Mengenal Program Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan

Jangan kaget jika dalam lima sampai tujuh tahun mendatang, pajak akan lebih sering disinggung dalam mata kuliah di tingkat perguruan tinggi. Hal ini menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam program Inklusi Kesadaran Pajak dalam Pendidikan (selanjutnya disebut dengan inklusi kesadaran pajak saja). Inklusi, sebuah kata benda dari kata sifat inklusif, dapat diartikan sebagai keadaan dimana suatu objek tertentu tidak terbatas untuk diketahui dan dipahami pihak tertentu saja, melainkan seluruh pihak tanpa batas apapun. Lawan kata inklusif sendiri adalah ekslusif yang maknanya berarti hanya bisa diterima atau dipahami kalangan terbatas. Inklusi kesadaran pajak menyasar masyarakat yang dapat bertindak sekaligus sebagai Wajib Pajak. Namun inklusi kesadaran pajak yang hendak dibangun dalam konteks perpajakan ini adalah inklusi yang berbasis pada kesadaran sehingga proses pelaksanaan program inklusi ini harus dipersiapkan dengan baik dan secara berkesinambungan. Program ini menempatkan kesadaran pajak sebagai unsur yang harus disisipkan secara sistemik dan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2014 sudah merintis jalan itu. Langkah ini diawali dari kesadaran bahwa kesadaran perpajakan merupakan basis penting dalam sistem perpajakan yang disepakati di negeri ini yaitu, self-assessment system (SAS). Tanpa kesadaran itu, SAS akan kehilangan ruhnya. Untuk dapat berjalan dengan baik, SAS harus didukung oleh wajib pajak yang memiliki karakter sadar pajak. Oleh sebab itu, program inklusi kesadaran pajak menempatkan pendidikan sebagai pintu masuk utama pelaksanaanya. Program inklusi kesdaran pajak melalui pendidikan dilakukan dengan kegiatan pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan. Dalam penyusunan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, inklusi kesadaran pajak dilakukan dengan cara mengintegrasikan kesadaran pajak dalam Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Agama. Muatan mengenai kesadaran pajak diintegrasikan dalam mata kuliah tersebut dalam berbagai bentuk sesuai dengan topik bahasan, antara lain berupa: narasi, soal ujian, gambar, ilustrasi cerita, atau proyek belajar bagi mahasiswa. Sementara dalam kegiatan kemahasiswaan, inklusi kesadaran pajak dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan materi kesadaran pajak pada mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Dalam peta jalan yang dirumuskan ditulis bahwa pra-implementasi program inklusi berawal dari tahun 2014 sampai implementasi seluruhnya di semua Perguruan Tinggi di Indonesia tahun 2019. Ingat, 2019 adalah baru tahap implementasi. Sehingga manfaatnya terhadap perbaikan kualitas SAS dalam perpajakan negeri ini belum akan terasa sama sekali. Pendidikan bukan jalan radikal yang mampu mengubah suatu kondisi secara revolusioner, ia membutuhkan waktu dan proses yang berjalan menyertainya harus dijaga, dirawat, dan dipelihara agar tidak mati di tengah perjalanan. Ambil contoh dalam sejarah perjuangan bangsa ini, ketika tahun 1908 organisasi Boedi Oetomo lahir, gerakan berbasis pendidikan belum memberi dampak pada percepatan kemerdekaan Republik Indonesia, semangatnya bahkan baru mengemuka ketika 20 tahun kemudian pada tahun 1928 Sumpah Pemuda tercetus dan ini merupakan salah satu unsur yang menunjang proses menuju titik kulminasi pada tahun 1945. Begitu pula dengan program inklusi kesadaran pajak ini, bukan tidak mungkin manfaatnya baru terasa dua dekade mendatang, ketika para mahasiswa yang dididik dibawah integrasi muatan nilai sadar pajak telah menjadi Wajib Pajak sebagaimana diharapkan.

Apa yang dirintis oleh DJP ini patut didukung oleh segenap elemen negeri ini. Program ini hendak mengupayakan agar pajak lebih diterima dan disadari oleh anak-anak bangsa negeri ini sebagai perwujudan gotong royong membangun negara dan konsekuensi dari hidup di sebuah negara yang berlandaskan konstitusi. Pajak sudah jelas dipungut berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kini program inklusi sadar pajak telah melakukan sejumlah langkah seperti penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kemenristek Dikti Nomor MoU-4/MK.03/2016 dan Nomor 7/M/NK/2016 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-48/PJ/2016 dan Nomor 001/B1/PKS/2016 yang pada intinya kedua institusi ini sepakat untuk menanamkan kesadaran pajak melalui peningkatan pengetahuan perpajakan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum, pembelajaran dan perbukuan, serta penelitian dan pengembangan. Untuk mewujudkan itu, kedua instansi ini juga telah menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) yang diikuti oleh pegawai Ditjen Pajak dan sejumlah tenaga pendidik yang diutus oleh Kemenristek Dikti. Trainers hasil kegiatan ini akan menjadi perpanjangan tangan untuk melatih para dosen di perguruan tinggi yang ada di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan konsep pembelajaran yang sudah dilatih selama masa TOT.

Pada dasarnya kepatuhan pajak yang hendak ditingkatkan dalam SAS bisa dipacu naik melalui perbaikan kualitas pelayanan dari Ditjen Pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Tapi tentu saja pemain utama dari dua aspek ini adalah petugas Aparatur Sipil Negara (ASN) DJP yang jumlahnya sangat terbatas dari sisi jumlah. Kedua hal ini juga tentu saja baik, namun jelas memakan sumber daya (resource-consuming). Oleh sebab itu dibutuhkan satu aspek yang peran dominannya ada di Wajib Pajak sendiri selaku masyarakat, aspek itu adalah kesadaran pajak. Masyarakat yang sadar pajak adalah masyarakat yang paham arti penting keberadaan pajak dalam kehidupan bernegara. Kita masih bicara di tataran sadar urgensi, belum (dan mungkin tidak terlalu perlu) ke tingkat paham teknis. Oleh sebab itu, program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan dihadirkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Tentu saja ini akan menjadi proses yang panjang dan hasilnya baru bisa dipetik belasan mungkin puluhan tahun mendatang. Tapi memang tidak ada cara lain. Sebagaimana pendidikan adalah jalan untuk mengubah nasib seseorang pada hari esok, maka begitu juga ia dibutuhkan untuk mengubah cerita rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di negeri ini pada masa mendatang.

Catatan:

Informasi lengkap mengenai program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan dapat diperoleh di laman http://edukasi.pajak.go.id

Referensi Utama: Buku Materi Terbuka Kesadaran Pajak untuk Perguruan Tinggi (2016)

Gambar diambil dari sini

Satu komentar untuk “Mengenal Program Inklusi Kesadaran Pajak Dalam Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *