Ketika Kita (Melulu) Bicara Tentang Penerimaan

Pekerjaan terbesar kita adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sebab hal itu sepenuhnya masih berada dibawah kendali kita (Zain, 2016).

Dengan segenap kemantapan jiwa, saya mengamini pernyataan itu. Setidaknya untuk dua premis yang terkandung didalamnya. Pertama, peningkatan kepatuhan sebagai pekerjaan rumah. Kedua, kepatuhan sebagai variable independen yang masih dapat kita kendalikan. Kedua premis tersebut yang akan menjadi fokus bahasan dalam artikel ini. Tujuannya, untuk memberikan gambaran bahwa memang terdapat masalah dalam kondisi kepatuhan perpajakan wajib pajak di Negara kita dan mengajukan rekomendasi solusi demi perbaikan kondisi di masa yang akan datang.

Sebuah Pekerjaan Rumah

Ada sejumlah dimensi untuk menilai kualitas kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan. Bagi masyarakat yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka dimensi itu tercermin pada kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (kepatuhan formal) dan kepatuhan dalam membayar pajak dengan benar (kepatuhan material). Kepatuhan formal sebagai dimensi ukur tentu lebih mudah dijadikan sebagai indikator, sementara kepatuhan material membutuhkan pendalaman yang tidak terbatas dalam kurun waktu tertentu sehingga sulit dikuantifikasi secara agregat. Seperti yang terjadi melalui transfer pricing dan aggressive tax planning. Beranjak dari sini, fakta dan data yang hendak saya angkat berkutat pada kondisi kepatuhan formal saja. Menilik kondisi lima tahun terakhir (2011-2015), tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan PPh) masih belum optimal secara nasional. Tingkat tertinggi ada pada tahun 2013 dengan rasio kepatuhan pelaporan SPT menyentuh 60,80% (hanya 10,8 juta SPT yang masuk dan diterima lengkap dari 17,7 juta Wajib Pajak terdaftar dengan status wajib lapor SPT Tahunan PPh).

Bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP maka Kepatuhan formal perpajakan juga meliputi kewajiban untuk mendaftarkan diri memiliki NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi alamat tempat ia tinggal atau menjalankan usaha. Namun nada kisah soal contoh kepatuhan formal yang satu ini juga tidak jauh berbeda. Terdapat fakta miris soal kondisi jumlah Wajib Pajak terdaftar dibandingkan dengan yang seharusnya terdaftar di Indonesia sebagaimana terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Tercatat jumlah penduduk bekerja (usahawan dan karyawan) mencapai 128,3 juta jiwa namun baru 30,30 juta jiwa yang terdaftar sebagai Wajib Pajak/memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk Wajib Pajak badan, BPS merilis data bahwa terdapat 3.442.307 perusahaan yang menjalankan bisnis di Indonesia. Namun dari jumlah tersebut, hanya 2.472.632 yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak/memiliki NPWP. Kondisi ini terjadi ditengah kian bertambahnya jumlah kaum berpenghasilan menengah yang memperoleh penghasilannya baik dari pekerjaan sebagai karyawan/profesional atau menjalankan bisnis secara mandiri.

Ketika John Stuart Mil menulis tahun 1848 bahwa “Equality of Sacrifice” seharusnya menjadi tujuan prinsip/utama dalam suatu kebijakan perpajakan. Ia melihat hal itu sebagai salah satu dari nilai utama yang harus dikedepankan pemerintah dengan cara memperlakukan secara adil warga negaranya. Hal ini senada dengan pernyataan Scheve & Stasavage (2016) dalam “Taxing The Rich” bahwa prinsip dasar masyarakat yang demokratis adalah perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap rakyat. Dan tidakkah kita sadar bahwa minimnya angka rasio kepatuhan SPT dan sedikitnya jumlah Wajib Pajak adalah ancaman terhadap upaya mewujudkan cita-cita keadilan dalam masyarakat yang demokratis? Fakta sebagaimana dipaparkan pada paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak dan masyarakat yang belum sadar arti penting dari kontribusi mereka terhadap kemajuan negeri melalui pajak. Jika sudah begini maka tidak ada pilihan lain selain menghayati bahwa tugas menyadarkan masyarakat adalah Pekerjaan Rumah yang tidak akan memiliki akhir. Terlebih dengan kondisi bahwa kedepan peran pajak kian sentral seiring dengan peran pemerintah yang akan kian dominan dalam politik ekonomi dunia (Tanzi, 2011).

Diantara Variabel Terkontrol

Ada banyak kondisi atau variabel yang mempengaruhi kualitas kepatuhan wajib pajak atau masyarakat terhadap pajak. Tetapi variabel-variabel itu masih dalam jangkauan negara atau otoritas dalam negeri untuk dikelola dan diatasi segera atau bertahap. Berbeda dengan penerimaan yang turut dipengaruhi faktor eksternal dan berada diluar jangkauan negara. Seperti kondisi perekonomian global dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan pasar keuangan yang diliputi ketidakpastian. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang, terutama India dan Tiongkok, tetap diperkirakan dapat menjadi sumber pendorong pertumbuhan ekonomi global dan menopang perbaikan sejumlah harga komoditas, termasuk komoditas produksi Indonesia (Harian Kompas Edisi 22 Desember 2016, Halaman 3). Tetapi tidak demikian halnya ketika kita berbicara soal kepatuhan. Problema dan penanganan isu kepatuhan lebih banyak menjadi wilayah otoritas dalam negeri. Rosid, et al (2016) dalam eJournal of Tax Research menemukan bahwa persepsi korupsi adalah penentu utama (important determinant) dan memiliki dampak negatif terhadap perilaku patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan sebaliknya memerangi korupsi, khususnya korupsi yang berskala besar, dapat mendorong terciptanya perilaku patuh pajak di Indonesia.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, korupsi sebagai faktor penghambat kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dianjurkan untuk terlebih dahulu diatasi. Hal ini dikarenakan korupsi membuat sistem perpajakan menjadi tidak efisien (Imam and Jacobs, 2007; Tanzi and Davoodi, 2000). Itu sebabnya kebijakan reformasi perpajakan Indonesia yang digalakkan pada tahun 1984 dan 2007 bermuara pada upaya menciptakan administrasi perpajakan yang efisien untuk menangkat angka kepatuhan pajak. Ini senada dengan ujaran Milka Casanegra de Jantscter (1992) menyatakan bahwa “in developing countries, tax administration is tax policy”. Rendahnya angka kepatuhan Wajib Pajak juga berhubungan erat dengan tingkat pengetahuan perpajakan di masyarakat. Dari sini kita mulai bicara tentang sistem pendidikan yang seharusnya menjadi wadah internalisasi nilai-nilai sadar-pajak bagi generasi muda dengan menempatkan muatan edukasi perpajakan di dalam pelajaran sekolah sejak tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah. Pendidikan perpajakan di tingkat pendidikan tinggi juga harus dikembalikan kepada fitrahnya yakni pendekatan yang berbasis pemahaman konsep dan filosofis perpajakan itu sendiri. Hal ini penting karena belakangan sebagaimana diutarakan Yustinus Prastowo (2016) dalam makalahnya yang berjudul “Sejarah Pajak dan Peradaban Pendasaran Filosofis bagi Paradigma Baru Kebijakan Pajak”, tilikan dari paradigma konseptual-filosofis hampir diluputkan dalam diskursus kebijakan pajak. Akibatnya materi pembelajaran perpajakan adalah materi yang berorientasi pasar hanya demi memenuhi tuntutan sebagai tenaga ahli yang dapat segera diserap dunia kerja. Akademisi sebagai partner kritis negara pelan-pelan mulai kehilangan perannya tanpa sadar. Padahal tingkat pengetahuan/pemahaman pajak memiliki hubungan positif dan signifikan dengan tingkat kepatuhan yang dimiliki Wajiib Pajak (Khasanah, 2014).

Tidak pula luput dari peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah pengaruh kualitas pelayanan dan semangat penegakan hukum yang dijalankan negara. Keduanya tampak saling bertentangan tetapi sebetulnya bisa berjalan beriringan dalam semangat peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dimungkinkan karena keduanya membentuk apa yang oleh Frey dan Feld (2002) disebut dengan “kontrak psikologis” antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Kontrak ini menghasilkan interaksi yang membentuk cara pandang Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan yang dijalankan negara. Ini merupakan bagian dari pertimbangan Wajib Pajak untuk menentukan kualitas kepatuhannya. Braithwaite dan Job (2003) menggambarkan kondisi ini sebagai sebuah postur motivasi yang mengelompokkan Wajib Pajak sebagai kelompok patuh: Wajib Pajak secara sadar/sukarela dan patuh menaati kehendak otoritas pajak, Wajib Pajak patuh dan menerima kehendak otoritas pajak meskipun dengan terpaksa. Kemudian adapula kelompok tidak patuh yang dengan sengaja menunjukkan perlawanan terhadap sistem administrasi perpajakan baik dengan bersikap resisten atau memainkan aturan perpajakan. Meskipun demikian, ragam sikap ini dapat ditanggapi dengan memberikan respon yang berbeda sesuai dengan sikap yang ditunjukkan Wajib Pajak (responsive regulation).

Kesimpulan

Kekhawatiran terbesar dari masifnya atensi terhadap pencapaian target penerimaan pajak adalah terlupakannya strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Padahal kepatuhan perpajakan yang tinggi merupakan determinan positif bagi realisasi penerimaan pajak. Fokus yang terlalu dalam terhadap penerimaan pajak hanya akan membuat kita jatuh pada pembahasan yang jauh dari jangkauan kita seperti kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil. Sementara jika fokus itu sedikit saja secara berimbang ditujukan kepada upaya peningkatan kepatuhan maka kita akan dapat melihat bahwa ada banyak peluang yang masih bisa kita optimalkan untuk perbaikan rendahnya kondisi kepatuhan wajib pajak. Peluang itu semuanya berada dalam kontrol negara sehingga tidak perlu menunggu stabiilitas faktor eksternal untuk dioptimalkan seperti: upaya pemberantasan korupsi, implementasi peran pendidikan bagi internalisasi materi perpajakan dengan pendekatan konseptual-filosofis, peningkatan kualitas pelayanan, dan optimalisasi penegakan hukum yang memadai melalui responsive regulatory. Isu kepatuhan lah yang sebetulnya menjadi pekerjaan besar bagi negara ini yang dapat mungkin segera diselesaikan dengan segenap sumber daya yang dimiliki.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *