Setelah Tarif PPh UMKM (Kabarnya) Akan Diturunkan

Catatan ini terinspirasi dari kabar pekan lalu soal wacana pemerintah memangkas tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang semula sebesar 1% dari omset berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi 0.25% saja. Dilihat dari konteks perubahan yang disampaikan terlihat tidak ada perubahan apapun selain dari tarif. Artinya semangat penyederhanaan tetap dikedepankan demi tujuan jangka panjang yaitu merangkul lebih banyak pelaku UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan (tercatat dalam basis data nasional Ditjen Pajak). Akan tetapi kebijakan tersebut sepatutnya juga mempertimbangkan ragam sisi lain yang dapat terdampak, yaitu ekonomi. Kebijakan perpajakan selalu membawa dampak bagi pengembangan dan pertumbuhan usaha/bisnis Wajib Pajak tidak terkecuali bagi UMKM. Sebab pada dasarnya kebijakan pajak bagi pelaku usaha berdampak luas tidak hanya seputar urusan pemenuhan kebutuhan rumah tangga (oikonomia) mereka tetapi juga keputusan mengenai harga barang, menarik dan mempertahankan konsumen, strategi bisnis dan pengembangannya, dan kalkulasi matematis yang tepat agar bisnis tetap dapat berjalan dan bertahan sebagai penghidupan. Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan perspektif baru terkait kebijakan PPh bagi UMKM dengan tetap mempertimbangkan peraturan yang sudah ada.

Sederhana Saja Belum Cukup

Penyederhanaan prosedur (simplification of procedures) benar dapat memangkas biaya kepatuhan namun disisi lain ia bertentangan dengan semangat keadilan (fairness). Itu yang sebenarnya terjadi pada tarif PPh atas UMKM. Ketika tarif 1% ditetapkan, pesan kunci yang diusung adalah kesederhanaan dalam administrasi pembayaran. Semua cukup dikenakan 1% tanpa pembukuan/pencatatan, tanpa proses hitung laba bersih, dan tanpa hitungan untung rugi. Dua poin terakhir ini yang berkonflik dengan prinsip keadilan. Pajak pada dasarnya dikenakan atas tambahan kemampuan ekonomis yang hanya didapat setelah diperoleh penghasilan bersih dari praktik usaha yang dijalankan. Adapun perputaran uang dari kegiatan usaha tidak bisa otomatis masuk dalam definisi itu karena ia tidak langsung menjadi tambahan kemampuan ekonomis melainkan untuk mempertahankan usaha sebagai sumber penghidupan.

Sisi positif dari wacana penurunan tarif PPh UMKM menjadi 0.25% adalah keberpihakan pemerintah semakin nyata bagi pengembangan usaha UMKM. Pemerintah tampak mendengarkan keluhan pelaku usaha UMKM agar tarif PPh atas mereka dibuat lebih rendah. Namun disaat yang sama, kebijakan menurunkan tarif tidak otomatis membuat semua permasalahan tersebut selesai. Selalu akan ada ujaran ujaran kekecewaan tentang ketidakadilan sebagai konsekuensi dari praktik presumptive regime (kebijakan pajak bagi pelaku ekonomi yang memiliki keterbatasan dalam teknis perpajakan dan administrasi keuangan) yang mengedepankan semangat kesederhanaan. Penetapan angka 0.25% dari omset dinilai lebih berat karena belum mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Harus dipikirkan bagaimana jalan tengahnya tanpa membebani UMKM dengan kewajiban melakukan pembukuan.

Penerapan Norma

Ketika PP Nomor 46/2013 belum diperkenalkan, pemerintah menggunakan sistem norma untuk menetapkan besaran tertentu yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Norma ditetapkan berdasarkan jenis usaha dan lokasi bisnis. Sebuah kebijakan yang sebetulnya cukup baik untuk mendorong pelaku bisnis taat membayar pajak. Adanya norma memungkinkan Wajib Pajak merasa lebih ringan karena omset tidak dijadikan dasar melainkan hanya diambil bagian prosentase tertentu menurut ketentuan Direktur Jenderal Pajak. Namun sistem norma belum mewakili upaya untuk memberikan kesederhanaan karena negara masih membebani kewajiban untuk melakukan pelaporan dan perhitungan yang dituangkan di dalam SPT Tahunan PPh. Sebuah kewajiban yang memakan biaya disatu sisi namun lebih ringan disisi pembebanan pajak terutangnya.

Disinilah sebetulnya dapat dirumuskan kebijakan untuk menggantikan PP Nomor 46/2013 yang kini tengah diupayakan pemerintah. Langkah kritis yang bisa dijalankan adalah menjadikan penerapan norma untuk mengambil bagian tertentu dari omset agar bisa dijadikan dasar dalam menerapkan tarif PPh bagi UMKM. Namun fasilitas penyederhaanan seperti tiadanya kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan, dihapuskannya kewajiban melakukan pelaporan, dan tidak perlu melakukan perhitungan pada akhir tahun saat melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh tetap dipertahankan. Di titik inilah dapat dikatakan bahwa pemerintah tetap menggalang kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak UMKM tanpa membebani dengan tarif yang tinggi. Adanya tarif 0.25% dari bagian tertentu atas omset (prosentase norma) merupakan tarif yang terbilang rendah sehingga diharapkan menjadi insentif bagi Wajib Pajak untuk patuh sehingga kedepan basis pemajakan menjadi lebih luas.

Kesimpulan

Melalui pertimbangan sejumlah aspek seperti bagaimana kebijakan perpajakan dapat mempengaruhi secara luas rumah tangga hingga pengembangan bisnis pelaku usaha maka penerapan tarif yang lebih rendah bagi UMKM merupakan suatu opsi yang dapat dipertimbangkan. Namun mengingat UMKM adalah Wajib Pajak dengan karakteristik khusus yang menyebabkan mereka memiliki keterbatasan untuk menaati ketentuan perpajakan secara penuh, maka pemerintah sudah tepat dalam mengupayakan model presumptive regime. Artikel ini memberikan opini agar tarif PPh UMKM yang kabarnya hendak turun menjadi 0.25% dievaluasi kembali untuk mengakomodir sejumlah penyesuaian seperti penerapan norma demi meringankan beban pajak yang harus ditanggung pelaku UMKM. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemerintah merangkul UMKM masuk kedalam sistem perpajakan melalui semangat penyederhanaan administrasi dapat tercapai tanpa harus mengorbankan sisi keadilan yang tersembunyi didalamnya. Semua semata pada akhirnya demi kepentingan bangsa.

2 komentar untuk “Setelah Tarif PPh UMKM (Kabarnya) Akan Diturunkan

  • 27 November 2016 at 11:32
    Permalink

    Ketika membahas UKM dalam kebijakan perpajakan negara siapakah yg pendapatnya didengar ? Asosiasi ? Akademisi ? Lsm ?
    Saya meragukan bahwa realita yg dihadapi UKM, isu2 yg krusial, justru telah ditangkap dalam penyusunan kebijakan. Asosiasi industri, asosiasi pengusaha, setahu saya isinya adalah pengusaha besar, atau pengusaha purapura kecil. Akademisi, mereka bukan praktisi. Lsm, berapa banyak yg memang kompeten.
    Contoh paling mendasar. Definisi UKM, yg sekarang setara omset 4,8M per tahun, dasarnya apa.

    Reply
    • 27 November 2016 at 12:52
      Permalink

      Trims pak TJ. Saya sendiri kurang paham persis siapa dan apa latar belakang lahirnya angka itu. Pembahasannya melibatkan DJP, BKF, dan katanya Senayan jg.

      Reply

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *