Ragam Harga Transfer (Transfer Pricing) Dalam Penghindaran Pajak

Oleh: Erikson Wijaya, S. Akt

Penentuan Harga Transfer lazim terjadi pada transaksi yang melibatkan entitas-entitas yang berafiliasi (memiliki hubungan istimewa baik karena faktor kepemilikan, faktor penguasaan melalui manajemen, atau faktor hubungan keluarga sedarah/semenda/ cfm Pasal 18 Ayat 4 UU Nomor 36 Tahun 2008). Entitas-entitas tersebut membentuk suatu grup perusahaan yang satu sama lain melakukan transaksi dengan harga lebih rendah dari Harga Pasar. Harga yang diputuskan adalah harga yang memberikan keuntungan akumulatif secara maksimal bagi grup perusahaan. Harga tersebut dikenal dengan istilah Harga Transfer. Maksud utama praktik semacam ini adalah untuk mengoptimalkan laba perusahaan melalui akumulasi penghindaran beban pajak (PPh dan PPN).

Dalam bisnis, Harga Transfer merupakan bagian dari langkah efisiensi biaya oleh perusahaan. Keberadaanya tidak dipermasalahkan sampai kemudian negara merasakan bahwa praktik penentuan Harga Transfer menyebabkan tergerusnya basis pemajakan sehingga mengurangi pajak yang seharusnya diterima. Indonesia telah mengatur situasi ini dengan menjadikan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (arm’s length principle/ ALP) sebagai acuan untuk menentukan nilai wajar suatu transaksi. Dalam ALP, harga pasar wajar dapat dinilai dengan membandingkan suatu transaksi yang sama dan terjadi dalam kondisi yang sama antar pihak berafiliasi dengan pihak yang tidak berafiliasi.

Penentuan Harga Transfer digunakan antar entitas melalui sejumlah praktik antara lain sebagai berikut (disertai contoh yang sederhana):

  1. Penentuan Harga Penjualan. PT M memiliki 25% saham PT N. Atas penjualan barang PT M ke PT N, PT M menagihkan harga jual Rp300.000,- per unit. Hal ini berbeda dengan harga jual yang ditagih atas penyerahan barang yang sama kepada PT O (yang tidak memiliki hubungan istimewa) yaitu Rp450.000,- per unit. Dalam contoh ini, harga senilai Rp300.000,- per unit merupakan Harga Transfer yang berada di bawah Harga Pasar Rp450.000,- sehingga nilai yang seharusnya diperhitungkan sebagai perhitungan penghasilan atau pengenaan pajak adalah Rp450.000,- per unit. Pendekatan semacam ini dikenal dengan CUP atau Comparable Uncontrolled Price.
  2. Penentuan Harga Pembelian. PT K memiliki 25% saham PT L. PT K membeli barang produksi PT L dengan harga pembelian Rp7.500,- per unit. PT K kemudian menjual kembali produk tersebut ke PT H (tidak berafiliasi) dengan harga Rp8.750,- per unit. Untuk kondisi ini, Seandainya laba yang diperoleh dari penjualan ke PT H adalah Rp2.000,- per unit. Maka Harga Pasar yang wajar atas pembelian oleh PT K dari PT L adalah Rp8.750- Rp2.000 yaitu Rp6.750,- per unit. Ini berarti terdapat selisih lebih Rp7.500-Rp6.750 atau senilai Rp750,- yang dapat diperhitungkan sebagai penghasilan lain (sering disebut dengan Dividen Terselubung).
  3. Pembebanan Bunga. PT B memiliki 70% saham PT D. Atas kepemilikan saham tersebut PT B berkewajiban menyetorkan modal ke PT D. Namun masih terdapat modal yang belum disetorkan sebesar Rp600.000.000,-. Dari catatan PT B, diketahui terdapat pinjaman sebesar Rp800.000.000,- dengan bunga sebesar 15% atau Rp120.000.000,- per tahun. Tingkat bunga yang berlaku pada saat itu adalah 12%. Dari ilustrasi ini, nilai pinjaman yang menjadi dasar perhitungan beban bunga seharusnya adalah Rp200.000.000,- (Rp800.000.000,- – Rp200.000.000,-) dengan tarif 12%. Sehingga biaya bunga yang boleh dibebankan adalah sebesar Rp24.000.000,- dan selisih signifikan senilai Rp96.000.000,- (Rp120.000.000,- – Rp24.000.000,-) merupakan penghasilan lain yang kerap diidentikkan dengan pembayaran Dividen Terseleubung.
  4. Pembelian Aset oleh Pemegang Saham. Tuan X memiliki 45% saham PT Z. Pada suatu hari, harta PT Z berupa mesin dibeli Tuan X dengan harga Rp150.000.000,-. Harga Pasar mesin serupa pada saat yang sama adalah Rp275.000.000,-. Dalam kondisi ini, penghasilan yang diterima PT Z atas penjualan mesin seharusnya adalah Rp275.000.000,- atau dikoreksi positif sebesar Rp125.000.000 (Rp275.000.000,- – Rp150.000.000,-). Terhadap Tuan X, nilai sebesar Rp125.000.000,- tersebut merupakan penghasilan pasif (dividen) yang harus dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15%.

Selain keempat contoh di atas, tentu masih terdapat ragam lain dari penerapan Harga Transfer yang dilakukan perusahaan. Kian kompleks dan luas skala bisnis perusahaan, maka makin rumit skema penentuan dan teknik yang diterapkan. Namun motivasinya tetaplah sama yaitu mengoptimalkan laba perusahaan melalui skema penghindaran pajak. Dari sisi PPN, adanya Harga Transfer dari sudut pandang perpajakan memang diberikan pengawasan khusus karena berpotensi menggerus penerimaan negara. Misalnya penurunan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dapat berdampak pada rendahnya PPN yang dipungut. Di sisi PPh, praktik penentuan Harga Transfer berdampak pada nilai penjualan/omset atau kapitalisasi harga pembelian yang berdampak pada penurunan laba atau rugi bersih dan besarnya PPh terutang.

Catatan:

  • Pembahasan mengenai Harga Transfer dari sudut pandang Akuntansi dibahas secara khusus dalam PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pembahasan dalam PSAK 7 meliputi identifikasi hubungan dan transaksi serta identifikasi saldo dan komitmen.
  • Gambar diambil dari sini

English Version:

Transfer pricing is common in transactions involving affiliated entities (having relationship either due to ownership, management control or family relations cfm Article 18 Paragraph 4 of Law Number 36 Year 2008). These entities form a group of companies that deal with each other for a lower price than the Market Price. The price decided is the price that gives the company the maximum accumulative profit. The price is known as the Transfer Price. The main purpose of this kind of practice is to optimize corporate profits through the accumulation of tax expense avoidance (Income Tax and VAT).

In business, the Price Transfer is part of the cost efficiency taken by the company. Its existence is not at issue until later the state feels that the practice of determining the Transfer Price causes the eroding of the tax base so as to reduce the tax that should be levied. Indonesia has regulated this situation by establishing the principle of fairness and business principle (arm’s length principle/ALP) as a reference to determine the fair value of a transaction. In the ALP, fair market price can be assessed by comparing a similar transaction and occurs under the same conditions between parties affiliated with an unaffiliated party.

Transfer pricing is used among entities through a number of practices including the following (with a simple example):

  1. Determination of Sale Price. PT M owns 25% shares of PT N. On the sale of PT M goods to PT N, PT M charges Rp 300,000 per unit. This is in contrast to the selling price collected on delivery of the same goods to PT O (which has no related relationship) of Rp450,000 per unit. In this example, the price of Rp300,000 per unit is the Transfer Price which is below Market Price Rp450.000, – so the value that should be calculated as the income or tax calculation is Rp450.000, – per unit. This approach is known as CUP or Comparable Uncontrolled Price.
  2. Determination of Purchase Price. PT K owns 25% shares of PT L. PT K buys PT L’s goods at a purchase price of Rp7,500 per unit. PT K then resold the product to PT H (not affiliated) at a price of Rp8.750, – per unit. For this condition, Suppose the profit earned from the sale to PT H is Rp2.000, – per unit. Then the fair Market Price of the purchase by PT K from PT L is Rp8,750- Rp2.000 which is Rp6.750, – per unit. This means there is a surplus Rp7,500-Rp6,750 or equivalent to Rp750, – which can be accounted for as other income (often called Covert Dividend).
  3. Interest Charges. PT B owns 70% shares of PT D. For the ownership of such shares PT B is obliged to deposit capital to PT D. However, there is still unpaid capital of Rp600.000.000, -. From the record of PT B, it is known that there is a loan of Rp800,000,000, – with interest of 15% or Rp120.000.000, – per year. The current interest rate is 12%. From this illustration, the loan value underlying the calculation of interest expense should be Rp200.000.000, – (Rp800.000.000, – – Rp200.000.000, -) at a rate of 12%. So the interest cost that can be charged is Rp24,000,000, – and the significant difference of Rp96,000,000.00 (Rp120.000.000, – – Rp24.000.000, -) is another income which is often identified with the payment of Covert Dividend.
  4. Purchase of Assets by Shareholders. Mr. X has a 45% share in PT Z. On one day, the treasure PT Z in the form of machines was purchased by X with the price Rp150.000.000, -. The market price of similar machines at the same time is Rp275.000.000, -. Under this condition, the income received by PT Z on the sale of the machine should be Rp275,000,000, – or corrected positively by Rp125,000,000 (Rp275.000.000, – – Rp150.000.000, -). To Mr. X, the value of Rp125,000,000, – is a passive income (dividend) to be withhold Article 23 of Income Tax of 15%.

In addition to four examples, of course there are other variations of the implementation of Price Transfer made by the company. The more complex and broader the scale of a company’s business, the more complicated the determination scheme and the techniques applied. But the motivation remains the same, which is to optimize the company’s profit through the tax avoidance scheme. In terms of VAT, this practice is given special supervision because of the potential to erode tax revenues. For example, the decline in the value of Tax Imposition (DPP) which can affect the number of VAT collected. On the Income Tax side, the practice of determining the transfer price affects the value of sales / turnover or capitalization of the purchase price which affects the decrease in net profit or loss and the amount of income tax payable.

Note:

Discussion of the Transfer Price from an Accounting standpoint is specifically discussed in PSAK 7 concerning Related Party Disclosures. Discussions in PSAK 7 include the identification of relationships and transactions and the identification of balances and commitments.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *