Memahami Pajak Dibalik Jasa Outsourcing

Keberadaan buruh/ tenaga kerja adalah sebuah keniscayaan bagi para pengusaha. Sayangnya, hubungan antara keduanya tidak pernah benar- benar berlangsung harmonis. Tercatat sejak 2012, buruh tidak pernah absen menggelar Aksi Demo Nasional tahunan menuntut peningkatan jaminan/ kesejahteraan hidup yang diduga terancam akibat makin masifnya penerapan Sistem Alih Daya (Outsourcing) di negeri ini. Sebab seperti yang sudah kita ketahui bahwa buruh yang dipekerjakan dengan status outsourcing tidak akan mendapatkan fasilitas kesejahteraan/ kesempatan berkembang yang sama dengan buruh tetap, hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan pemotongan gaji dari perusahaan penyedia jasa buruh/ pekerja, tidak adanya jenjang karir, sampai menjadi sasaran utama pemecatan apabila kondisi keuangan perusahan pemakai jasa mereka sedang tidak stabil.

Di awal Oktober 2012, setelah Aksi Unjuk Rasa Nasional yang berlangsung di 21 provinsi, Pemerintah akhirnya merespon tuntutan kaum buruh dengan menegaskan akan menghentikan Sistem Alih Daya (outsourcing) untuk semua jenis pekerjaan inti (core business), artinya Sistem Alih Daya hanya diijinkan atas pekerjaan yang sifatnya hanya sebagai fungsi pendukung saja (non core), antara lain: Jasa Kebersihan, Keamanan, Transportasi, Katering, dan Pemborongan Pertambangan. Sementara untuk jenis pekerjaan lainnya, perusahaan penggunanya wajib menerapkan sistem kontrak langsung dengan buruh/ pencari kerja. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 66 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa/ buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses produksi.”

Historis Kebijakan

Artikel ini akan membahas aspek perpajakan atas penerapan Sistem Alih Daya (outsourcing) khusus untuk kelima jenis pekerjaan tersebut. Sebagai pengantar, perlu penulis sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait outsourcing sejak tahun 2003 sampai dengan terakhir di tahun 2012.

 SE-05/PJ.53/2003 tanggal 13 Januari 2003

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2003 (mencabut SE-22/PJ.32/1991) tanggal 13 Januari 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa di Bidang Tenaga Kerja menyebutkan bahwa Jasa Penyediaan Tenaga Kerja termasuk Jasa di Bidang Tenaga Kerja yang tidak dikenai PPN.

Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (outsourcing) menurut SE-05/PJ.53/2003 adalah jasa yang diserahkan oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja, dimana pengusaha penyedia hanya terikat semata- mata pada kewajiban untuk menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja dan tidak terikat dengan kewajiban penyerahan jasa di bidang lainnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Jasa Penyedia Tenaga Kerja (outsourcing) tidak dikenai PPN, sepanjang memenuhi syarat yaitu:

  1. Pihak penyedia jasa tenaga kerja tidak membayar gaji/honorarium/upah/bonus/tunjangan kepada tenaga kerja yang diserahkan.
  2. Tenaga kerja yang diserahkan didalam struktur kepegawaian pengusaha pengguna jasa penyedia tenaga kerja.

PMK-244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat  (1) Huruf C  Angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya Jasa Penyedia Tenaga Kerja (outsourcing services) termasuk jenis jasa lain yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% dari setiap nilai yang dibayarkan.

Penegasan ini sekaligus menunjukkan bahwa biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa penyedia tenaga kerja ke penyedianya merupakan Biaya Pengurang yang dapat dikurangkan (deductible expense). Sebagaimana disebutkan didalam penjelasan Pasal 6 Huruf a Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bahwa:

“Biaya-biaya yang dimaksud pada ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.”

 PMK-83/PMK.03/2012 tanggal 06 Juni 2012

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Kriteria dan/atau Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai PPN. Peraturan ini kembali mempertegas secara rinci definisi jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing) sebagai jasa yang tidak dikenai PPN, bahwa untuk tidak dikenai PPN, maka jasa penyedia tenaga kerja tersebut harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

  1. Pengusaha penyedia jasa tenaga kerja hanya semata- mata menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja yang tidak terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/ atau jasa lainnya.
  2. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji/ upah/ bonus/ honorarium/ tunjangan/ atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan.
  3. Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab langsung atas hasil kerja tenaga kerja yang diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja, dan
  4. Tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.

Penetapan kriteria ini bersifat akumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka kegiatan penyediaan tenaga kerja tersebut dikenai PPN 10% dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-83/PMK.03/2012. Pengecualian dari PPN atas jasa penyediaan tenaga kerja yang kriterianya disebutkan diatas tidak mengubah sifat pembebanannya. Biaya yang dikeluarkan pengguna jasa penyediaan tenaga kerja tetap dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, karena sebagaimana diatur didalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh bahwa pada prinsipnya, biaya yang dikeluarkan untuk memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh, terkait langsung atau tidak langsung, dapat dibebankan sebagai pengurang/ dibiayakan.

Beda Perlakuan

 Kebingungan kerap muncul di kalangan perusahaan pengguna jasa penyedia tenaga kerja terkait perlakuan Pajak Masukan atas pemakaian Jasa Outsourcing. Dapat penulis sampaikan disini, bahwa segenap ketentuan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak telah mengatur cukup jelas terkait perlakuan PPN atas Jasa Outsourcing, hanya dalam hal salah satu syarat tidak terpenuhi saja maka penyerahan jasa penyediaan tenaga kerja tersebut dikenai PPN.

Apabila kemudian pada praktiknya pengguna jasa penyedia tenaga kerja dipungut PPN oleh penyedianya. Maka pengusaha pengguna Jasa Outsourcing tersebut harus memahami bahwa untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan (PM) maka PM tersebut adalah pajak masukan atas perolehan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (produksi, manajemen, distribusi dan pemasaran) dari BKP/JKP yang dijual. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang berbunyi bahwa:

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi (8) pengeluaran untuk:

……….

  1. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung b. dengan kegiatan usaha;”

 Muncul pertanyaan kemudian. Apakah Jasa Outsourcing  memiliki hubungan langsung dalam kegiatan usaha? Jawabannya memang tidak diatur dengan tegas didalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 17 bahwa:

“Hal-hal yang menyangkut pengertian dan tata cara pemungutan berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

 Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Penulis menyarankan agar pengusaha pengguna Jasa Outsourcing kembali kepada Pasal 66 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dengan tegas mengatur bahwa Jasa Penyediaan Tenaga Kerja tidak memiliki hubungan langsung dengan proses produksi sehingga boleh/ diijinkan untuk menggunakan Sistem Alih Daya/ Outsourcing. Oleh karena itu, tidak diperkenankan bagi pengusaha pengguna jasa penyediaan tenaga kerja untuk mengkreditkan Pajak Masukan atas PPN yang telah dipungut oleh penyedianya. Lazimnya, sebagai kompensasi, pengusaha akan membiayakan Pajak Masukan tersebut sebagai unsur pengurang Penghasilan Bruto.

Meskipun demikian, untuk memenuhi rasa keadilan, sudah seharusnya juga Direktorat Jenderal Pajak memberikan definisi tersendiri yang lebih gamblang dan terukur mengenai konsep: “langsung berhubungan dengan kegiatan usaha”. Sebab hal ini tentu akan memberi gambaran yang lebih jelas bagi pengusaha, khususnya apabila dalam hal desakan situasi dimana ketersediaan Jasa Pengamanan, Jasa Transportasi, Jasa Katering, atau Jasa Penyediaan Tenaga Kerja menjadi penentu keberlangsungan kegiatan produksi/ usaha. Ini menjadi penting dalam memahami perbedaan perlakuan UU PPh dan UU PPN terhadap biaya atas Jasa Outsourcing.

Penutup

 Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (outsourcing) telah ditetapkan pemerintah hanya berlaku untuk lima jenis yaitu: Jasa Keamanan, Jasa Katering, Jasa Transportasi, Jasa Pemborongan Pertambangan, dan Jasa Kebersihan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan setidaknya tiga regulasi/ peraturan yang memberi penegasan terkait perlakuan perpajakan terhadap Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (outsourcing).  Meski demikian, masih terdapat kerancuan yang membuat kebingungan, khususnya oleh pengusaha pengguna jasa outsourcing dalam memandang perlakuan biaya yang dikeluarkan untuk Jasa Penyediaan Tenaga Kerja (outsourcing) ini. UU PPh mengatur bahwa imbalan atas jasa outsourcing adalah objek PPh 23 dan atas biaya yang dikeluarkan dapat dibebankan sebagai biaya pengurang Penghasilan Bruto. Sementara UU PPN menyatakan bahwa hanya jika memenuhi syarat maka jasa outsourcing tidak dikenai PPN, dan Pajak Masukan atas biaya yang dikeluarkan untuk membayar pemakaian jasa outsourcing tidak boleh dikreditkan.

12 komentar untuk “Memahami Pajak Dibalik Jasa Outsourcing

  • 30 April 2017 at 04:03
    Permalink

    mohon jawaban: PT jasa outsourching, total fee selama 2016 = 300 juta, total tagihan utk gaji/upah = 5 M…pakai sistem mana yg benar…1% pp46/2013 atas total fee atau harus pakai sistem tarif umum pph pasal 25/29…dan apakah wajib PKP…terimakasih

    Reply
    • 1 Mei 2017 at 04:02
      Permalink

      Sumber utama pendapatan perusahaan outsourcing berasal dari kontrak kerja dan management fee dari jasa penyedia tenaga kerja. Management fee biasanya dipatok senilai persentase tertentu dari setiap gaji pekerja yang diberikan oleh perusahaan pengguna jasa. Besaran management fee tak memotong jumlah gaji yang diterima pekerja. Selain dari kontrak kerja dan management fee, sumber pendapatan lain perusahaan outsourcing yaitu menawarkan paket pendukung lainnya seperti peralatan kerja serta program panduan pengembangan perusahaan. Dalam informasi yang Pak Warsito sampaikan diatas, yang dijadikan dasar adalah besaran fee, bukan tagihan gaji. Karena nilai fee lah yang menjadi milik perusahaan, bukan nilai gaji yang ditagihkan. Sehingga dengan nilai fee sebesar Rp300.000.000 perusahaan tersebut masuk dalam kategori wajib pajak PP 46/2013

      Reply
      • 13 Mei 2017 at 05:47
        Permalink

        jd PP 46 atas fee aja ya pak utk kasus di atas…trus masalah pelaporan omset di laporan laba rugi dan isian lampiran I di spt 1771 bagaimana pak..apa full omset = fee+tagihan gaji atau omset = fee saja

        Reply
        • 15 Mei 2017 at 23:00
          Permalink

          Iya, cukup fee nya saja. Dalam pelaporan SPT 1771 yang lampiran I kurang lebih seperti ini pak: “Untuk menghitung penghasilan neto fiskal yang dikenai PPh berdasarkan ketentuan umum, “penghasilan dari sumber di Indonesia yang dikenai PPh final dan yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak harus dikeluarkan kembali, sehingga dengan pengurangan penghasilan tersebut pada jumlah penghasilan neto fiskalnya (angka 8) akan menjadi nihil/netral”. Diisi dengan jumlah penghasilan neto komersial atas penghasilan yang dikenai PPh final dan penghasilan neto komersial atas penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang telah dimasukkan dalam angka 1 formulir 1771 – I dan dalam hal mengalami kerugian
          komersial, diisi sesuai dengan jumlah kerugian komersialnya” saya ambil dari PER- 19 /PJ/2014.

          Reply
  • 30 April 2017 at 23:56
    Permalink

    Selamat pagi,
    Apa penulis memiliki buku, jika iya buku nya judul apa? Tahun terbit nya kapan? Serta halaman berapa yang membahas ini?

    Karena, saya sangat membutuhkan informasi tersebut, terkait dengan penulisan tugas akhir saya.

    Reply
    • 1 Mei 2017 at 03:57
      Permalink

      Saya pernah menerbitkan buku berjudul 1001 Hal Tentang Pajak terbit tahun 2016, namun tidak membahas secara khusus mengenai hal ini. Jika mau bisa saya bantu dengan menginformasikan soal aturan terkini seputar jasa outsourcing tenaga kerja. Terima kasih.

      Reply
      • 22 Maret 2018 at 08:50
        Permalink

        ini bukunya bisa di beli dimana oommm

        Reply
  • 28 November 2017 at 13:31
    Permalink

    Mo tanya,apakah nilai Manajemen Fee (MF) yg di kenakan PPN, itu nilai MF yg tercantum dalam kontrak kerja sama (SPK) atau dari nilai MF actual yg di hitung besaran biaya pengganti yg di bayarkan kpd karyawan outsourcing…?, mohon pencerahan

    Reply
    • 24 Februari 2018 at 23:53
      Permalink

      Terima kasih atas pertanyaanya, DPP atau Dasar Pengenaan Pajak untuk PPN adalah nilai yang dibayarkan sebagaimana ditagihkan di dalam Faktur Pajak.

      Reply
  • 23 Februari 2018 at 08:27
    Permalink

    Mau tanya, gaji yang dibayarkan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja outsourcing, diakui sebagai biaya gaji atau biaya lainnya? terus dikenai pph 21 tidak ya?

    Reply
    • 24 Februari 2018 at 23:56
      Permalink

      Terima kasih Pak Nanang. Gaji yang dibayarkan oleh perusahaan penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja outsourcing itu bisa dianggap sebagai biaya gaji, karena dalam hal ini tenaga kerja yang disediakan untuk dipekerjakan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja kepada pihak pengguna merupakan karyawannya dan terutang PPh 21.

      Reply
  • 15 Maret 2018 at 13:57
    Permalink

    Mohon masukannya Min, berikut Contoh Rincian nilai kontrak Perusahaan sy :
    Gaji tenaga kerja 1.200.000
    THR 100.000
    BPJS 50.000.
    Biaya Chemical 100.000
    Management Fee 100.000
    Total 1.550.000
    PPN 155.000
    Grand Total 1.705.000
    Potong PPH 31.000
    Nilai diterima 1.674.000
    Jd perhitungan PPn dr nilai total yg merupakan penambahan nilai dari gaji tenaga kerja ,THR dan BPJS serta fee, apakah ini sesuai UU Krn Gaji tenaga kerja berarti Dikenai PPN ,THR juga Serta BPJS jg kena PPN serta PPH juga.. mohon penjelasan nya..

    Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *