Pelaporan SPT Tahunan Dalam Pusaran Seremonial

Oleh: Erikson Wijaya, S.E.

Apa arti bulan Maret bagi anda? Mungkin tidak berarti apa-apa. Namun bagi institusi Ditjen Pajak, bulan Maret merupakan bulan puncak kesibukan. Bagai tengah menggelar hajatan akbar, segenap SDM dan sumber daya lainnya di Ditjen Pajak akan dipusatkan di bulan ini untuk menopang kesuksesan acara bertajuk: “Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi”. Jika sempat mungkin anda bisa berkunjung ke sejumlah kantor pelayanan pajak di alamat terdekat dan bisa anda saksikan kesiapan institusi ini menyambut para Wajib Pajak yang hendak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi mereka. Gedung kantor disulap menjadi kian semarak, kursi dan meja di gelar, dekorasi pemanis pun tidak ketinggalan menghias sejumlah sudut seolah hendak menyambut momentum tahunan ini.

Persiapan akan menjadi sedemikian spektakuler manakala Wajib Pajak yang hendak melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah Wajib Pajak penyandang jabatan publik semisal: Presiden, Menteri, Gubernur, atau Bupati. Untuk kondisi semacam ini persiapan juga mencakup gelaran seremonial untuk menyambut kelompok Wajib Pajak tersebut dengan penuh penghormatan. Semua hal ini sudah menjadi rutinitas, dianggap biasa, dan dibudayakan sebagai bagian dari ciri eksistensi Ditjen Pajak. Tentunya, ada biaya yang harus ditanggung untuk melaksanakan itu semua. Konsumsi, sewa peralatan, dan atau beban non moneter lainnya harus dibayar baik itu dengan pembebanan anggaran kantor atau pengabaian pekerjaan pokok yang seharusnya.

Bagi Wajib Pajak, diperlakukan sedemikian mewah ini tentu saja menyenangkan. Terlepas bahwa melaporkan SPT Tahunan PPh adalah kewajiban sebagai warga negara, namun kesempatan menikmati sajian seremonial ini sayang untuk dilewatkan. Satu pertanyaan pokok yang kemudian menggelitik adalah: “apakah salah jika Ditjen pajak menyambut gelaran musim pelaporan SPT Tahunan PPh ini dengan hal-hal yang sifatnya seremonial serupa itu?”. Jawabannya bisa jadi adalah: “Iya salah, tapi dapat dibenarkan karena kondisi kesadaran Wajib Pajak dan masyarakat masih rendah. Salahnya ada pada inefisiensi biaya dan alokasi sumber daya yang seharusnya tidak perlu dikorbankan untuk suatu hal yang menjadi kewajiban Wajib Pajak. Selain itu praktik semacam ini menutupi sisi tegas Ditjen Pajak untuk menegakkan hukum perpajakan dalam menjalankan tugas”.

Sebuah Rasionalisasi

Melaporkan SPT Tahunan PPh adalah kewajiban Wajib Pajak sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Kewajiban ini dikenakan tanpa memandang latar belakang subjektif Wajib Pajak. Pelaporan yang dimaksudkan disini adalah proses menyampaikan dokumen SPT Tahunan menggunakan media fisik atau elektronik yang difasilitas negara. Ketika kewajiban ini diabaikan maka negara mengamanahkan Ditjen Pajak untuk menagih sanksi administrasi berupa denda. Proses memenuhi kewajiban pelaporan ini seharusnya sederhana saja karena memang sudah menjadi kewajiban tahunan. Tidak perlu adanya penyambutan atau prosesi seremonial yang berbiaya tinggi.

Tetapi terdapat sebuah rasionalisasi sementara yang membenarkan praktik inefisiensi tersebut. Bahwa seremonial tahunan tersebut berguna untuk menggaungkan kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh dengan mengundang sejumlah Wajib Pajak yang juga sekaligus merupakan pejabat publik untuk melaporkan SPT Tahunan PPh mereka dalam sebuah prosesi tertentu yang difasilitas Ditjen Pajak. Harapannya sederhana agar tindakan yang dilakoni sejumlah pimpinan daerah ini diikuti masyarakat yang dipimpinnya. Ini sebuah pendekatan banal yang telah lama dijalankan Ditjen Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Peningkatan ini diperlukan untuk mendongkrak angka partisipasi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh. Pada akhir tahun 2016 dari 32,9 juta Wajib Pajak yang terdaftar, 29 juta diantaranya termasuk kategori yang wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh, namun realisasinya hanya 12,6 juta yang baru melakukannya (Kompas, 02 Maret 2017).

Rasionalisasi diatas merupakan excuse yang membenarkan bahwa tidak masalah untuk menggelar hajatan setahun yang memakan biaya dan merepotan jika dengan hajatan ini gaung pelaporan SPT Tahunan PPh dapat bergema lebih lama bagi masyarakat. Namun bagaimanapun juga seremonial seperti ini bukanlah budaya yang baik untuk dipertahankan. Wibawa institusi yang juga bertugas menegakkan hukum perpajakan dapat meluruh dan terlupakan jika citra yang ditonjolkan adalah melulu semangat pelayanan. Hal ini penting karena bagi Ditjen Pajak, tugas yang tidak kalah utama terkait SPT Tahunan PPh selain menerima adalah juga termasuk menguji kualitas kepatuhan tersebut (kebenaran, kelengkapan, dan kejelasan).

Selebrari atau perayaan dalam menyambut pelaporan SPT Tahunan boleh saja digelar, namun evaluasi dan pengawasan melekat juga harus disertakan. Dua instrumen ini bermanfaat untuk melihat apakah prosesi seremonial yang dilaksanakan ini berdampak positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak berupa peningkatan persentase partisipasi Wajib Pajak. Jika iya, maka budaya semacam ini tidak hanya memberikan output yang bisa dipertanggungjawabkan tetapi juga outcome untuk kepentingan jangka panjang, namun jika tidak maka hajatan seremonial ini tidak perlu lagi dilaksanakan dan saatnya mengalokasikan ke semangat penegakan hukum. Sebab pada akhirnya muara paling ujung dari pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh adalah peningkatan kepatuhan yang pada gilirannya mendongkrak penerimaan pajak. Jika aksi seremonial gagal menghadirkan realisasi cita-cita tersebut, maka tidak salah jika di bulan Maret seharusnya Ditjen Pajak memasang kuda-kuda dan segera dengan tegas menegakkan hukum perpajakan yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *