Pajak

Upaya menegakkan integritas di dalam tubuh DJP terus berlanjut tanpa henti. Pada November 2016 upaya itu membuahkan hasil dengan tertangkapnya salah seorang pegawai DJP berinisial HS. Pegawai dengan pangkat eselon III di Kantor Pusat Ditjen Pajak itu diduga tengah menerima uang suap dari Wajib Pajak senilai Rp1,3 miliar untuk janji pengurangan beban pajak yang dimiliki Wajib Pajak pengusaha asal Surabaya. Tertangkapnya HS ditanggapi dengan pernyataan oleh DJP bahwa penangkapan oknum pegawai tersebut akan ditindaklanjuti dengan usaha pembenahan diri di lingkungan Ditjen Pajak secara menyeluruh demi mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang berintegritas. DJP juga menghimbau kepada Wajib Pajak untuk tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait pemenuhan kewajiban  perpajakan kepada pegawai Ditjen Pajak. Apabila terdapat oknum pegawai Ditjen Pajak yang menjanjikan kemudahan  terkait pemenuhan kewajiban perpajakan dengan imbalan tertentu, segera laporkan kepada Ditjen Pajak melalui whistleblowing system, di kring pajak 1500200 atau email: pengaduan@pajak.go.id

Desember 2016

Sri Mulyani Luncurkan Tim Reformasi Pajak dan Bea Cukai

Akhir tahun 2016 ditandai dengan dibentuknya Tim Reformasi Perpajakan dan Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Kedua tim dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 885/KMK.03/2016. Tim tersebut terdiri dari terdiri dari empat tim, yakni  Tim Pengarah, Tim Advisor, Tim Observer, dan Tim Pelaksana. Personel yang duduk didalam tim tersebut berasal dari berbagai latar belakang antara lain: Menteri Keuangan, birokrat internal DJP dan Ditjen Bea Cukai, Akademisi, ketua asosiasi dan, pemimpin media massa serta tokoh nasional seperti Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri. Masa kerja tim ini sampai dengan tahun 2020 dengan sejumlah pekerjaan bertahap yang harus diselesaikan. Terkait DJP, harapan utama yang dibebankan pada tim ini adalah perumusan rencana untuk memperbaiki tata kelola organisasi DJP agar menjadi institusi yang professional, berintegritas, dan dapat dipercaya masyarakat.

Sederet momentum diatas telah berlalu. Makna dan gaungnya tentu sudah meredup seiring waktu. Tetapi manfaat dan pelajaran yang ada didalamnya terlalu berharga untuk lewat begitu saja tanpa makna. Tentunya hanya jika DJP bersedia memaknainya sebagai cerminan untuk perbaikan kedepan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *