Kemana Arah Kebijakan Perpajakan 2017?

Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2016 menunjukkan bahwa 65.8% kegiatan perekonomian disokong oleh sektor konsumsi baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi rumah tangga dan lembaga profit non pemerintah (RT & LPNRT). Konsumsi subsektor yang kedua ini mencapai 56.4%, setara minimal 6 kali lipat konsumsi pemerintah. Tingginya sektor konsumsi RT dan LPNRT menunjukkan bahwa kemampuan ekonomis kelompok masyarakat (kaum menengah) kian membaik. Sementara itu konsumsi pemerintah yang melonjak signifikan sejak era Presiden Jokowi dua tahun yang lalu menggambarkan peningkatan belanja pemerintah yang kian bertambah sesuai fokus program utama yaitu pembangunan infrastruktur. Dari sektor perpajakan, tentunya fakta ini dapat menjadi rujukan soal bagaimana kebijakan perpajakan sebaiknya disusun untuk tahun 2017. Setidaknya negeri ini bisa membangun strategi utama yang sesuai dengan kondisi yang kini tengah mendominasi ekonomi.

Sektor konsumsi yang mendominasi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 memberikan pesan bahwa ada potensi besar disitu. Dalam konteks perpajakan, potensi itu dapat ditelusuri melalui rantai yang melibatkan produsen hingga konsumen. Sektor konsumsi, menurut paparan Kementerian Keuangan pada awal tahun ini, diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi, oleh sebab itu kebijakan perpajakan yang berbasis sektor konsumsi akan menjadi kebijakan yang relevan untuk diandalkan dalam mengamankan target penerimaan pajak sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2017. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang tetap mendorong stabilitas sektor konsumsi agar tetap tinggi namun diiringi dengan penggalian potensi perpajakan yang optimal didalamnya. Artinya kebijakan perpajakan yang berbasis konsumsi adalah soal bagaimana memungut pajak dari sektor tersebut dengan menciptakan kondisi agar sektor tersebut tetap tumbuh stabil. Sederhananya, memetik tanpa merusak.

Pada dasarnya, konsumsi yang tinggi dan stabil terbentuk karena pertemuan yang kondusif antara supply dan demand. Kebijakan perpajakan yang diperlukan tentu saja adalah kebijakan yang dapat merawat kedua sisi ini. Dari sisi supply pemerintah harus merumuskan kondisi yang turut membuat produsen sektor unggulan tertentu mampu bertahan atau berkembang lebih baik lagi. Lalu dari sisi demand, kebijakan yang disusun sebaiknya tidak menggerus daya beli masyarakat terhadap produk tersebut sehingga terjadi stabilitas kemampuan ekonomis disitu. Sehubungan dengan langkah awal untuk merealisasikan pola ini maka tugas utama pemerintah adalah melakukan pemetaan mengenai sektor prioritas yang menyusun tingginya angka konsumsi RT dan LPNRT berdasarkan PDB tahun 2016 kemarin. Setelah itu dapat ditetapkan langkah selanjutnya yaitu penentuan sektor-sektor utama. Semacam kebijakan sektoral. Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5.2% dan notabene tidak jauh berbeda dengan tahun 2016, maka dominasi sektor konsumsi diperkirakan masih tetap bertahan.

Namun demikian, upaya melakukan pemetaan dan penentuan sektor prioritas perlu didukung dengan kesiapan basis data yang baik. Hal ini disebabkan eksekusi penggalian potensi dari aktivitas ekonomi yang berangkat dari setiap sektor pada akhirnya akan merujuk secara pribadi ke setiap Wajib Pajak yang terindikasi memiliki potensi .yang dapat digali. Oleh karena itu proses pembangunan basis data semasa periode Amnesti Pajak (sampai dengan Maret 2017) tidak boleh dilakukan begitu saja tanpa pola yang jelas. Semata agar hasil yang diperoleh dapat bermanfaat sebagai pendukung kesuksesan program di masa mendatang. Tetapi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, pada dasarnya strategi ini adalah rekomendasi strategi utama namun bukan satu-satunya. Untuk strategi lainnya, negara dapat mengoptimalkan kebijakan keterbukaan akses data perbankan dalam menggali potensi penerimaan negara, sebagaimana baru-baru ini sudah diputuskan pemerintah (akan penulis coba uraikan dalam artikel lainnya).

Oleh: Erikson Wijaya, S.E

Satu komentar untuk “Kemana Arah Kebijakan Perpajakan 2017?

  • 7 Maret 2017 at 03:48
    Permalink

    Kebijakan pajak yg salah,rakyat kecil dan golongan menengah tambah sengsara,orang beli apa2 takut diperiksa uang dapat darimana,lalu didenda yg besar.ini negara bisa kacau.rakyat stress semua.gak berani beli rumah,takut beli mobil,takut taruh uang di bank.takut berdagang, punya uang takut dll.akhirnya rakyat banyak sengsara semua.mestinya npwp pribadi dihapus, untuk rakyat kecil dan menengah.kalau beli apa apa gak usah diperiksa,karena rakyat bukan maling,mereka semua kerja jujur,kumpulin uang sedikit.jangan disiksa dan ditakuti.

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *