Rekonsiliasi Fiskal Untuk Piutang Tidak Tertagih

Ketentuan pasal 6 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah memberikan panduan secara umum kepada Wajib Pajak untuk melakukan Rekonsiliasi Fiskal. Di kedua pasal tersebut diuraikan dengan cukup jelas konsep biaya yang dapat dijadikan pengurang (deductible expense) dan biaya yang tidak boleh dikurangkan (non- deductible expense) untuk menghitung nilai Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Salah satu jenis biaya yang dalam praktiknya cukup menimbulkan kebingungan di lapangan adalah Piutang Tak Tertagih. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak menerapkan metode penyisihan/ cadangan dalam penerapannya. Bagaimana ketentuan perpajakan mengatur hal tersebut? Artikel ini akan mencoba memberikan jawaban!

Akuntansi Piutang Tak Tertagih

Piutang Usaha (Account Receivable) adalah aset lancar bagi Wajib Pajak. Didalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), persentase nilainya terhadap jumlah aset bisa cukup signifikan. Pada perusahaan seperti General Electric dan Ford Motor Company besaran piutang meliputi 52% dan 42% dari nilai aset yang dimiliki masing- masing[1]. Secara historis, akun piutang muncul untuk mencatat hak atas pembayaran yang masih harus diterima akibat transaksi penjualan secara kredit. Sebagaimana telah menjadi praktik umum dalam dunia bisnis bahwa transaksi penjualan kerap secara kredit. Dari sudut pandang perilaku konsumen, dengan menjual produk secara kredit, konsumen secara tidak langsung terdorong untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar dan membangun kepercayaan yang saling menguntungkan dimasa yang akan datang.

Namun demikian, cara tersebut juga menimbulkan resiko gagal bayar yang harus ditanggung oleh penjual. Oleh sebab itu, Wajib Pajak sebagai pelaku usaha biasanya sudah memperhitungkan resiko gagal bayar atas piutang tersebut dengan cara melakukan penghapusan langsung (direct write-off method) atau menyisihkan sejumlah nilai sebagai cadangan (allowance method). Setiap metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing. Berikut penjelasan singkat mengenai kedua metode tersebut:

Metode Penghapusan Langsung (direct write-off method)

Metode ini sederhana yakni ketika nilai piutang yang tidak tertagih telah ditentukan maka langsung dibebankan sebagai Beban Piutang Tak Tertagih (Bad Debt Expense), namun akibatnya saldo piutang didalam neraca akan disajikan sejumlah nilai kotor tanpa dikurangi nilai yang tidak tertagih. Hal inidisebabkan metode ini tidak menerapkan metode pencadangan sehingga menyebabkan informasi pada laporan keuangan menjadi tidak relevan.

Contoh:

PT Darmawan menetapkan bahwa Rp10.000.000,- dari total piutang usaha senilai Rp150.000.000,- (saldo 01 Januari 2010) tidak akan dibayar oleh sejumlah pelanggan sampai dengan akhir periode 31 Desember 2010. Dengan metode penghapusan langsung, maka oleh PT Darmawan, kondisi ini akan dicatat dengan mendebit Rp10.000.000,- sebagai Beban Piutang Tak Tertagih (Bad Debt Expense) dan Piutang Usaha senilai yang sama disisi kredit.

Beban Piutang Tak Tertagih…. Rp10.000.000,-
      Piutang Usaha…………… Rp10.000.000,-

Pada akhir periode nilai Piutang Usaha akan berkurang menjadi Rp140.000.00,- yakni berkurang sebanyak jumlah kotor (gross amount) Piutang Usaha yang dihapuskan.

Metode Cadangan Piutang (allowance method)

Metode ini menjanjikan informasi nilai piutang yang lebih baik didalam neraca. Hal ini dimungkinkan karena adanya penetapan perkiraan nilai piutang tidak tertagih pada akhir tiap periode sehingga nilai piutang yang tersaji adalah nilai realisasi bersih yang dapat diterima. Dalam contoh kasus PT Darmawan diatas, Wajib Pajak akan mencatat di sisi kredit senilai Rp10.000.000,- sebagai Cadangan Piutang Ragu- Ragu (allowance for doubtfull account)

 

Beban Piutang Tak Tertagih…. Rp10.000.000,-
      Cadangan Piutang Ragu- Ragu……. Rp10.000.000,-

Pada metode ini, PT Darmawan masih mencatat sisi kredit sebagai cadangan piutang ragu- ragu (contra account) karena mereka belum mengetahui persis jumlah pasti piutang yang tidak dapat ditagih ke pelanggan. Sehingga ketika disajikan di neraca, nilai piutang adalah sebesar Rp150.000.000,- dengan tetap mengedepankan informasi adanya cadangan piutang ragu- ragu Rp10.000.000,-.

PT Darmawan tentu masih terus mencoba melakukan upaya untuk menagih hak nya senilai Rp10.000.000,- hingga beberapa masa setelah jatuh tempo. Jika sudah jauh melampaui batas jatuh tempo dan ragam upaya penagihan telah dilakukan maka nilai yang tidak tertagih akan dihapuskan. Andaikan pada 01 April 2011, dari total cadangan piutang ragu- ragu tersebut didapati tersisa Rp4.500.000,- yang tidak dapat ditagih, maka atas nilai tersebut akan dilakukan penghapusan dengan mencatatnya sebagai berikut:

Cadangan Piutang Ragu- Ragu…. Rp4.500.000,-
      Piutang Usaha…………………….. Rp4.500.000,-

Pada akhirnya jumlah Piutang Usaha yang disajikan di neraca adalah jumlah riil yang masih dapat ditagihkan ke pelanggan/ diharapkan masih dapat diterima senilai Rp140.000.000,-

Piutang Usaha

01 Januari               Rp150.000.000,- 01 April                      Rp4.500.000,-
01 April                  Rp145.500.000,-

Cadangan Piutang Ragu- Ragu

01 April                  Rp4.500.000,- 01 Januari                  Rp10.000.000,-
01 April                    Rp5.500.000,-

 

  Sebelum Dihapus Sesudah Dihapus
Piutang Usaha Rp150.000.000 Rp145.500.000
Cadangan Piutang Ragu- Ragu (Rp10.000.000) (Rp5.500.000)
Nilai Dapat Ditagihkan Rp140.000.000 Rp140.000.000

Dari berbagai sumber dapat disarikan bahwa untuk alasan praktis, biasanya metode penghapusan langsung menjadi pilihan Wajib Pajak untuk menentukan dan mencatat nilai Beban Piutang Tak Tertagih, terutama jika nilainya tidak signifikan. Namun demikian, jika nilai Beban Piutang Tak Tertagih cukup signifikan mempengaruhi saldo Piutang Usaha maka secara akuntansi akan lebih baik jika Wajib Pajak menggunakan metode penyisihan piutang.

Ketentuan Perpajakan atas Piutang Tak Tertagih

Secara fiskal, Piutang Tak Tertagih merupakan nilai yang muncul akibat dari transaksi wajar yang sesuai dengan bidang usaha Wajib Pajak (tidak termasuk piutang yang muncul akibat transaksi bisnis dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa), dimana oleh Wajib Pajak telah dilakukan upaya penagihan secara maksimal namun tidak membuahkan hasil.

Pembebanan secara komersial atas Piutang Tak Tertagih oleh Wajib Pajak merupakan objek rekonsiliasi fiskal sebelum menentukan Penghasilan Kena Pajak. Pada dasarnya secara fiskal tidak dikenal adanya metode penyisihan/pembentukan cadangan sebagaimana ditegaskan didalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kecuali untuk Wajib Pajak sektor usaha tertentu. Sehingga komponen biaya yang dibentuk akibat adanya pembentukan atau penyisihan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari laba bruto. Ini berarti nilai penyisihan piutang ragu- ragu yang belum diputuskan sebagai Piutang Tidak Tertagih tidak boleh dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

Untuk Beban Piutang Tak Tertagih sendiri pada prinsipnya tidak menjadi soal bagi ketentuan perpajakan. Sepanjang nilai Beban Piutang Tak Tertagih yang diperoleh adalah nilai yang dipastikan tidak dapat lagi tertagih dan tidak lagi mengandung nilai yang kemungkinan masih dapat dibayar oleh debitur, maka nilai tersebut dapat dibiayakan (deductible expense). Namun demikian dalam rangka rekonsiliasi fiskal, secara administratif nilai Piutang Tak Tertagih tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentuan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK-105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata- Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Adapun persyaratan (requirements) yang ditetapkan didalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Piutang yang nyata- nyata tidak dapat ditagih tersebut telah dibukukan sebagai pendapatan bagi debitur terkait ditahun yang sama;
  2. Wajib Pajak wajib menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada Ditjen Pajak yang memuat identitas lengkap debitur yang utangnya dibebaskan (meliputi: nama, NPWP, alamat, dan jumlah piutang yang tidak dapat lagi ditagih); dan
  3. Telah diajukan ke instansi pemerintah yang menangani penghapusan/ pembebasan utang antara Wajib Pajak dengan debitur yang bersangkutan; atau
  4. Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum/ khusus yang meliputi koran/ majalah atau media massa cetak skala nasional (publikasi umum) atau Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA)/ Perhimpunan Bank Swasta Nasional (PERBANAS) dan/atau publikasi khusus Bank Indonesia (publikasi khusus); atau
  5. Adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu.

Persyaratan nomor 3 s.d. 5 tidak berlaku dalam hal Piutang Tak Tertagih berasal dari piutang yang diberikan kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya, debitur kecil dalam hal ini adalah debitur dengan jumlah piutang tidak melebihi Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang merupakan jumlah total piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh Bank/ Lembaga Pembiayaan Dalam Negeri sebagai akibat adanya pemberian: KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Sejahtera), KUT (Kredit Usaha Tani), KPRSS (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana), KUK (Kredit Usaha Kecil), KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi. Adapun debitur kecil adalah debitur dengan jumlah piutang tidak melebihi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Apabila Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa pembebanan Piutang Tidak Tertagih telah memenuhi persyaratan secara konseptual (tidak lagi mengandung unsur penyisihan) dan menunjukkan bukti pendukung persyaratan yang terdiri dari:

  1. Daftar Piutang Tak Tertagih (meliputi: nama, NPWP, alamat, dan jumlah piutang yang tidak dapat lagi ditagih), termasuk atas piutang yang dihapuskan dari debitur kecil atau debitur kecil lainnya; dan
  2. Fotokopi bukti pendaftaran penagihan kepada instansi pemerintah yang menangani penghapusan/ pembebasan utang; atau
  3. Fotokopi kesepakatan tertulis yang menunjukkan bahwa penghapusan piutang tersebut telah divalidasi oleh Notaris; atau
  4. Fotokopi bukti publikasi baik pemberitahuan umum atau khusus; atau
  5. Surat keterangan dari Debitur bahwa sejumlah utang telah dihapuskan dan disetujui oleh Wajib Pajak yang memberikan pinjaman.

 

Maka Beban Piutang Tak Tertagih boleh dikurangkan dari laba kotor sesuai dengan amanat pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Semua bukti tersebut dijadikan sebagai lampiran saat pelaporan SPT Tahunan PPh. Jika dalam tahun berjalan ternyata debitur melunasi utangnya, padahal penghapusan telah disetujui dan dibebankan sebagai biaya, maka nilai pelunasan tersebut wajib dilaporkan Wajib Pajak sebagai penghasilan pada tahun berjalan dilakukannya pelunasan.

Kesimpulan

Piutang Usaha (Account Receivable) adalah aset lancar bagi Wajib Pajak. Didalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca), persentase nilainya terhadap jumlah aset bisa cukup signifikan. ecara historis, akun piutang muncul untuk mencatat hak atas pembayaran yang masih harus diterima akibat transaksi penjualan secara kredit. Namun demikian, cara tersebut juga menimbulkan resiko gagal bayar yang harus ditanggung oleh penjual. Oleh sebab itu, Wajib Pajak sebagai pelaku usaha biasanya sudah memperhitungkan resiko gagal bayar atas piutang tersebut dengan cara melakukan penghapusan langsung (direct write-off method) atau menyisihkan sejumlah nilai sebagai cadangan (allowance method). Setiap metode tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing. Dalam kaitannya dengan ketentuan perpajakan, sepanjang nilai Beban Piutang Tak Tertagih yang diperoleh adalah nilai yang dipastikan tidak dapat lagi tertagih dan tidak lagi mengandung nilai yang kemungkinan masih dapat dibayar oleh debitur, maka nilai tersebut dapat dibiayakan (deductible expense). Namun demikian dalam rangka rekonsiliasi fiskal, secara administratif nilai Piutang Tak Tertagih tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentuan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK-105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata- Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Daftar Pustaka

Weygandt, Kimmel, and Kieso (2009), Accounting Principles 9th Edition, United States of America: John Wiley & Sons. Inc

Weygandt, et al. 2011, Slide Materi: Accounting Principles 10E: ch09 Accounting for Receivables, University of California, Santa Barbara

http://www.dpr.go.id/id/undang-undang/2008/36/uu/Pajak-Penghasilan.  UndangUndang  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan.  Diakses  tanggal  03 Agustus 2015

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Keuangan No 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata- Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

 Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan No 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata- Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Lubis, Irsan. “Materi Taksiran Kerugian Piutang Tak Tertagih”. 31 Juli 2015. http://www.ilubis.files. wordpress.com/landasan-teori_uncollectible_receivables

[1] Weygandt, et al. 2011, Slide Materi: Accounting Principles 10E: ch09 Accounting for Receivables, University of California, Santa Barbara

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *