Memaknai Kembali Hakikat Laporan Keuangan

Penelusuran untuk menguji kebenaran isi SPT Tahunan PPh Badan dapat menuntun pada analisis Laporan Keuangan, hal ini lazim dilakukan oleh fiskus khususnya apabila ditemukan akun yang diduga tidak konsisten sehingga mempengaruhi nilai yang dilaporkan. Hal seperti ini kerap muncul karena Wajib Pajak belum banyak memahami bahwa Laporan Keuangan bukan sekadar angka yang dinyatakan dalam Rupiah, tetapi mengandung nilai filosofis yang mengungkap banyak hal.

Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Manajemen 

Tanggung jawab utama atas informasi dalam laporan keuangan terletak di tangan manajemen yang dalam hal ini diwakili oleh pimpinan perusahaan yang tertinggi melalui manajer keuangan. Tanggung jawab manajemen ini seringkali diwujudkan daam bentuk Laporan Manajemen yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan untuk dijadikan bahan evaluasi oleh pemilik perusahaan/ pemegang saham. Sementara itu,  untuk tanggung jawab memberikan evaluasi dan melakukan pengungkapan opini atas penyajian laporan keuangan ada pada pihak Auditor. Dalam melakukan analisis kewajaran penyajian laporan keuangan, Auditor bekerja dengan prinsip Akuntabilitas (accountability), artinya mereka siap digugat atas apapun isi/ tanggapan yang mereka ungkap atas penyajian laporan keuangan Auditee.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan siklus akuntansi, Manajemen yang melakukan penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan kualitas tindakan yang dilakukan ditiap siklus akuntansi, bahkan sebelum siklus itu dimulai, yaitu dengan melakukan verifikasi bukti transaksi dan dikonversi sebagai transaksi keuangan. Bukti transaksi yang valid (diotorisasi oleh petugas resmi), konsistensi dalam entry data di tahap penjurnalan dapat menjamin tersajinya laporan keuangan yang berkualitas. Keluaran siklus tersebut berupa laporan keuangan yang masih perlu diuji kebenaran dan kewajaran nilai pelaporannya. Pengujian pada tahap ini melibatkan auditor eksternal dan independen. Analisis (audit) yang dilakukan oleh Auditor melibatkan evaluasi atas laporan keuangan untuk memastikan laporan tersebut menggambarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi dan sesuai pula dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

Proses yang terjadi sebelum terbitnya laporan keuangan merupakan siklus berkelanjutan yang saling berkait. Kekeliruan dalam melakukan verifikasi dan konversi bukti transaksi dapat menyebabkan kesalahan tersebut terbawa sampai ke laporan keuangan yang diterbitkan. Apabila kekeliruan terebut tidak terdeteksi dan menjadi unsur yang mempengaruhi besaran dasar nilai yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Badan, maka Wajib Pajak dapat berurusan dengan fiskus untuk mungkin sekadar memberikan klarifikasi atau berujung pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.

Memahami Kembali Empat Laporan Keuangan Dasar

Fiskus menggunakan laporan keuangan untuk mempelajari sebuah temuan/data sebelum memutuskannya sebagai landasan analisis (bukan sebaliknya). Sebuah laporan keuangan yang baik harus menyajikan kondisi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, banyak kasus yang terjadi pada laporan keuangan dikarenakan tidak mengetehui efek jangka panjang, cenderung menganggap sepele masalah penyajian materi laporan keuangan demi keuntungan jangka pendek. Diantara beberapa masalah tersebut antara lain:

  • Dalam Neraca, sering dijumpai Wajib Pajak mencantumkan nilai aset lebih rendah daripada sebenarnya dan utang/ kewajiban yang lebih tinggi dari nilai riil nya, demi membuat kesan bahwa posisi kondisi keuangan tidak terlalu stabil dan belum bisa memberikan keuntungan. Tetapi untuk tujuan komersial (menarik investor dan kreditor), beberapa perusahaan melakukan sebaliknya.
  • Dalam Laporan Laba Rugi, Biaya Produksi dicantumkan lebih tinggi sehingga terkesan memiliki margin keuntungan yang tipis. Sekaligus, membuat kesan kemampuan menjual yang rendah dan hal sebaliknya terjadi bila dilakukan untuk kepentingan pembiayaan operasional.
  • Dalam Laporan Perubahan Modal, untuk menggambarkan skala usaha dan operasional, beberapa Wajib Pajak mengungkapkan jumlah modal awal pemilik yang lebih kecil (terkadang bahkan jauh lebih kecil) daripada nilai modal yang dilaporkan telah disetor sebagai penyertaan modal sebagaimana dinyatakan didalam Akta Pendirian yang disahkan Notaris.

Neraca

Neraca disusun untuk melaporkan posisi keuangan sebuah entitas akuntansi (dalam batasan artikel ini yaitu perusahaan) pada satu titik waktu tertentu meliputi informasi mengenai aset, kewajiban, dan jumlah pendanaan dari pemilik bisnis dan dari laba (ekuitas pemegang saham). Dalam neraca, pemilik semua informasi tersebut adalah perusahaan, bukan pemegang sahamnya (business entitiy concept). Tidak diperbolehkan mencampuradukkan jumlah kepemilikan atas nama pemegang saham/ pemilik dengan yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan.

Neraca disusun untuk menggambarkan bagaimana setiap aset sebuah perusahaan berasal, sumbernya dapat berasal dari sumber pendanaan sendiri yakni setoran modal pemilik pada kas perusahaan (ekuitas pemegang saham) atau dari pinjaman pihak lain (kewajiban/ utang). Prinsip ini adalah dasar pijakan akuntansi yang paling fundamental dalam menyusun laporan keuangan, dalam hal ini neraca. Melalui prinsip ini, apabila dijalankan dengan taat asas dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum, maka posisi keuangan sebuah perusahaan dapat diketahui.

Setiap informasi aset yang dimuat didalam neraca harus dinilai sebesar biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, neraca tidak memberi informasi mengenai berapa nilai aset tersebut jika dijual pada saat ini. Kewajiban/ utang dalam neraca adalah yang dimiliki atas nama perusahaan/ timbul atas transaksi bisnis perusahaan. Tidak dibenarkan mencantumkan utang pemilik didalam laporan neraca perusahaan. Sementara ekuitas pemegang saham didalam neraca juga dicantumkan untuk melihat besaran kontribusi pemilik bisnis dalam pendanaan aset perusahaan. Laporan Neraca adalah jendela untuk mengetahui kemampuan/ sumber daya untuk beroperasi, khususnya terkait informasi mengenai nilai aset, besaran nilai aset juga penting untuk memberi gambaran kemampuan perusahaan membayar kewajiban yang dimiliki.

Laporan Neraca yang akuntabel disusun dengan memperhatikan benar- benar prosedur dan nilai pencantuman setiap unsur informasi didalamnya, setiap nilainya dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Neraca itu sendiri merupakan lampiran wajib yang harus disertakan saat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, penyandingan informasi yang dilaporkan dari keduanya, jika memunculkan data yang tidak konsisten, maka perusahaan harus siap bertanggunggugat dan memberikan klarifikasi. Contohnya: inkonsistensi pencantuman nilai kewajiban perusahaan yang berimplikasi pada perhitungan beban bunga akan menjadi pijakan awal untuk menganalisis dan menerbitkan Surat Klarifikasi.

Laporan Laba Rugi

Sering juga disebut Laporan Operasi, merupakan laporan yang menunjukkan kinerja perusahaan. Dari laporan ini dapat dilihat keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi tertentu, tidak seperti neraca yang hanya menyajikan informasi pada/ per satu tanggal tertentu. Unsur- unsur didalam laporan laba rugi terdiri dari pendapatan, harga pokok produksi, laba kotor, pengeluaran operasional, dan laba (rugi) bersih. Laporan laba rugi mengindikasikan kemampuan sebuah perusahaan menjual produk dan efisiensinya dalam memperoleh laba tersebut.

Pendapatan yang dilaporkan didalam laporan laba rugi mencakup total nilai penjualan yang diperoleh tanpa melihat apakah atas nilai dari penjualan tersebut telah atau belum diterima. Ini sekaligus menjelaskan bahwa nilai laba bersih yang diperoleh akhirnya tidak selalu sama dengan nilai perolehan kas perusahaan yang telah tersimpan di bank/ brankas, sebab atas penjualan yang dilakukan secara kredit, nilai kas masih belum berubah dari piutang (accrual system).

Pengurang utama yang harus diperhitungkan dari pendapatan adalah Harga Pokok Penjualan (HPP), biaya ini merupakan biaya pokok yang digunakan untuk memperoleh pendapatan atas produk yang telah terjual dalam suatu periode waktu tertentu. Sementara untuk produk yang masih ada ditangan perusahaan masih merupakan bagian dari unsur laporan neraca yaitu aset persediaan. Selisih antara pendapatan dengan HPP menghasilkan Laba Kotor.

Lazimnya, biaya HPP hanya muncul atas perusahaan yang menghasikan produk melalui mekanisme kegiatan produksi secara fisik. Artinya, perlu penjelasan lebih lanjut apabila sebuah perusahaan jasa atau distributor mencantumkan unsur HPP dalam laporan keuangannya. Nilai HPP dibandingkan dengan nilai pendapatan merupakan cerminan efisiensi perusahaan dalam memproduksi barang produknya, semakin tinggi persentasenya terhadap pendapatan makin rendah margin keuntungan kotor perusahaan. Laba Kotor yang dihasilkan setelah HPP masih belum dapat mencerminkan laba perusahaan. Nilainya masih mengandung biaya operasional yang telah dikeluarkan sehingga masih harus dikurangkan sebelum akhirnya menjadi laba bersih. Biaya- biaya tersebut mencerminkan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya untuk tetap dapat bertahan ditengah kompetisi dunia bisnis.

Angka yang tersaji didalam laporan laba rugi mengungkapkan banyak hal. Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak memantau laba bersih yang dilaporkan didalam laporan rugi laba perusahaan karena laba bersih mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk menjual barang dan jasa dengan nilai yang lebih tinggi daripada total biaya pokok produksi dan biaya operasional lainnya. Fiskus melakukan analisis keuangan berdasarkan angka didalam laporan rugi laba untuk menelusuri hubungan antar akun dan konsistensinya didalam laporan keuangan secara keseluruhan. Contoh paling nyata adalah, berdasarkan laporan laba rugi, akan dilihat konsistensi pelaporan nilai laba (rugi) bersih tersebut didalam laporan laba ditahan.

Ketidaktepatan dalam pengungkapan nilai akun didalam laporan rugi laba menyebabkan nilai EBIT (earning before income tax) menjadi kurang akurat,  sebuah perusahaan sebaiknya merinci per akun biaya untuk menerangkan besaran nilai yang dikeluarkan terkait biaya tersebut. Rincian akun biaya tersebut harus informatif dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fiskal maupun komersial. Akun biaya didalam laporan rugi laba akan linier didalam lampiran 1771-II SPT Tahunan PPh Badan yang menerangkan tentang uraian HPP dan biaya usaha. Sehingga diharapkan akan memperlancar proses analisis yang dilakukan Fiskus terhadap SPT Tahunan PPh Badan Wajib Pajak. Bersama dengan Neraca, Laporan Rugi Laba adalah dua laporan keuangan yang menjadi lampiran wajib didalam SPT Tahunan PPh Badan.

Laporan Arus Kas

Meski bukan menjadi laporan keuangan yang wajib dilampirkan, Laporan Arus Kas adalah salah satu laporan yang diperlukan untuk mengetahui posisi akhir saldo kas perusahaan. Namun demikian, Laporan Arus Kas tetap bernilai penting karena informasi keuangan yang dihasilkannya adalah informasi yang tidak mampu disediakan oleh laporan neraca dan laporan rugi laba, yaitu informasi mengenai arus kas, baik itu arus kas masuk maupun arus kas keluar atas kegiatan perusahaan melalui aktivitas operasional, investasi dan pendanaan selama tahun berjalan.

Laporan Arus Kas dapat direkonstruksi kembali oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi arus kas suatu perusahaan dengan merujuk pada informasi di laporan keuangan lainnya (rugi laba dan neraca), termasuk oleh Fiskus. Wajib Pajak yang telah menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan keadaan sebenarnya tentu tidak mengalami kesulitan menyikapi analisis arus kas yang dilakukan pihak luar, karena output analisisnya menghasilkan saldo kas pada akhir tahun berjalan. Nilai kas pada akhir tahun berjalan ini akan sama dengan nilai kas yang ada pada laporan neraca.

Kerap kali, beberapa oknum perusahaan tidak jujur mencantumkan nilai kas yang diperoleh pada akhir tahun dan memilih untuk mencantumkan nilai kas pada laporan neraca lebih rendah dari nilai sebenarnya, padahal kebenaran nilai tersebut dapat ditelusuri dengan merekonstruksi laporan arus kas. Semua informasi awal yang dibutuhkan untuk rekonstruksi tersebut cukup merujuk pada kertas kerja dan laporan rugi laba perusahaan.

Kesimpulan

Laporan Keuangan adalah jendela yang mengungkap kinerja dan kesehatan keuangan usaha wajib pajak, melalui laporan keuangan ini pula Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelusuran lebih mendalam mengenai kewajaran nilai dan pelaporan yang disertakan didalam SPT Tahunan PPh Badan. Pengisian setiap akun didalam laporan keuangan mengundang konsekuensi hukum yang harus siap bila sewaktu- waktu dimintai pertanggungjawaban oleh pihak- pihak yang berkepentingan (akuntabel). Oleh sebab itu, Wajib Pajak harus memperhatikan betul nilai yang dilaporkan didalamnya. Laporan keuangan yang wajib dilampirkan bersama pelaporan SPT Tahunan PPh Badan adalah Neraca dan Laporan Rugi Laba. Neraca adalah laporan yang memberikan informasi keuangan perusahaan pada satu titik tertentu, berbeda dengan laporan rugi laba yang menyajikan informasi dalam rentang waktu/ periode tertentu. Dalam proses pengisian kedua laporan tersebut, Wajib Pajak seharusnya paham makna penting didalamnya, keduanya bukan sekadar laporan yang berisi angka dalam rupiah, tetapi menjadi gambaran kondisi keuangan, prospek, dan cerminan integritas manajemen dan auditornya. Selain itu, ada pula Laporan Arus Kas yang menjadi sarana untuk mengetahui nilai kas suatu Wajib Pajak pada akhir tahun. Akun- akun didalam ketiga laporan keuangan ini saling terkait, sehingga inkonsistensi dalam pengisiannya akan menjadi pertanyaan yang suatu waktu dapat menjadi bahan klarifikasi pihak penggunanya, termasuk Fiskus.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *