Pajak Dalam Pusaran Rasio Gini

Sebelum membahas lebih jauh tentang peran pajak dalam menekan laju angka Rasio Gini, perlu dipahami terlebih dahulu sejarah atau latar belakang lahirnya ketimpangan tersebut. Semua tidak lepas dari apa yang ditemukan oleh Thomas Piketty, ekonom muda dari Harvard University, yang mengungkapkan bahwa sejak tahun 1970 laju pertumbuhan laba/kekayaan para kapitalis tumbuh lebih cepat dari laju pertumbuhan ekonomi atau return (r) > growth (g). Sebuah argumen lugas yang didasarkan pada analisis statistik sebagaimana ia sajikan dalam Capital in the Twenty-First Century (2014). Nyatanya sejak dominasi Mazhab Keynesian pada tahun 1970an mulai pudar, kesenjangan ekonomi memang telah secara diam-diam merayapi kehidupan masyarakat global, tak terkecuali Indonesia. Tren Rasio Gini Indonesia sejak 35 tahun terakhir (1980-2015) yang cenderung meningkat seakan mengkonfirmasi hal tersebut.

kajian-1

Per Maret 2016 Rasio Gini Indonesia menurun menjadi 0.40. Angka tersebut diproyeksi tetap terus bertahan sepanjang tahun ini. Demikian data BPS berkata sebagaimana dirilis Tempo (12 Oktober 2016). Catatan ini membuat Indonesia tetap menjadi negara dengan nilai ketimpangan menengah yaitu antara 0.40-0.50. Sekaligus memperingatkan Indonesia bahwa angka tersebut dapat kian melebar jika pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan yang pro poor, pro job, dan pro growth. Semakin tinggi angka Rasio Gini di masa mendatang maka semakin besar ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Disinilah peran bagi kebijakan perpajakan sebagai alat untuk mencegah kekhawatiran tersebut terjadi. Pajak dapat difungsikan untuk menimbang kembali kontribusi kaum kaya bagi penerimaan negara khususnya melalui pajak atas aset yang diperoleh dari akumulasi laba/ bisnis.

Dalam konteks ini, maka mengoptimalkan fungsi pajak untuk melakukan redistribusi pendapatan tepat untuk dikedepankan. Fungsi redistribusi sebagaimana dijelaskan oleh Ilyas dan Burton (2007) adalah menggunakan pajak untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Redistribusi kekayaan melalui pengenaan pajak adalah jalan keluar untuk mencegah penumpukan (konsentrasi) kekayaan pada segelintir pihak atau kelompok tertentu. Melalui pengenaan itu, sebagian (prosentase tertentu) kekayaan dapat dialihkan dari pihak pemilik/kaum kaya ke pihak lain yang membutuhkan seturut dengan mekanisme keuangan dan penganggaran yang legal. Kekayaan yang dimaksudkan berupa penghasilan dari modal investasi perbankan atau penyertaan modal pada bisnis aktif lainnya seperti bunga atas depostio, dividen atas saham, atau royalti. Hal tersebut menjadi fokus karena penghasilan dari sumber yang demikian itu didapat dari hasil memutar akumulasi laba/kekayaan yang sudah dimiliki. Bukan berdasarkan usaha murni.

Peraturan yang berlaku kini mengatur bahwa bunga atas deposito dan bunga tabungan dikenakan PPh Final sebesar 20% dari jumlah bruto, dividen dan royalti dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15%. Besaran tarif sebagaimana tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk disesuaikan atau ditingkatkan. Hal ini dikarenakan tarif yang lebih rendah atas passive income mendorong kaum kapitalis lebih suka berinvestasi dan mengharapkan imbal balik daripada bersusah payah memperoleh penghasilan melalui bisnis yang dikenai tarif progresif maksimal sampai dengan 30% untuk pribadi atau 25% untuk badan. Penyesuaian tarif PPh atas passive income ini merupakan bentuk upaya mengkompensasi ketidakmampuannya menyediakan lapangan pekerjaan yang memberi dampak langsung bagi perekonomian, hal yang turut berkontribusi mendorong terbentuknya ketimpangan dalam masyarakat.

Usulan yang sama tentu saja tidak berlaku bagi tarif PPh atas penghasilan yang diperoleh dari praktik bisnis murni. Justru jika nanti basis pemajakan sudah lebih luas tarif yang sudah ada harus dikaji ulang untuk diturunkan untuk mendorong lebih banyak pelaku usaha dan memperluas lapangan kerja demi menekan angka ketimpangan pendapatan. Artinya pajak dalam pusaran isu Rasio Gini bersifat elastis tergantung pada pengenaannya. Ketika ia ada dalam objek yang dapat memicu ketimpangan maka ia sepatutnya disesuaikan menjadi lebih tinggai agar terdapat redistribusi kekayaan dan menekan kesenjangan seperti pada passive income sementara pada objek yang menjadi peluang terwujudnya kebijakan yang pro job, pro poor, dan pro growth maka di suatu titik jika sudah memungkinkan maka saat itulah dilakukan penurunan tarif demi mendorong keadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *