Ketika Mitra Kerja Enggan Dibebani PPh Pasal 23

Oleh: Erikson Wijaya

PPh Pasal 23 merujuk pada Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atas penghasilan yang diterima dalam bentuk dividen (selain dividen yang telah diterima Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan PPh Final), bunga (selain yang sudah dikenakan PPh Pasal 4 Ayat 2 Final), Royalti, Hadiah/Penghargaan (selain yang sudah dikenakan PPh Pasal 21), Sewa (selain sewa tanah dan atau bangunan), dan sebagai akibat dari telah diberikannya jasa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-141/PMK.03/2015. Kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 dibebankan kepada pihak yang membayar sehingga nilai yang dibayarkan kepada penyedia jasa sudah bersih tanpa PPh Pasal 23 sebesar 2%. Adapun beban pengenaanya diwajibkan kepada pihak yang menerima pembayaran/ memperoleh penghasilan.

Dalam kaitannya dengan jasa kerap kali pihak yang menyediakan jasa tidak mau dikenai pemotongan PPh Pasal 23 dan menuntut pihak pemakai jasa membayar penuh tanpa potongan sesuai kesepakatan. Dalam kondisi semacam ini, kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 tidak gugur dan melekat ke penerima jasa. Sehingga pihak yang seharusnya bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 23 ini dibebaskan untuk mengambil langkah strategis yang diinginkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Biasanya, perusahaan pemotong memilih untuk menanggung PPh Pasal 23 tersebut dan mencantumkannya sebagai biaya dalam Laporan Laba/Rugi. Ini tidak diperkenankan. Silahkan cek Pasal 9 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Langkah lain yang dapat dijalankan adalah dengan menerapkan metode harga gross up. Artinya nilai jasa yang hendak dibayarkan sudah memperhitungkan PPh Pasal 23 yang seharusnya dipotong dan disetorkan ke negara. Dengan langkah seperti ini, perusahaan membebankan PPh Pasal 23 kepada dirinya sendiri dan melakukan pemotongan serta menyetorkan ke kas negara. Kondisi ini biasanya terjadi jika penyedia jasa adalah perusahaan yang belum ber-NPWP (tarif 4%) atau memang sengaja tidak mau dipotong PPh Pasal 23 (2%). Namun agar konsisten dalam pembukuan, setiap dokumen yang terbit dengan perhitungan gross up harus mencantumkan nilai yang konsisten yaitu nilai sebesar setelah dilakukan perhitungan gross up.

Berikut diberikan contoh ilustrasi:

PT Dinding Dingin melakukan pembayaran atas jasa akuntansi kepada CV Lantai Licin, keduanya Pengusaha Kena Pajak, senilai Rp18.000.000,- pada tanggal 01 Maret 2017. Namun CV Lantai Licin tidak mau dipotong PPh Pasal 23 sehingga PT Dinding Dingin melakukan gross up atas nilai sewa menjadi Rp18.367.347,- (dari hasil Rp18.000.000 x 100%/(100%-2%)). Maka jurnal dari sisi PT Dinding Dingin adalah sebagai berikut:

Uraian Debit Kredit
Beban Jasa Akuntansi (gross up) Rp18.367.347
PPN Masukan (10% x Rp18.367.347) Rp1.836.735
       Hutang PPh Pasal 23 (2% x Rp18.367.347) Rp367.345
       Kas Rp19.867.737

Metode Gross Up memungkinkan PT Dinding Dingin membebankan secara fiskal biaya jasa akuntansi dan juga tetap memenuhi kewajiban memotong PPh Pasal 23 (dirinya sendiri dalam hal ini) kemudian menyetorkannya ke kas negara. Artinya ada keseimbangan finansial dalam kondisi ini, meskipun tidak dalam satu waktu yang sama.

Demikian semoga bermanfaat.

Gambar diambil dari sini

3 komentar untuk “Ketika Mitra Kerja Enggan Dibebani PPh Pasal 23

  • 3 April 2018 at 05:17
    Permalink

    bukti potongnya atas nama siapa pak ?

    Reply
    • 14 April 2018 at 16:11
      Permalink

      Halo Bu Vivi maaf baru balas, terkait itu maka tetap Bukti Potong dibuat atas nama penerima penghasilan.

      Reply
      • 1 Mei 2018 at 03:52
        Permalink

        Apabila perusahaan service kendaraan di bengkel biasa (non npwp) dan kita membayar jasa tanpa dipotong pph 23, berarti perusahaan yang harus menanggung pph 23 nya. Bagaimana bukti potongnya atas nama siapa ? karena tidak ada NPWP.

        Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *