Kenalilah! Aspek Pajak Dalam Dana Desa

Desa kini bukan lagi kesatuan wilayah yang seolah tertinggal dalam arah pembangunan Indonesia. Didalam Nawa Cita butir ke-3 disebutkan bahwa arah pembangunan Indonesia kini dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Legalitas wacana ini telah dikukuhkan didalam dalam Peraturan Presiden No 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dalam hirarki aturan yang lebih tinggi terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dengan jelas menyebutkan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada Desa sebagai dana untuk membangun dan memperkuat kapasitas Desa. Terdapat sebanyak 74.700 jumlah Desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Alokasi Dana dari APBN mencapai  Rp21 Triliun dengan jumlah yang diterima oleh Desa pada tahun 2015 rata-rata sebesar Rp280 juta (setelah dihitung menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015) bahkan jumlah tersebut meningkat untuk tahun 2016 menjadi Rp630 juta untuk setiap desa hal ini dimungkinkan karena untuk tahun 2016 anggaran untuk dana desa ditambah menjadi total Rp46,9 Triliun dari semula tahun 2015 sebesar Rp20,7 Triliun.

Sumber Pendapatan Desa

Rencana pembangunan Desa telah disusun secara rinci dalam satuan uang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Didalamnya memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Pendapatan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa, Transfer (Alokasi Dana Desa, Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota Provinsi, Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.), dan Pendapatan Lain- lain (Hibah dan Sumbangan). Dari sejumlah sumber pendapatan Desa yang telah disebutkan diatas, poin perhatian penulis adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Bagaimana kemudian ADD dipergunakan oleh aparat Desa dan menelisik aspek perpajakan yang dapat terkait didalamnya akan dijelaskan didalam tulisan ini. Untuk itu, akan sangat relevan jika kita juga mengurai lebih rinci peruntukan pengeluaran/ belanja yang dilakukan aparat Desa dengan menggunakan ADD. ADD merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Identifikasi Pos Belanja Desa

Secara umum pos belanja desa hanya terdiri dari tiga item yakni: Belanda Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Lainnya. Belanja Pegawai meliputi belanja/pembayaran pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Pegawai Pendukung lainnya), serta tunjangan BPD. Belanja Barang dan Jasa meliputi pengeluaran pembelian/pengadaan barang seperti  bahan/material/ATK; makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, honorarium narasumber/ahli, upah kerja, cetak/penggandaan, pemeliharaan, sewa kantor dan sewa perlengkapan dan peralatan, perjalanan dinas, operasional Pemerintah Desa dan operasional BPD, insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat, ATK, Benda Pos, Metarial, Perawatan, Adm, Sewa, Seragam, dll. Sedangkan yang terakhir berupa Belanja Modal meliputi pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan. Terakhir Belanja Lainnya meliputi Darurat KLB, Musibah/ Bencana, Keadaan Mendesak. Dari gambaran belanja dengan menggunakan ADD, maka yang perlu dilakukan Pemerintah Desa adalah melakukan identifikasi apakah transaksi yang dilakukan melibatkan kewajiban pemotongan/ pemungutan pajak atau tidak.

Penanggung Jawab Administrasi

Lantas siapakah yang paling bertanggung jawab atas kegiatan pemotongan/ pelaporan pajak dalam aktivitas pengelolaan ADD ini? Maka jawabannya adalah Kepala Desa selaku Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan persetujuan/ arahan dari Kepala Desa maka Bendahara Desa dapat menindaklanjuti administrasi keuangan dan perpajakan yang meliputi: Pencairan Pembayaran, Pencatatan Pengeluaran, dan Memungut/Memotong/Menyetor PPh Pasal 22/23 dan PPN. Termasuk dalam hal ini, pelaporan SPT Masa PPh juga dilakukan oleh Bendahara Desa dengan SPT sebelumnya telah ditandatangani oleh Kepala Desa.

Rincian Objek Pajak

Secara sederhana, penulis dapat sarikan rincian objek pajak yang teridentifikasi dari pos belanja desa sebagai berikut:

  • Belanja Pegawai

Keterangan Objek Pajak Tarif
Gaji Aparat Desa Status Non PNS PPh Pasal 21 5% dari Penghasilan Netto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ref: Perdirjen Pajak Nomor 32/PJ/2015

Gaji Aparat Desa Status PNS PPh Pasal 21 Sudah dipotong oleh Bendahara Pemerintah Kabupaten (PEMKAB)
Tunjangan BPD (Badan Perwakilan Desa) Non PNS PPh Pasal 21 5% dari Penghasilan Netto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ref: Perdirjen Pajak Nomor 32/PJ/2015

 

  • Belanja Barang dan Jasa

Keterangan Objek Pajak Tarif
Pembelian/pengadaan barang seperti  bahan/material/ATK PPh Pasal 22;

PPN

1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015

Makanan dan minuman rapat (Bukan Jasa Katering) PPh Pasal 22;

 

1,5% dari harga pembelian barang (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015

Makanan dan minuman rapat (Jasa Katering) PPh Pasal 23;

 

2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2015

Pakaian dinas dan atributnya PPh Pasal 23;

PPN

2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2015

Honorarium narasumber/ahli PPh Pasal 21 5% dari 50% atas Penghasilan Bruto Kumulatif yang dibayarkan

Ref: Perdirjen Pajak Nomor 32/PJ/2015

Upah Kerja Tukang PPh Pasal 21 5% dari Penghasilan Netto diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Ref: Perdirjen Pajak Nomor 32/PJ/2015

Cetak/penggandaan, pemeliharaan PPh Pasal 23;

PPN

2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2015

Sewa kantor PPh Pasal 4(2);

PPN

10% dari Nilai Sewa

Ref: Perdirjen Pajak Nomor 227/PJ/2002

Sewa perlengkapan dan peralatan PPh Pasal 23;

PPN

2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2015

Insentif Operasional RT/RW Bukan Objek PPh
Hadiah kepada Masyarakat Bukan Objek PPh (setara hibah)

 

  • Belanja Modal

 

Keterangan Objek Pajak Tarif
Membangun Gedung Kantor PPh Pasal 23;

PPN

2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2015

Membangun Jembatan PPh Pasal 23;

PPN

2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2015

Membangun Pembangkit Tenaga Listrik PPh Pasal 23;

PPN

2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2015

Membangun Jalan Setapak Permanen PPh Pasal 23;

PPN

2,0% dari harga pembelian jasa (tidak termasuk PPN);

Ref: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2015

 

Atas semua objek yang teridentifikasi dari penggunaaan ADD diatas maka Bendahara Desa (bertindak selaku pemotong dan pemungut pajak) berkewajiban menerbitkan Bukti Pemotongan, menyetorkan ke Bank Persepsi/ Kantor Pos dan melaporkan SPT Masa Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat ia terdaftar dengan batas waktu pelaporan yang ditetapkan, oleh karena itu sangat dianjurkan kepada aparat Pemerintah Desa untuk rajin menjalin komunikasi dengan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama terkait.

Adapun untuk penyetoran pajak yang telah dipungut atau dipotong oleh Bendaharawan maka Surat Setoran Pajak (SSP) yang akan diserahkan ke Bank Persepsi harus terlebih dahulu ditandatangani oleh Bendaharawan dan SSP Lembar ke-3 dijadikan sebagai lampiran dalam pelaporan SPT Masa.

No Uraian Surat Setoran Pajak Laporan SPT Batas Pembayaran Batas Pelaporan
1 PPh Pasal 22 Lembar ke-1= Rekanan

Lembar ke-3= Lampiran SPT

SPT Masa PPh 22 + Lampiran SSP Lbr ke-3 Pada hari yang sama dengan pembayaran 14 hari setelah akhir Masa Pajak

 

Sanksi Terlambat: Rp100.000,-

2 PPh Pasal 21/23 Lembar ke-1= Bendaharawan

Lembar ke-3= Lampiran SPT

SPT Masa PPh 21/23 + SSP Lbr ke-3 + BukPot lbr ke-2 Tanggal 10 bulan berikutnya Tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

 

Sanksi Terlambat: Rp100.000,-

3 PPN Lembar ke-1= Rekanan

Lembar ke-3 = Lampiran SPT Masa PPN Rekanan (Dilaporkan)

SPT Masa PPN + SSP Lembar ke-5 dan Faktur Pajak Lembar ke-3 Sehari setelah pemungutan dilakukan Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

 

Sanksi Terlambat: Rp500.000,-

Kesimpulan

 Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa tanggungjawab pengelolaan dana desa pada prinsipnya sama dengan pengelolaan APBN/ APBD pada umumnya termasuk dalam hal ini terkait aspek perpajakannya. Ketentuan perpajakan yang selama ini berlaku bagi bendahara pemerintah juga berlaku bagi bedahara pemerintah desa. Oleh karena itu agar pengelolaan ADD berjalan transparan dan akuntabel penting kiranya agar aparat pemerintah desa memperhatikan aspek perpajakan setiap transaksi/ belanja yang melibatkan alokasi dana desa.

7 komentar untuk “Kenalilah! Aspek Pajak Dalam Dana Desa

  • 11 Desember 2016 at 01:53
    Permalink

    Singkat, jelas, terstruktur,, terima kasih atas pencerahannya. Izin copas buat referensi y..

    Reply
    • 11 Desember 2016 at 05:39
      Permalink

      terima kasih Gusti atas komentarnya, silahkan dikutip jika memang dibutuhkan sebagai referensi.

      Reply
  • 26 September 2017 at 04:27
    Permalink

    penjelasan dan pengelompokan jenis pajak yang wajib dipotong/dipungut oleh bendeharawan desa sangat jelas.
    yang ingin saya tanya, apakah pengadministrasian perpajakn di desa sudah mulai? sebab jika kita melihat keadaan sdm pengurus dan pendamping desa di daerah terpencil hampir jarang yang beralatar belakang ornag yang melek pajak.

    Reply
  • 26 September 2017 at 04:32
    Permalink

    saya masih bingung juga dengan belanja modal yang dikenai PPh 23 itu Pak, maksudnya seperti apa ya. setau saya PPh 23 2% hanya untuk sewa dan jasa.

    Reply
    • 24 Februari 2018 at 23:59
      Permalink

      Belanja modal yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Belanja Modal dimana desa membangun infrastruktur melalui tender kepada pihak yang mampu menyediakan jasa pembangunan infrastruktur tersebut sehingga dana yang dikeluarkan untuk membangun tersebut termasuk kriteria belanja jasa dan dikenai PPh 23 2%.

      Reply
  • 15 Desember 2017 at 07:01
    Permalink

    Terima ksh atas pencerahannya pak, ijin Copas Dan kutip penulisnya bwt referensi di desa binaan. Trims

    Reply
  • 22 Februari 2018 at 16:20
    Permalink

    Dear Admin Pundit
    Mohon penjelasannya berkaitan dengan pajak dana desa : Apakah dibenarkan jika pajak dana desa dipotong langsung oleh petugas pemungut pajak kabupaten/kota sebesar 12,5% dari keseluruhan dana yang diterima oleh satu desa. Saya yang awam, mohon dijelaskan perincian dan dasar hukumnya. Terimakasih

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *