Sanksi Perpajakan: Administratif dan Pidana (I)

Oleh: Erikson Wijaya, S. Akt.

Jangan anggap remeh perkara pajak! Kira-kira demikian hal yang dapat disimpulkan ketika kita menyadari arti penting adanya pajak bagi keberlangsungan hidup negeri ini. Pajak pada dasarnya merupakankontribusi wajib yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Definisi mendasar ini membawa konsekuensi logis bahwa terdapat sanksi apabila kewajiban tersebut dilanggar. Namun tentu saja, sanksi tersebut memiliki jenjang sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.Secara umum, pelanggaran dalam perpajakan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana.Hal yang membedakan keduanya adalah ada tidaknya unsur kesengajaan dan dampaknya terhadap pendapatan atau penerimaan negara. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), kedua jenis pelanggaran ini diatur dalam pasal-pasal yang berbeda.

Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif muncul karena ada prosedur administratif perpajakan yang tidak diindahkan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Lazimnya, perilaku tidak mengindahkan tersebut lebih banyak dilatarbelakangi karena faktor ketidakmengertian dan kelalaian. Sulit menduga adanya unsur kesengajaan disitu terlebih jika hal tersebut baru pertama kali dilakukan. Wajib Pajak dipandang tidak berpikir lebih jauh bahwa tindakannya merugikan pendapatan negara.Pelanggaran semacam ini diganjar sanksi administratif yang dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.Ringkasan mengenai contoh pelanggaran administratif dan pasal di dalam UU KUP yang mengaturnya adalah sebagai berikut:

No Keterangan Pasal Dasar Sanksi Administratif (UU KUP)
1 Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang diatur dalam Pasal 3 UU KUP Pasal 7 ayat 2. Dikenai sanksi denda sebesar:

·         Rp100.000 untuk SPT Masa PPh,

·         Rp500.000 untuk SPT Masa PPN,

·         Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh OP, dan

·         Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Badan.

2 Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan sebelum dilakukan pemeriksaan sehingga utang pajak menjadi lebih besar. Pasal 8 ayat 2. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan atas jumlah yang kurang dibayar terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
3 Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa sebelum dilakukan pemeriksaan sehingga utang pajak menjadi lebih besar. Pasal 8 ayat 2a. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan atas jumlah yang kurang dibayar terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
4 Wajib Pajak, meski telah diperiksa namun belum disidik, dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran dalam mengisi SPT. Pasal 8 ayat 3. Dikenai sanksi denda 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
5 Wajib Pajak, meski telah diperiksa, namun belum terbit surat ketetapan pajak, dengan kemauan sendiri mengungkapkan  ketidakbenaran dalam mengisi SPT. Pasal 8 ayat 5. Dikenai sanksi kenaikan 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
6 Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar PPh Masa sesuai waktu yang ditetapkan. Pasal 9 ayat 2a. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

 

Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk paling lama 24 bulan sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat 4.

7 Wajib Pajak terlambat atau tidak membayar PPh Tahunan sesuai waktu yang ditetapkan. Pasal 9 ayat 2b. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

 

Ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk paling lama 24 bulan sebagaimana bunyi Pasal 14 ayat 4.

8 Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) setelah diperiksa atau setelah diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak/ dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan. Pasal 13 ayat 2. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan paling lama 24 bulan sejak saat terutang atau berakhirnya Masa Pajak/bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak sampai diterbitkannya SKPKB.
9 Wajib Pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); setelah ditegur secara tertulis namun tidak menyampaikan SPT; atau setelah diperiksa diketahui tidak seharusnya melakukan kompensasi selisih lebih PPN atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%; atau SKPKB terbit dimana Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau tidak menyerahkan dokumen untuk mendukung pemeriksaan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang Pasal 13 ayat 3. Dikenai sanksi kenaikan sebesar:

·         50% dari PPh yang tidak/kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;

·         100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipungut atau dipotong tapi tidak atau kurang disetor; atau

·         100% dari PPN yang tidak atau kurang dibayar.

10 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB meskipun telah lewat 5 tahun karena Wajib Pajak dipidana atas tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Pasal 13 ayat 5. Dikenai sanksi bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
11 Wajib Pajak alpa sehingga tidak menyampaikan SPT; atau Wajib Pajak alpa sehingga menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan kealpaan tersebut pertama kali dilakukan. Pasal 13A ayat 1. Dikenai sanksi kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB.
12 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang:

·         Tidak membuat Faktur Pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu.

·         Tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap

·         Melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak

Pasal 14 ayat 4 huruf d. Dikenai sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
13 Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan sudah diberikan pengembalian PPN Pajak Masukan sesuai Pasal 9 ayat 6a UU PPN 1984 Pasal 14 ayat 5. Dikenai sanksi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai tanggal Surat Tagihan Pajak, bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
14 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB Tambahan (SKPKBT) karena ditemukan data baru yang menambah jumlah utang pajak dalam jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang atau berakhirnya Masa Pajak/Tahun Pajak. Pasal 15 ayat 2. Sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak yang harus dibayar. (Sanksi ini bisa tidak berlaku jika SKPKBT terbit atas keterangan dari Wajib Pajak sendiri, sepanjang keterangan disampaikan sebelum dilakukan pemeriksaan).
15 Wajib Pajak diterbitkan SKPKB Tambahan (SKPKBT) karena ditemukan data baru yang menambah jumlah utang pajak meski telah lewat jangka waktu 5 tahun karena Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/lainnya yang merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pasal 15 ayat 4. Sanksi bunga 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar.
16 Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melunasi SKPKB, SKPKBT, dan produk hukum lainnya yang menjadi dasar munculnya penambahan utang pajak. Pasal 19 ayat 1. Sanksi bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, dhitung dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran.
17 Wajib Pajak mendapatkan ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak Pasal 19 ayat 2. Sanksi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian bulan dihitung penuh satu bulan.
18 Keberatan Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian. Pasal 25 ayat 9. Sanksi denda 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Kecuali Wajib Pajak mengajukan banding.
19 Banding Wajib Pajak ditolak atau diterima sebagian. Pasal 27 ayat 5d. Sanksi denda 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan meliputi banyak aspek. Semua aspek tersebut tersebar dalam ragam administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga ke keberatan dan banding. Namun demikian, ciri khas yang melekat sebagai karakteristik penerapan sanksi administrasi adalah bahwa ia dikenakan sehubungan dengan ketidaktahuan Wajib Pajak (tidak ada unsur kesengajaan) atau bila pun karena kealpaan dan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, hal tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali.

Tujuan pemberian sanksi administratif pada akhirnya dapat dimaksudkan sebagai bentuk pembinaan dan edukasi serta untuk mendoring Wajib Pajak agar lebih memahami prosedur formil administratif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan sanksi administrasi khusus dalam kaitannya dengan Keberatan dan Banding adalah sebagai bentuk kesetaraan/keadilan antara Wajib Pajak dengan negara. Dimana ketika permohonan keberatan atau banding diterima sebagian atau seluruhnya maka Wajib Pajak berhak atas imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UU KUP.

Demikian bahasan pertama dalam bahasan sanksi di bidang perpajakan, di artikel berikutnya akan diulas pula ragam sanksi yang lainnya yaitu: Sanksi Pidana.

Terima kasih.

Poto diambil dari sini.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: