Satu Tahun Parada: Mengingat dan Terus Bermimpi

Senyap ya bos setahun Parada!” sebuah pesan masuk ke WhatsApp saya tadi sore. Pesan itu singkat, hanya satu baris dan lima kata saja. Tapi saya merasa bahwa kata senyap dalam pesan itu, tidak bermakna seharfiah yang tertulis. Sang kawan bagai hendak menyampaikan bahwa sangat mengecewakan pada akhirnya mendapati kisah Parada-Soza yang gugur dalam tugas terhapus juga oleh waktu yang baru juga satu tahun. Dan artikel ini sengaja saya susun untuk merawat ingatan soal kematian Parada-Soza juga sebagai pijakan untuk terus mewujudkan mimpi soal institusi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang lebih baik.

Parada dan Soza merupakan pegawai pajak yang menjemput maut saat menjalankan tugas di Gunung Sitoli. Berangkat atas nama negara, keduanya justru pulang tinggal nama. Saat itu, kematiannya masif diberitakan dan mengundang banyak pendapat soal penguatan institusi DJP demi mencegah terulangnya kejadian tersebut di masa mendatang. Presiden Jokowi juga mengeluarkan pernyataan mengenai rencana untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) soal perlindungan bagi Pegawai DJP (terutama Jurusita Pajak Negara saat melaksanakan tugas penagihan dengan Surat Paksa). Intinya saat itu, semua bicara dalam narasi pengharapan yang indah bahwa kematian Parada-Soza tidak sia-sia. Inilah momentum untuk mereformasi pajak demi masa depan yang lebih baik.

Reformasi DJP adalah reformasi yang mutlak dibutuhkan semata dengan maksud membangun budaya membayar pajak yang baik (fair-share) yang diikuti dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak. Dua hal ini yang selama bertahun-tahun lamanya belum terbangun dengan baik di negeri ini. Kealpaan keduanya dalam kehidupan bernegara berkontribusi melahirkan Wajib Pajak yang enggan memahami arti penting pajak bagi roda pembangunan dan pemerintahan negara. Apa yang terjadi pada Parada-Soza adalah dampak atas pembiaran menahun kondisi itu. Negara, melalui strong willingness para pengambil kebijakannya, berhutang kepada Parada-Soza serta segenap aparat pajak di seluruh penjuru Indonesia untuk menyegerakan reformasi itu terwujud. Sebab petugas pajak merupakan perpanjangan tangan negara untuk mengumpulkan penerimaan negara sehingga perlu didukung dengan segenap pembenahan di banyak sisi. Pembenahan tersebut yang memberikan rasa aman dan kehadiran negara untuk mereka ketika menjalankan tugas. Urgensinya tentu saja bukan bagi mereka, tetapi bagi negara per se.

Upaya mereformasi pajak merupakan upaya yang berdimensi luas dan multiaspek. Antara lain aspek organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, peraturan perundang-undangan, basis data, proses bisnis, sampai dengan teknologi informasi. Kondisi yang baik semua hal aspek tersebut merupakan prakondisi untuk menuju institusi yang disegani, dihormati, dan dipercaya banyak pihak. Ketika kemudian negara merespon kebutuhan ini dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah seberapa kuat tim tersebut merumuskan solusi yang paling jitu untuk membentuk budaya membayar pajak yang baik (fair-share) dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Mengapa harus cepat? Sebab peran pajak dalam membiayai belanja negara kian sentral sementara jarak antara realisasi dan target penerimaan pajak cenderung kian melebar dengan tax ratio yang terus menurun. Disaat yang sama, meningkatnya partisipasi dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan jaminan yang dibutuhkan demi keberlangsungan pembangunan negara.

Sejujurnya beban kerja Tim Reformasi Perpajakan ini tidaklah mudah. Tim ini berkutat dengan teori, riset, diskusi, dan telaah masukan dari banyak pihak demi mencari titik temu yang adil demi meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dan memberikan daya dukung yang optimal bagi penguatan institusi DJP. Semangatnya harus berimbang antara pelayanan dan penguatan kapasitas institusi. Pelayanan diperlukan demi peningkatan kepercayaan dan penguatan kapasitas dibutuhkan sebagai bukti hadirnya negara dalam menopang kinerja DJP. Untuk itu diharapkan mereka dapat dengan baik memetakan masalah, merumuskan solusi, dan menerapkannya untuk melihat tingkat efektifitasnya. Namun tentu saja solusi yang terbaik hanya dapat dirumuskan jika semua personel yang ada di dalam tim tersebut memahami kondisi di lapangan. Menteri Keuangan selaku pucuk pimpinan sudah sepatutnya mampu merasakan betapa sulitnya menggedor kesadaran Wajib Pajak di lapangan. Sehingga rekomendasi solusi dari Tim Reformasi tidak boleh berkutat di seputar barang lama yang sudah sejak lama dibahas dan terbukti gagal dijalankan. Solusi yang dirumuskan tentunya harus segar, implementatif, dan out of the box.

Tidak ada kekhawatiran yang lebih besar dibalik senyapnya semangat pembenahan institusi DJP pasca setahun kematian Parada-Soza selain demotivasi petugas pajak. Mereka mungkin merasa negara tidak hadir memberikan semangat dan dukungan di lapangan sementara beban kerja kian tinggi. Petugas pajak perlu didukung secara mental karena dipundak mereka ditetapkan tugas berat mengamankan penerimaan negara. Poin ini harus dipikirkan Tim Reformasi bahwa fokus solusi jangan sampai melulu bagi Wajib Pajak tetapi juga bagi aparat. Kita boleh memiliki semangat melayani tetapi jangan sampai menggadaikan marwah institusi. Sebab melalui kematian Parada-Soza setahun silam, sudah terlalu mahal harga yang harus dibayar sehingga semangat pembenahan itu harus terus digemakan. Sekaligus, diingatkan dan selalu diimpikan. Dan pada akhirnya, kepergian Parada-Soza menyiratkan pesan tentang hidup yang harus terus berjalan, mimpi yang harus dilanjutkan, dan penguatan DJP sebagai sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: