Pemeriksaan Bukti Permulaan: Dari Mana Mau Kemana?

Oleh: Erikson Wijaya, S.Akt

Istilah Bukti Permulaan sangat lekat dengan aktivitas penyelidikan. Dalam Pasal 1 Angka 5 Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 4 KUHAP yang dimaksudkan sebagai penyelidik dalam hal ini adalah polisi. Ketentuan perpajakan di Indonesia mulai mengadopsi lebih jauh konsep Bukti Permulaan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) berlaku. Di dalam Pasal 43A Ayat 1 UU KUP dapat ditemukan penegasan bahwa Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melalukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP)

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2014 tentang Petunjuk Pengembangan dan Analisis IDLP disebutkan bahwa IDLP diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) dan Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sumber IDLP sendiri dapat berasal dari internal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau eksternal seperti surat dari Wajib Pajak atau Lembaga Swadaya Masyarakat, yang menyatakan adanya penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adanya legalisasi IDLP dalam mendukung proses pemeriksaan menunjukkan adanya upaya perluasan dari negara untuk sebanyak mungkin melakukan pengujian kepatuhan formil dan materil Wajib Pajak dan menindaklanjuti praktik tindak pidana di bidang perpajakan.

Kedudukan IDLP dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan adalah pemberi trigger atau data awal yang perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan atau analisis untuk dilihat kemungkinan dan kecukupan bukti yang dapat ditemukan. Oleh sebab itu konsep Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan dapat dikatakan diawali dengan aktivitas untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklajuti IDLP yang diperoleh. Definis teknis dari IDLP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK-239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan. Antara lain sebagai berikut:

  • Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis.
  • Informasi adalah keterangan baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
  • Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.
  • Pengaduan adalah pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang.

Konsep Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan (selanjutnya disebut pemeriksaan buper) sejujurnya semakin mempertajam perbedaan sudut pandang yang sejak dulu mempertanyakan kedudukan hukum perpajakan. Bagi pihak yang menilai bahwa hukum perpajakan adalah hukum administratif maka konsep pemeriksaan buper adalah bentuk penyimpangan yang dipaksakan. Perkara administratif yang dibawa masuk ke ranah pidana. Mereka adalah sekelompok pemikir yang beranggapan bahwa keluaran yang dihasilkan dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak adalah bukti nyata bahwa itu adalah perkara yang sangat administratif. Hal ini sesuai dengan kondisi bahwa pemeriksaan buper akan berujung pada terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 13A UU KUP dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen). Tetapi bagi sebagian kelompok dengan pendirian hukum perpajakan adalah hukum pidana maka pemeriksaan buper harus dilegalkan sebagai bentuk tindakan akhir penegakan hukum perpajakan (ultimum remidium).

Kedudukan dan Peran Aktivitas Intelijen

Terlepas dari pro dan kontra kedudukan pemeriksaan buper dalam hukum perpajakan, adanya aktivitas intelijen tidak bisa dilepaskan lagi. Pemeriksaan buper sendiri digolongkan dalam dua kategori yaitu pemeriksaan buper terbuka dan pemeriksaan buper tertutup. Pemeriksaan buper terbuka yaitu dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan untuk disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan buper tertutup berlangsung tanpa pemberitahuan kepada Wajib Pajak (dirahasiakan dan diamankan dari diketahui pihak lain yang tidak berhak). Baik pemeriksaan buper tertutup atau terbuka dapat ditindaklanjuti dengan usulan untuk dilakukan penyidikan terutama jika diyakini adanya tindak pidana di bidang perpajakan dapat dibuktikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (pejabat Pegawai Negeri Sipil di DJP/PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Intelijen berkedudukan sebagai bagian dari upaya pengumpulan dan penggalangan informasi, data, laporan, dan pengaduan untuk kepentingan pelaksanaan buper. Tujuan dari aktivitas intelijen dalam pemeriksaan buper adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi relevan sesuai kebutuhan pengguna (pimpinan) untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan tindak lanjut yang perlu diambil. Analisis fungsi intelijen bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU tersebut disebutkan bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Tujuan intelijen adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan.

Untuk dapat mencapai tujuan deteksi, identifikasi, penilaian, penafsiran, dan penyajian, aktivitas intelijen dilakukan dengan serangkaian praktik berdasarkan kompetensi tertentu. Praktik-praktik tersebut dijalankan sebagai pelaksanaan peran pendukung pemeriksaan buper. Informasi yang diperoleh disajikan sebagai elemen dalam analisis yang disampaikan ke pengguna dan pengambil keputusan. Informasi tersebut diperoleh melalui beragam teknik baik itu teknik penelurusan berbasis internet atau penelusuran berbasis media lainnya. Dengan adanya informasi yang tersaji, diharapkan langkah atau keputusan yang dirumuskan dapat mencegah dari berbagai kerugian negara yang lebih besar dan atau semakin memperkuat upaya penegakan hukum di bidang perpajakan. Pemeriksaan buper merupakan tindak lanjut dari kegiatan intelijen. Kegiatan tersebut berangkat dari adanya IDLP yang diterima baik dari eksternal maupun internal. Dalam kegiatan intelijen maka informasi tersebut didalami, digali, dan dicocokkan dengan fakta yang sebenarnya. Temuan yang diperoleh merupakan objek pembahasan untuk dipertimbangkan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut demi memperoleh petunjuk yang lebih terang atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang disampaikan pemberi IDLP.

Kesimpulan

Kegiatan pemeriksaan buper oleh PPNS hampir sama dengan kegiatan penyelidikan oleh Polisi. Keduanya bertujuan untuk memperoleh bukti tindak pidana sebagai bahan untuk diteruskan ke penyidikan atau tidak. Itu sebabnya istilah Bukti Permulaan sangat lekat dengan aktivitas penyelidikan. Terlebih jika dikembalikan ke Pasal 1 Angka 5 Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan perpajakan, pemeriksaan buper diawali dengan adanya IDLP yang diterima dari pemberi baik itu eksternal maupun internal. Kedudukan IDLP dalam Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Perpajakan adalah pemberi trigger atau data awal yang perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan atau analisis untuk dilihat kemungkinan dan kecukupan bukti yang dapat ditemukan.

Dalam menunjang tindak lanjut IDLP yang diterima, dibutuhkan peran dan aktivitas intelijen. Intelijen berkedudukan sebagai bagian dari upaya pengumpulan dan penggalangan informasi, data, laporan, dan pengaduan untuk kepentingan pelaksanaan buper. Tujuan dari aktivitas intelijen dalam pemeriksaan buper adalah mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi relevan sesuai kebutuhan pengguna (pimpinan) untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan tindak lanjut yang perlu diambil. Pengumpulan tersebut dilakukan dengan serangkaian praktik berdasarkan kompetensi tertentu. Temuan informasi yang diperoleh merupakan objek pembahasan untuk dipertimbangkan sebagai bahan pengembangan lebih lanjut demi memperoleh petunjuk yang lebih terang atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang disampaikan pemberi IDLP.

Gambar diambil dari sini

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *