Kecewa Dengan Pajak yang Anda Bayar?

Pajak muncul karena negara butuh uang, begitu sederhananya. Untuk apa? Ada banyak. Satu diantaranya adalah untuk menyediakan fasilitas publik yang baik (berwujud atau tidak berwujud) bagi warga negaranya. Dengan keberadaan fasilitas itu maka warga negara dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan nyaman dan lancar. Adalah tugas pemerintah untuk menjamin ketersediaan tersebut sehingga pemerintah pula lah yang diberikan kewenangan untuk mengumpulkan penerimaan pajak agar tugas tersebut dapat terlaksana. Pajak disokong oleh payung hukum yang sah sebagai dasar pemungutannya sehingga sifatnya konstitusional dan dapat dipaksakan kepada setiap warga negaranya. Sekalipun jika warga negara membenci dan menghindarinya.

Warga negara tidak bisa menghindari kewajiban itu karena negara juga sudah menyediakan fasilitas yang memperlancar kehidupan sehari-hari bagi mereka. Jalan raya, jembatan, puskesmas, subsidi listrik dan perbankan, keamanaan, dan pelayanan administrasi kependudukan serta sejumlah fasilitas publik lainnya hanya mungkin terlaksana melalui kerja-kerja pemerintah yang didanai oleh pajak. Meskipun fasilitas tersebut mungkin belum optimal tetapi negara hanya punya satu pemerintahan yang diamanahi untuk mewujudkannya, sehingga warga negara yang belum puas tidak memiliki pilihan lain. Dengan sangat terang tentu kita sepakat bahwa kondisi monopolistis ada dalam praktik dan tata kelola pemungutan pajak dan pelayanan pemerintah.

Tetapi benarkah tidak ada sama sekali yang bisa anda lakukan sebagai seorang warga negara jika  anda kecewa atas pajak yang dibayarkan? Tentu ada jalur untuk menyampaikan rasa kecewa tersebut dan hal itu merupakan hak yang difasilitasi oleh negara. Namun sebelum disampaikan, sebaiknya kenali dulu dengan baik penyebab kekecewaan tersebut. Secara umum kekecewaaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kekecewaan atas pelayanan publik yang aparatnya didanai dari uang pajak dan kekecewaan atas hasil pengelolaan uang pajak yang sudah dibayarkan. Masing-masing pengaduan atas jenis permasalahan tersebut memiliki jalur yang berbeda dalam proses penanganannya. Anda hanya perlu paham bagaimana menyalurkannya jika berhadapan dengan salah satu dari dua hal itu. Disaat yang sama negara juga perlu mensosialisasikan bagaimana memanfaatkan jalur tersebut melalui pendekatan yang mudah diterima.

Jika kekecewaan itu menyoal pelayanan publik yang sifatnya maladministrasi. Anda dapat menempuh jalur pengaduan resmi yang disediakan Ombudsman Republik Indonesia. Instansi ini berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelengga negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Namun perlu diingat bahwa pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia hanya diterima dan ditindaklanjuti jika aduan tersebut sebelumnya telah pernah disampaikan ke instansi yang dilaporkan namun tidak mendapat tanggapan/tidak ada penyelesaian. (Khusus jika perlakuan kurang baik itu berasal dari instansi Direktorat Jenderal Pajak, aduan dapat disampaikan ke berbagai saluran pengaduan yang disediakan, antara lain: Kring Pajak 021-1500200, email ke pengaduan@pajak.go.id, atau dengan menemui pimpinan kantor yang bersangkutan secara langsung)

Jalur yang berbeda dapat ditempuh untuk keluhan yang berangkat dari kesadaran soal uang pajak yang terasa bagai tidak berarti apa-apa terhadap perbaikan kualitas pembangunan fisik dan non fisik yang anda lihat. Misal anda masih sering menemukan jalanan di sekitar anda berlubang. Atas hal yang demikian ini, sebetulnya anda sangat dianjurkan untuk memahami sistem keuangan publik (khususnya pengelolaan APBN) karena penyelesaiannya berkaitan erat dengan mekanisme pertanggungjawaban atas dana pajak yang telah disalurkan. Pada kasus jalan rusak tadi, dari sisi alokasi anggaran, permasalahan itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kepada kementerian ini sudah disalurkan dana Rp104,2 triliun (sesuai data APBN-P Tahun Anggaran 2017) untuk melaksanakan pembangunan dan perawatan infrastruktur, sehingga kekecewaan serupa itu selayaknya ditujukan ke kementerian yang membawahi pokok permasalahan yang dibahas. Tetapi kini jalanan pun sudah terbagi-bagi. Tidak semua termasuk jalan nasional. Sebagian ruas jalan justru masuk dalam jalan pemerintah daerah sehingga tingkat pemerintah daerah setempatlah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikannya.

Lalu bagaimana caranya? Jika mengikuti sebuah tata cara bernegara di negeri ini. Keluhan terhadap kinerja pemerintah (pusat/daerah) dapat disampaikan melalui anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik secara langsung atau oleh perwakilan (biasanya Lembaga Swadaya Masyarakat). Perwakilan di parlemen ini yang nanti meneruskan ke pemerintah (eksekutif) terkait kinerja yang dikeluhkan termasuk harapan penyelesaiannya. Artinya, pihak yang melaksanakan tetap pemerintah. Ya, pemerintah yang sama yang dikeluhkan masyarakat adalah pemerintah yang sama yang diharapkan untuk menyelesaikan keluhan itu. Adapun DPR/DPRD hanya mengingatkan dan mengawasai agar harapan rakyat terpenuhi. Keduanya adalah penerima mandat dari rakyat. Pemerintah menerima mandat untuk mengelola sumber daya untuk kepentingan bersama dan DPR/DPRD diberi mandat untuk mengawasi dan menyuarakan.

Tetapi, penjelasan diatas hanya berlaku jika anda sebagai warga negara masih bersedia berharap kepada wakil anda di DPR/DPRD. Jika tidak, maka jalan tercepatnya adalah menggunakan kekuatan sosial media. Namun tentu saja dengan cara yang beradab. Hindari keributan yang memancing kesia-siaan. Manfaatkan kanal pengaduan yang disediakan pemerintah semisal Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR). Laman resmi layanan ini menerima semua jenis keluhan mulai dari preman yang meresahkan sampai raskin yang terlambat anda terima. Tapi tentu saja anda tetap harus bersabar, karena sistem kerja layanan ini bersifat disposisional (penerusan ke instansi terkait). Cara lain, anda bisa memanfaatkan akun sosial media milik pimpinan daerah/menteri atau instansi terkait. Akun ini biasanya dikelola resmi oleh instansi yang bersangkutan dan memungkinkan adanya komunikasi interaktif meskipun penanganan yang diharapkan masih harus tetap menunggu.

Pajak (dalam hal ini Pajak Penghasilan), bagaimanapun saya, anda, dan kita semua memandangnya pada akhirnya menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari. Ia melekat menjadi kewajiban yang dibebankan kepada warga negara yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Hak warga negara adalah menikmati fasilitas publik dalam kehidupan sehari-hari yang didanai dari uang pajak yang telah mereka bayarkan sebagai warga negara. Namun warga negara juga perlu belajar untuk paham soal cara menyuarakan dengan benar setiap keluhan yang mereka alami. Keluhan-keluhan itu harus disalurkan sesuai dengan jenisnya. Setiap jenis keluhan itu sudah sejak lama disediakan negara sistem dan cara penyalurannya. Kita, sebagai warga negara, hanya perlu menyuarakannnya dengan tenang di tempat yang seharusnya, karena mengeluh tidak harus selalu membuat gaduh.

Gambar diambil dari sini

Satu komentar untuk “Kecewa Dengan Pajak yang Anda Bayar?

  • 3 September 2017 at 12:54
    Permalink

    Kalau untuk pengaduan kualitas pelayanan petugas pajak kendaraan bermotor dimana pak?

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: