Kerahasiaan Data Wajib Pajak dan Delik Aduan

Oleh: Erikson Wijaya, S. Akt.

Pada prinsipnya, data yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak, sebagai konsekuensi atas pemenuhan hak dan kewajiban di bidang perpajakan, bersifat rahasia. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah mengatur hal tersebut. Cakupan pelarangan ini meliputi semua data yang bersumber dari aktivitas pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak baik itu berupa Surat Pemberitahuan (Tahunan/Masa), data lainnya yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan pemeriksaan, dan data rahasia lainnya yang berasal dari pihak ketiga. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini melekat kepada seluruh petugas pajak maupun pihak lain yang melakukan tugas di bidang perpajakan.

Kebijakan mengenai kerahasiaan data Wajib Pajak dimaksudkan untuk mencegah adanya praktik moral hazard untuk kepentingan pribadi/kelompok yang dapat dilakukan oknum internal Direktorat Jenderal Pajak sehingga memberikan jaminan kepada Wajib Pajak agar tidak ragu-ragu dalam memberikan data dan keterangan. Bahkan hal tersebut juga diberlakukan terhadap keperluan permintaan data untuk kepentingan akademis seperti keperluan riset atau penyusunan karya ilmiah yang membutuhkan data Wajib Pajak. Terhadap yang terakhir ini, Direktorat Jenderal Pajak telah membatasi untuk hanya memberikan data tanpa menyebut atau membuka identitas sehingga kerahasiaan tetap dapat terjaga. Kepentingan Wajib Pajak adalah hal yang menjadi pusat kepentingan aturan ini. Wajib Pajak adalah pemilik atas data yang telah diserahkan. Adapun Penyerahan data tersebut semata dilakukan untuk menunjang pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak tanpa maksud dan tujuan lain.

Menimbang hal ini, setiap pelanggaran atas keharusan menjaga rahasia tersebut merupakan objek penegakan hukum yang sudah diatur dalam UU KUP. Pasal 41 ayat (1) UU KUP mengakomodir adanya kemungkinan itu dengan menyebutkan bahwa kealpaan dari memenuhi kewajiban merahasiakan akan diganjar dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00. Dalam hal pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan (dilakukan dengan sadar dan paham atas konsekuensi) maka sanksinya menjadi dua kali lebih berat yaitu paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00. Demikian Pasal 41 ayat (2) UU KUP mengaturnya. Namun demikian, Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU KUP merupakan suatu bentuk delik aduan sehingga sanksi yang sudah diatur tersebut hanya dapat diterapkan jika ada pengaduan dari pihak yang kerahasiaanya dilanggar. Delik, pada dasarnya, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan bila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Dengan demikian, kekhawatiran akan adanya penyelahgunaan data atau keterangan Wajib Pajak merupakan hal yang sudah diantisipasi Ditjen Pajak dengan seperangkat aturan yang tegas dan jelas. Wajib Pajak tidak perlu merasa cemas atas kekhawatiran itu. Menyampaikan data dan keterangan yang sejelas-jelasnya akan lebih baik dalam kaitannya dengan kepatuhan formal dan material Wajib Pajak yang bersangkutan. Ditjen Pajak pun akan melakukan pengetatan/kerahasiaan yang sama atas data Wajib Pajak yang diperoleh tidak melalui penyerahan dari Wajib Pajak itu sendiri seperti data temuan dari proses pemeriksaan atau data dari pihak ketiga. Keterbukaan atau kejujuran dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada akhirnya menjadi hal krusial yang menentukan tindakan yang dapat dikenakan terhadap Wajib Pajak pada masa mendatang. Kesengajaan yang mengakibatkan tidak disampaikannya data atau keterangan yang sepenuhnya dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara merupakan objek penegakan hukum yang memiliki sanksi yang lebih berat.

P.S:

——————————

Gambar diambil dari sini

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *