Mendongkrak Partisipasi UMKM dalam Tax Amnesty

Direktorat Jenderal (DJP) Kementerian Keuangan merilis data yang mencengangkan. Dari 57,9 juta pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) hanya 1,7% yang mengikuti tax amnesty. Secara berkaitan, minimnya partisipasi UMKM turut berkontribusi terhadap perlambatan realisasi penerimaan target yang diharapkan. Tercatat sampai dengan 15 November 2016 uang tebusan dari wajib pajak UMKM (orang pribadi dan badan) mencapai Rp3,755 triliun atau setara dengan 3,97% dari uang tebusan yang sudah masuk secara keseluruhan Rp94,50 triliun. Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian khusus maka program Amnesti Pajak terancam belum optimal karena gagal menarik sektor UMKM untuk menggunakan kesempatan langka ini. Pertanyaan yang paling mendasar dari fenomena ini adalah: mengapa hal tersebut dapat terjadi? Bagaimana mengatasinya?

DJP telah membaca keadaan ini dan menempatkan wajib pajak UMKM dalam kategori prioritas tinggi untuk disasar semasa periode amnesti pajak berlangsung. Meski tidak banyak ekspektasi atas setoran dari uang tebusan wajib pajak UMKM tetapi keberadaan amnesti pajak merupakan jalan untuk dapat merangkul pelaku UMKM agar masuk ke dalam sistem (basis data) perpajakan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya adalah karena UMKM identik dengan praktik ekonomi bayangan yang relatif sulit dijamah potensi perpajakannya karena tidak terlacak transaksi bisnisnya. Ragam upaya telah dilakukan, terakhir sebelum amnesti pajak adalah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang meskipun dinilai kontroversial tetapi menawarkan sejumlah fitur kesederhanaan bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dibalik ragam langkah atau upaya untuk membereskan keadaan yang pelik tersebut, yang tidak kalah penting tentunya adalah kesediaan untuk menyadari bahwa wajib pajak UMKM adalah wajib pajak dengan karakteristik yang unik. Mereka bukan wajib pajak korporat yang sudah terbiasa dengan akses komunikasi dan teknis perpajakan. Pun mereka juga bukan wajib pajak pribadi kalangan menengah yang mampu berpikir kritis. Bagi mereka, bisnis UMKM yang mereka lakoni adalah sebagaimana business as usual. Sehingga pendekatan yang harus dilakukan juga adalah pendekatan yang sederhana, mengedepankan nilai-nilai personal dan juga kearifan lokal. Kesederhanaan disini meliputi penggunaan gaya bahasa, pemilihan kata, dan teknik penyampaian. Semakin sederhana maka semakin besar kesempatan untuk menciptakan suasana yang lebih personal.

Aspek utama dari program amnesti pajak ini adalah gotong royong untuk memperkuat ketahanan keuangan negara. Pesan ini dapat disampaikan kepada pelaku UMKM sebagai materi utama untuk menggugah sisi kemanusiaan dan rasa nasionalisme mereka. Selain soal gotong royong, program amnesti pajak juga memiliki sejumlah fitur yang sangat penting bagi UMKM yaitu tarif datar sampai dengan akhir periode. Sehingga amat disayangkan bila tidak dimanfaatkan. Demi lebih efektif dan menarik, amnesti pajak bagi UMKM harus difungsikan sebagai kesempatan untuk memungkinkan mereka mengembangkan skala bisnis menjadi lebih besar. Dengan kata lain harus dirancang suatu sistem insentif yang berdampak secara langsung bagi pelaku bisnis UMKM yang bersedia memanfaatkan program amnesti pajak, misalnya insentif berupa keterbukaan terhadap akses permodalan dan asistensi pengembangan usaha (business development service).

Bila kini partisipasi wajib pajak UMKM masih terbilang minim maka dapat dimaknai bahwa hal tersebut berarti masih banyak dari mereka yang enggan memanfaatkan haknya. Oleh sebab itu, sederet strategi dan langkah riil diatas dapat diterapkan agar wajib pajak UMKM tergugah untuk tidak menyia-nyiakan hak yang difasilitasi negara melalui kesempatan yang amat langka ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *