Sanksi Perpajakan: Administratif dan Pidana (II)

Oleh: Erikson Wijaya, S. Akt.

Setelah pada artikel sebelumnya telah dijelaskan mengenai konsep sanksi administrasi beserta jenisnya, maka selanjutnya akan coba disampaikan jenis sanksi lainnya, yaitu: sanksi pidana. Pada prinsipnya, sanksi pidana dalam ketentuan perpajakan dijatuhkan jika Wajib Pajak dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga merugikan pendapatan negara. Oleh sebab itu, dalam rangka mencegah makin banyak Wajib Pajak terdorong melakukan hal yang sama, diperlukan suatu alat pamungkas dengan efek jera yang cukup (ultimum remidium) sebagai bentuk pembinaan yang paling terakhir. Sanksi pidana dimaksudkan sebagai bentuk realisasi atas konsepsi tersebut. Dalam UU KUP, tindak pidana perpajakan digolongkan menjadi tiga jenis yaitu: kealpaan, kesengajaan, percobaan, dan pengulangan.

Ruang lingkup sanksi pidana dalam UU KUP mencakup setiap orang yang secara langsung terlibat dalam perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana perpajakan, baik itu karena alpa, sengaja, percobaan, perulangan. Termasuk dalam hal ini adalah atas setiap orang yang secara sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan, dan menyuruh melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Cakupan lain sanksi pidana dalam UU KUP juga menyasar pejabat di Ditjen Pajak yang karena alpa atau dengan sengaja lantas tidak merahasiakan informasi mengenai Wajib Pajak, kecuali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-238/PMK.03/2018. Disamping kedua pihak tersebut, sanksi pidana di bidang perpajakan dapat dikenakan kepada pihak ketiga yaitu setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti dan wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak.

Ringkasan mengenai sanksi pidana berikut pasal yang mengaturnya di dalam UU KUP yang adalah sebagai berikut:

No Keterangan Pasal Dasar Sanksi Pidana (UU KUP)
1 Pejabat Ditjen Pajak/Tenaga Ahli yang ditunjuk Ditjen Pajak yang alpa tidak memenuhi kewajiban merahasikan data atau informasi berkenaan dengan suatu Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2. Pasal 41 Ayat 1. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Sanksi ini berlaku jika Pejabat ybs terbukti melanggar pasal kerahasiaan data Wajib Pajak (delik aduan oleh Wajib Pajak yang merasa dirugikan atas kebocoran rahasia yang menyangkut dirinya).
2 Pejabat Ditjen Pajak/Tenaga Ahli yang ditunjuk Ditjen Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban merahasikan data atau informasi berkenaan dengan suatu Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 dan 2. Pasal 41 Ayat 2. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sanksi ini berlaku jika Pejabat ybs terbukti melanggar pasal kerahasiaan data Wajib Pajak (delik aduan oleh Wajib Pajak yang merasa dirugikan atas kebocoran rahasia yang menyangkut dirinya).
3 Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya tidak memberikan keterangan atau bukti; atau memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pajak, penagihan pajak, atau penyidikan tindak pidana perpajakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 35. Pasal 41A. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
4 Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana perpajakan. Pasal 41B. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
5 Instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP. Cfm Pasal 35A. Pasal 41C Ayat 1. Dikenai sanski pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,-
6 Setiap orang, wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana perpajakan. Pasal 41B. Dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
7 Setiap orang yang alpa lalu tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan bukan perbuatan yang pertama kalinya (kelanjutan Pasal 13A). Pasal 38. Dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Atau denda paling sedikit 1 kali dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali.
8 Setiap orang yang alpa lalu menyampaikan SPT yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan bukan perbuatan yang pertama kalinya (kelanjutan Pasal 13A). Pasal 38. Dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Atau denda paling sedikit 1 kali dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali.
9 Setiap orang yang sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Pasal 39A. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kalijumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemotongan/pemungutan pajak, setoran pajak.
10 Setiap orang yang sengaja menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pasal 39A. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak, bukti pemotongan/pemungutan pajak, setoran pajak.
11 Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftar diri untuk mendapatkan NPWP, atau untuk dikuhuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak setelah memenuhi syarat sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Pasal 39. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurnag dibayar.
12 Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
13 Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
14 Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 29 sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
15 Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
16 Setiap orang yang dengan sengaja tidak melakukan pembukuan, pencatatan, atau tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
17 Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan termasuk dokumen lain hasil pengolahan data dari pembukuan secara elektronik sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
18 Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
19 Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa hak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Pasal 39 ayat 1. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun beserta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
20 Setiap orang yang melakukan kembali perbuatan nomor 11 s.d. 20 sebelum lewat 1 tahun sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan Pasal 39 ayat 2. Dikenai sanksi pidana tambahan berupa menjadi 2 kali lebih besar dari sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1.
21 Setiap orang yang melakukan percobaan tindak pidana perpajakan berupa menyalahgunakan atau menggunakan NPWP tanpa hak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara melalui penyampaian SPT yang tidak benar/tidak lengkap atau pengajuan permohonan restitusi atau kompensasi/pengkreditan. Pasal 39 ayat 3. Dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau dikompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
22 Pegawai Pajak lalai atau sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pasal 36A. Dikenai sanksi pidana sesuai dengan jenis masing-masing. Pasal 368 KUHP jika berkaitan dengan pemerasan dan ancaman dan Pasal 12 UU Tipikor jika berkaitan dengan korupsi. Lengkapnya bisa di baca di Pasal 36A UU KUP.

 

Sanksi pidana dalam perpajakan memiliki banyak aspek dan konteks, tidak hanya sebatas perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak (setiap orang), tetapi dapat juga meliputi pihak ketiga (bank, notaris, konsultan, asosiasi, instansi pemerintah) dan juga pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sendiri. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa keberadaan sanksi pidana perpajakan merupakan jalan terakhir jika langkah demi langkah administratif secara optimal sudah ditempuh dan terdokumentasi dengan baik. Di tengah semangat untuk mewujudkan efek jera, keputusan untuk menjatuhkan sanksi administrasi harus diiringi dengan kesadaran Ditjen Pajak akan risiko perlawanan dan kegaduhan yang berpotensi mengikutinya. Sebab bagaimanapun juga, Ditjen Pajak harus berhadapan dengan general knowledge khalayak yang menilai bahwa citra instansi ini lebih dominan melekat sebagai instansi pelayan masyarakat ketimbag sebagai instansi penegak hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: