Memahami Fasilitas dalam Pajak Pertambahan Nilai (I)

Secara umum diketahui bahwa terdapat dua jenis fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, yaitu Fasilitas PPN Dibebaskan dan fasilitas PPN Tidak Dipungut. Keduanya berbeda secara lingkup, sifat, dan analisis bisnisnya. Pada dasarnya, secara tentatif dan kondisional dapat katakan bahwa fasilitas PPN Dibebaskan diberikan sehubungan dengan penggunanaan/pemanfaatan barang/jasa yang mengandung sifat tertentu yang karena sifat tersebut pada kondisi tersebut memberikan ia fasilitas untuk dibebaskan dari pengenaan PPN. Sementara fasilitas PPN Tidak Dipungut diberikan sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke kawasan khusus untuk kepentingan tertentu. Tulisan ini disusun untuk membagikan pemahaman kepada pembaca agar dapat memahami dengan lebih lengkap dan benar mengenao karakteristik dua macam fasilitas ini.

Fasilitas PPN Dibebaskan

Definisi dan Ruang Lingkup

Definisi dari fasilitas PPN Dibebaskan adalah membebaskan kewajiban memungut PPN kepada orang atau badan yang menyerahkan:

Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis. Artinya secara objek, barang yang diserahkan tetap masuk dalam kategori BKP namun karena pertimbangan pemerintah maka dimasukkan dalam klasifikasi barang yang strategis sehingga saat diserahkan, barang tersebut mendapat fasilitas dibebaskan dari PPN. Definisi strategis merujuk pada urgensinya bagi khalayak atau pengembangan usaha tertentu. Sampai dengan tulisan ini dibuat, BKP yang bersifat strategis antara lain: Barang Modal, Makanan Ternak, Bibit atau benih, Bahan Baku Perak, Bahan Baku Uang Kertas, Air Bersih, Listrik (kecuali untuk rumah dengan daya diatas 6.600 VA) , dan RUSUNAMI.

Barang Kena Pajak (BKP) tertentu. Objek tertentu dalam hal ini meliputi barang-barang yang diperlukan untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan nasional yang dikelola oleh unit-unit pemerintah. Contoh barang yang masuk dalam kategori tertentu antara lain: Impor Senjata, Amunisi, Alat Angkutan di Darat (termasuk kendaraan angkutan pasukan TNI/POLRI), Kendaraan Lapis Baja, Kendaraan Patroli dan Kendaraan Angkutan Khusus lainnya serta Suku Cadang yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan/TNI/POLRI/ Pihak lain yang ditunjuk Kementerian Pertahanan/TNI/POLRI (badan hukum Indonesia/ usaha Indonesia yang secara legal formal berkualifikasi melakukan pengadaan BKP tertentu yang dibebaskan dari PPN), Impor atau penyerahan Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri untuk pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Kementerian Pertahanan/TNI/POLRI kepada PT PINDAD, Impor atau penyerahan vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, Impor atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, penyerahan rumah sederhana/ rumah sangat sederhana/ rumah susun sederhana/ pondok boro/ asrama mahasiswa yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu. Antara lain jasa yang diserahkan kontraktor untuk pemborong bangunan rumah sederhana/ rumah sangat sederhana/ rumah susun sederhana/ pondok boro/ asrama mahasiswa yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, jasa persewaan rumah susun sederhana/ rumah sederhana/ dan rumah sangat sederhana, dan jasa yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau TNI dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah NKRI untuk mendukung pertahanan nasional.

Kepada perwakilan Negara asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya dengan asas timbal balik/resiprokal. Atas impor BKP atau atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh/kepada perwakilan negara asing serta pejabat perwakilan negara asing dan Badan Internasional serta Pejabat Badan Internasional dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM (Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 dan PMK-162/PMK.03/2014). BKP meliputi kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Adapun daftar organisasi internasional yang mendapat fasilitas ini dapat dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.010/2015 (tidak termasuk subjek pajak).

Jasa kebandarudaraan tertentu. Jasa ini meliputi: pelayanan jasa penerbangan; pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara; pelayanan jasa konter; pelayanan jasa garbarata (aviobridge); pelayanan jasa bongkar muat penumpang, kargo, pos. Penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu tersebut oleh perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri dibebaskan PPN sepanjang memenuhi syarat antara lain: untuk pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara nasional yang melakukan angkutan udara ke luar negeri harus memenuhi syarat tidak mengangkut penumpang kargo, dan/atau pos dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia. Sementara untuk pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan udara asing selain tidak mengangkut penumpang kargo, dan/atau pos dari satu bandar udara ke bandar udara lainnya di wilayah Indonesia juga diterapkannya asas resiprokal oleh negara asal wajib pajak yang mengoperasikan pesawat udara tersebut.

Sifat dan Administrasi

Fasilitas PPN Dibebaskan tidak menggugurkan kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkannya. Hal ini disebabkan karena pada mulanya, transaksi tersebut terutang PPN dan PKP tersebut wajib memungut PPN. Namun ketika ketentuan perpajakan menetapkan transaksi tersebut masuk dalam lingkup yang menerima fasilitas Dibebaskan PPN maka kewajiban untuk memungut PPN tersebut menjadi gugur, tetapi tidak dengan kewajiban menerbitkan Faktur Pajak. Hanya saja atas Faktur Pajak tersebut dibubuhi cap dengan pernyataan tertera sebagai berikut::

  1. PPN Dibebaskan Sesuai PP Nomor 81 Tahun 2015” jika BKP yang diserahkan adalah BKP Strategis.
  2. PPN Dibebaskan Sesuai PP Nomor 146 Tahun 2000 Sebagaimana Terakhir Telah Diibah Dengan PP Nomor 38 Tahun 2003” jika BKP yang diserahkan adalah BKP/JKP Tertentu.
  3. PPN Dibebaskan Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2009” atas penyerahan JKP berupa Jasa Kebandarudaraan Tertentu.

Faktur Pajak sebagaimana disebutkan diatas dibuat dengan kode 08 dengan tetap mencantumkan besaran nilai PPN yang Dibebaskan sehingga atas Faktur Pajak tersebut bagi PKP Pembeli, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau perolehan JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan (Pasal 16B ayat (3) UU Nomor 42/2009). Untuk dapat memperoleh fasilitas PPN Dibebaskan, PKP yang melakukan impor dan/atau melakukan penyerahannya harus memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk BKP Strategis berupa Barang Modal (PMK-268/PMK.03/2015), BKP/JKP Tertentu (PP Nomor 38 Tahun 2003), dan pembebasan kepada perwakilan negara asing dan badan internasional beserta pejabatnya (PMK-162/PMK.03/2014). Sedangkan untuk BKP Strategis selain itu, fasilitas PPN Dibebaskan tetap dapat diberikan dan PKP yang melakukan impor dan/atau melakukan penyerahannya tidak diwajibkan mempunyai SKB PPN.

Dalam hal PPN yang terutang atas impor atau penyerahan BKP Strategis telah dipungut atau dibayarkan, maka PKP yang melakukan pemungutan wajib menyetorkan ke Kas Negara dan bagi PKP yang dipungut (pembeli) diperkenankan untuk mengkreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jika pembeli tidak berstatus sebagai PKP maka PPN yang sudah dibayar oleh pembeli tersebut dapat diminta kembali.

Pemberian fasilitas PPN Dibebaskan juga memperhatikan tujuan dari penyerahan BKP yang menjadi objek penyerahan (BKP Strategis dan/atau BKP Tertentu). Misalnya pada mesin dan peralatan pabrik, apabila dalam jangka waktu 4 tahun sejak saat impor/perolehan digunakan tidak sesuai dengan tujuan (misal: barang modal untuk menghasilkan BKP) atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruh (yang semula kepada perwakilan negara asing/badan internasional/pejabatnya) dalam jangka waktu 4 tahun sejak diimpor/diperoleh, maka PPN/PPnBM yang dibebaskan wajib dibayar kembali (oleh PKP yang melakukan impor/menerima penyerahan) dalam jangka waktu 1 bulan sejak saat BKP dipindahtangankan, kecuali jika pemindahtanganan atau pengalihmanfaatan dilakukan kepada sesama perwakilan negara asing/badan internasional/pejabatnya.

Implikasi Bisnis

Dari sisi bisnis, dikarenakan pada penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN Dibebaskan tidak dilakukan pemungutan PPN dan Pajak Masukan juga tidak dapat dikreditkan. Maka tidak ada penambahan unsur harga sehingga fasilitas ini membantu pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Harga produk hanya memperhitungkan harga pokok dan margin laba. Sebagaimana diilustrasikan pada berikut:

Pak Ahmad adalah seorang penjual suatu Barang Kena Pajak Strategis yang mendapatkan Fasilitas Dibebaskan PPN. Jika atas satu BKP tersebut, Pak Ahmad memerlukan biaya sebesar Rp 50.000.000,- dari harga tersebut, Pak Ahmad mengharapkan laba 20% Harga Pokok. misalkan atas perolehan bahan2 tersebut Pak Ahmad telah membayar Pajak Masukannya sebesar Rp 5.000.000,-. Berapakah harga yang harus dibayar konsumen!

Kondisi pada kasus ini adalah bahwa Pak Ahmad telah membayar Pajak Masukan (PM) sebesar Rp5.000.000,- dan itu tidak boleh dikreditkan. Sehingga PM tersebut harus dibebankan kepada konsumen sebagai unsur pembentuk harga dan menjadi dasar perhitungan margin laba. Rincian perhitungan harga yang ditagihkan kepada pembeli kemudian adalah (Rp50.000.000 + Rp5.000.000) x 20% = Rp11.000.000. Dari margin laba yang terbentuk ditambah dengan harga dasar Rp55.000.000 maka total harga yang harus dibayar konsumen adalah Rp11.000.000 + Rp55.000.000 menjadi Rp66.000.000,-

Gambar diambil dari sini

4 komentar untuk “Memahami Fasilitas dalam Pajak Pertambahan Nilai (I)

  • 18 Agustus 2017 at 07:24
    Permalink

    untuk contoh pak ahmad di atas, apakah pak ahmad harus PKP untuk bisa mendapatkan fasilitas bebas PPN? contoh pak ahmad pengusaha perumahan bersubsidi. apakah pak ahmad harus PKP untuk dapatkan fasilitas bebas PPN dan PPh 1%?

    Reply
    • 23 Agustus 2017 at 00:40
      Permalink

      Halo Arghobi, andaikan Pak Ahmad bukan PKP apakah fasilitas bebas PPN dan PPh 1% dapat diberikan? demikian pertanyaan Bapak, untuk menjawab ini maka dari posisi ybs sebagai penjual maka ia tidak bisa mendapatkan fasilitas itu karena fasilitas itu tidak mengugurkan kewajiban untuk menerbitkan Faktur Pajak yang hanya bisa dilakukan oleh PKP. Semoga membantu.

      Reply
  • 23 Oktober 2017 at 06:52
    Permalink

    Pembangunan fasilitas umum berupa saluran dan jalan lingkungan yg mengunakan jasa kontraktor untuk perumahan rumah sederhana, apakah juga termasuk JKP tertentu yg pajak penghasilan nilainya dibebaskan/ ditanggung pemerintah?

    Reply
    • 24 Oktober 2017 at 01:25
      Permalink

      Halo Marilyn, jadi yang dibebaskan itu objek berupa barang/jasa yg sudah dinyatakan sesuai
      1. PP Nomor 81 Tahun 2015
      2. PP Nomor 146 Tahun 2000 Sebagaimana Terakhir Telah Diibah Dengan PP Nomor 38 Tahun 2003
      3. PP Nomor 28 Tahun 2009

      diluar yang disebutkan dalam ketentuan itu maka kembali ke ketentuan umum. termasuk penyerahan jasa membangun fasum oleh kontraktor.

      Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *