Menyambut Era Keterbukaan Data Perbankan

Substansi utama perlunya otoritas perpajakan suatu negara memiliki akses terhadap data perbankanadalah untuk menelusuri penghasilan dan atau kekayaan ilegal Wajib Pajak yang disimpan demi menghindari kewajiban dalam membayar pajak. Selama ini, informasi mengenai catatan transaksi perbankan Wajib Pajak tertutupi oleh kebijakan yang menatasnamakan perlindungan data nasabah. Di titik inilah, selama bertahun-tahun terjadi adu kepentingan antara otoritas perpajakan dengan pihak perbankan antar negara atau intra negara sampai pada akhirnya dunia sepakat untuk menuju era keterbukaan informasi sebagaimana dirumuskan dalampengantar Lough Erne Declaration medio tahun 2013 bahwa: “Governments have a responsibility to make a proper rules and promote good governance. Fair taxes is one of the things that are vital drivers of this”.

Keterbukaan data perbankan telah menjadi perhatian pemerintah di banyak negara. Hal ini disebabkan karena minimnya akses terhadap data perbankan membuat kualitas kerja sama antar negara menjadi tidak memadai dan mendorong tindakan sepihak oleh otoritas perpajakan suatu negara untuk kepentingan dalam negerinya. Sehingga tujuan dibalik keterbukaan data perbankan selain untuk menguji kualitas kepatuhan Wajib juga untuk mempermudah proses kerjasama perpajakan antar negara melalui kegiatan pertukaran data. Secara umum, kedua hal ini penting untuk menunjang kinerja perpajakan suatu negara, khususnya negara berkembang yang masih memiliki masalah dengan kepatuhan Wajib Pajak. Mungkin memang benar apa yang diucapkan Alexander Hamilton bahwa tidak ada satuan kerja pemerintahan di suatu negara yang membutuhkan informasi yang lebih banyak (extensive information) dan pemahaman menyeluruh soal ekonomi dan politik kecuali otoritas perpajakan.

Survey yang dilakukan oleh Alfred Storck et. al. (2013) dan dikutip oleh Danny Darussalam Tax Center (2014) menunjukkan bahwa dari 37 negara yang disurvey yaitu: Argentina, Australia,Austria, Belgia, Brazil, Kanada, chile, China, Kolombia, Republik Ceko, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Israel, India, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Panama, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Serbia, Slovenia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, dan Amerika Serikat. Hanya kurang lebih 8% atau tiga negara yang tidak memiliki kerahasiaan data perbankan yaitu: India, Italia, dan Belanda. Dengan demikian, secara tidak langsung hampir seluruh negara tersebut memegang prinsip kerahasiaan data nasabah. Ini menunjukkan bahwa potensi terjadi persaingan ekonomi yang tidak imbang antar negara amat mungkin terjadi karena Wajib Pajak suatu negara dengan tarif pajak yang relatif tinggi tentu lebih suka menyimpan penghasilannya di bank suatu negara dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah (tax haven).

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang menggantungkan pendanaan pembangunan dari sektor perpajakan tentu membutuhkan informasi mengenai hal transaksi perbankan warga negaranya di bank asing dalam negeri atau luar negeri sehingga untuk mewujudkan keinginan itu, Indonesia juga tidak bisa berlepas diri dari harapan yang diusung dalam Lough Erne Declaration. Sehingga sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan akses terhadap data perbankan secara riil telah dirintis kembali ketika Menteri Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235 /PMK.03/2016 tanggal 30 Desember 2016. Melalui beleid ini, upaya untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong percepatan serta meningkatkan efektifitas permintaan keterangan atau bukti dari pihak perbankan telah memiliki jalur dan menapakinya untuk kepentingan yang lebih besar pada akhirnya. Secara teknis, tata cara/operasionalisasi dari kebijakan ini dirumuskan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.03/2017 tentang Penetapan Aplikasi, Prosedur Pengajuan, Tata Naskah Dinas Elektronik, dan Kode Khusus Naskah Dinas, Usulan Pembukaan Rahasia Bank Secara Elektronik.

Melalui kebijakan yang diuraikan diatas, jalan untuk menuju keterbukaan data perbankan kian terbuka. Mungkin masih lama dan membutuhkan waktu, tetapi kejelasan prosedur yang sudah disusun menunjukkan adanya itikad serius dari negara untuk mengakhiri era kerahasiaan data perbankan menuju era keterbukaan sebagaimana diusung dalam Automatic Exchange of Information (AEOI). Tetapi skema kebijakan ini juga harus disiapkan dengan matang karena memiliki data penting memang memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak menggali potensi penerimaan pajak dengan lebih intensif dan ekstensif namun di saat yang sama privilege ini juga memiliki risiko penyimpangan dan penyalahgunaan oleh oknum aparat sehingga perlu diiringi dengan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Jangan sampai kebijakan ini menjadi jalan terbukanya kotak Pandora yang mengubah berkah menjadi musibah.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *