Mungkinkah Ditjen Pajak Berbagi Beban Audit dengan Akuntan Publik?

Oleh: Erikson Wijaya, S. Akt, AAP-A

Pada pertemuan pengurus Ketua Kamar Dagang dan lndustri (KADIN) Indonesia dengan Presiden 26 Oktober 2017 lalu, Ketua KADIN Rosan Roeslani menyampaikan usul kepada Presiden Joko Widodo agar perusahaan yang sudah diaudit oleh auditor tersumpah/terdaftar tidak perlu lagi diperiksa oleh auditor pajak. Tak lama berselang, ajuan usul itu ditanggapi internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2HUMAS) dengan mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) belum memungkinkan hal ini.

Sekilas Profesi Akuntan

Profesi akuntan pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat akan transparansi yang hanya dapat disajikan oleh pihak independen atas suatu kinerja entitas bisnis. Akuntan diharapkan dapat mengawal para pengambil keputusan  agar mengambil keputusan yang tepat (Prasetyantoko, 2015). Pengambil keputusan yang dimaksud dapat berasal dari kalangan masyarakat untuk kepentingan investasi, manajemen perusahaan untuk langkah strategi bisnis ke depan, atau pihak pemerintah dalam rangka melakukan pemeriksaan pajak. Dalam menjalankan perannya sebagai pihak yang netral, akuntan memiliki rujukan profesional yang menjadi acuan dalam menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan. Kesesuaian praktik yang dijalankan dengan standar yang sudah ditetapkan adalah dasar untuk memberikan opini terhadap keuangan perusahaan yang diaduit (auditee). Di Indonesia, rujukan itu adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Dalam praktik bisnis sehari-hari, PSAK menjadi pedoman untuk mencatat transaksi akuntansi secara komersial agar pada akhirnya ketika laporan keuangan disusun, informasi yang dihasilkan di dalamnya menjadi handal dan relevan. Kesalahan dalam proses penyusunan dapat menyebabkan berkurangnya informasi keuangan yang berkualitas dan mendorong terjadinya pengambilan keputusan yang buruk. Jika berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, akumulasi transaksi yang meragukan akibat lemahnya (penerapan) standar akuntansi dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara sebagaimana telah terjadi pada Yunani (Arapoglou, 2015). Hal yang sebenarnya dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini dengan mengandalkan peran akuntan yang profesional dan bermoral serta diiringi pengawasan dan pemberdayaan yang konsisten sebagai aspek kunci. Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan, telah berupaya melaksanakan kedua aspek tersebut.

Berpisah di Persimpangan

Keluaran dari proses Akuntansi Keuangan tidak bisa otomatis diaplikasikan untuk kepentingan perpajakan. Hal ini disebabkan karena Akuntansi Keuangan dimaksudkan untuk kepentingan komersial dan fokus pada penyajian informasi keuangan sebagai pendukung pengambilan keputusan, sementara kepentingan perpajakan berkisar pada pengujian atas proses penyajian itu terhadap ketentuan formal dan material perpajakan. Pengujian itu bermuara pada penilaian atas beban pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya atau seharusnya. Artinya keluaran dari proses Akuntansi Keuangan adalah bahan baku dalam pengujian kepatuhan untuk kepentingan perpajakan. Di titik persimpangan ini, kedua sudut pandang tersebut berpisah dan sulit untuk didudukkan kembali secara bersama-sama. Penekanan soal perbedaan arah ini dimulai dari realita bahwa PSAK tidak pernah selalu bisa sejalan seiring dengan ketentuan perpajakan. Ada perbedaan yang harus diterima baik itu sifatnya temporer (Beda Sementara) atau tetap (Beda Tetap). Perbedaan itu menyebabkan hasil pekerjaan akuntan berupa Laporan Keuangan komersial (dengan kriteria tertentu) masih harus dilakukan pemeriksaan seturut dengan ketentuan perpajakan tanpa bermaksud meragukan kapasitas keilmuan akuntan publik yang telah menyusunnya.

Namun demikian, jauh sebelum wacana ini mengemuka ke publik, negara melalui Pasal 29 UU KUP sudah memberikan kewenangan penuh bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan. Pemeriksaan sendiri merupakan bagian (tidak sepenuhnya) dari pelayanan yang harus dijalankan akibat pemenuhan hak Wajib Pajak. Misalnya pelayanan terkait restitusi (pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak) atau pelayanan terkait permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam uraian penjelasan terkait pemeriksaan pajak di dalam UU KUP, negara tidak memberikan celah kepada pihak lain untuk berkontribusi terhadap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak. Sepenuhnya, kegiatan pemeriksaan pajak menjadi ranah dan kewenangan DJP.

Kesimpulan

Jika pertanyaan mendasar atas isu bahwa KADIN menginginkan agar Laporan Keuangan yang sudah diaudit akuntan publik/auditor tersumpah tidak perlu dilakukan lagi pemeriksaan adalah soal mungkin atau tidak mungkin, maka jawabannya adalah tidak memungkinkan. Hal ini disebabkan karena pekerjaan akuntan publik bersandar pada acuan yang berorientasi komersial dan untuk kepentingan pengambilan keputusan sementara pemeriksaan pajak dilakukan dengan bersandar pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, secara legal, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan diberikan negara sepenuhnya hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Pasal 29 UU KUP sebagai alat untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan sendiri dapat dimaknai sebagai bagian dari pelayanan yang harus dijalankan akibat pemenuhan hak Wajib Pajak. Meskipun di saat yang sama, dapat pula dipandang bahwa pemeriksaan merupakan bentuk nyata sikap Ditjen Pajak dalam menggunakan hak yang diberikan oleh negara untuk menguji kepatuhan.

Gambar diambil dari sini

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: