Solusi Problem Ketimpangan: Urgensi Pajak Progresif atau Strong Leader?

Oleh: Arjuna Putra Aldino T

Selama 20 tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh stabil dan menggembirakan. Bahkan diprediksi terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan ekonomi bertahan di angka sekitar 6 persen dalam satu dasawarsa terakhir. Indonesia juga menjadi anggota G-20, satu-satunya dari Asia Tenggara. Di tengah kondisi perekonomian global yang tengah melorot pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini termasuk yang tertinggi di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diklaim hanya kalah dari India dan China.

Namun kabar baik ini tak membebaskan perekonomian Indonesia dari sebuah kondisi yang paradoksal. Ditengah pertumbuhan ekonomi yang berjalan stabil, ternyata kabar gembira itu tiada ubahnya bagai “api dalam sekam”. Laporan Oxfam dan Infid menyatakan harta empat orang terkaya Indonesia sama dengan harta yang dimiliki oleh sekitar 100 juta orang miskin. Harta empat orang terkaya Indonesia ini mencapai US$ 25 miliar atau setara Rp 333,8 triliun. Sedangkan total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia sebesar US$ 24 miliar atau sekitar Rp 320,3 triliun.

Data ini mencerminkan bahwa besarnya ketimpangan antara yang kaya dan miskin di Indonesia. Dengan bahasa lain, kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 20 tahun terakhir hanya terkonsentrasi di masyarakat kelompok tertentu saja. Bahkan riset Oxfam menunjukan 10 persen orang terkaya mengonsumsi lebih dari 25 persen total konsumsi nasional. Sementara 10 persen masyarakat termiskin hanya dapat mengonsumsi 4 persen.

Kondisi ini bukan hanya menunjukan sisi lain dari kondisi ekonomi Indonesia tetapi juga mengisyaratkan bahwa jika ketimpangan ini dibiarkan akan memunculkan masalah yang dapat mengganggu stabilitas kondisi perekonomian di masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan ketimpangan dapat memunculkan, pertama,  “perlambatan ekonomi”. Menurut penelitian World Bank, “gini ratio” (rasio yang menunjukkan angka ketimpangan, makin tinggi angkanya makin besar ketimpangan yang terjadi) yang lebih tinggi mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dan kurang stabil. Ketika total penghasilan dari 20 persen warga terkaya naik 5 poin persentase, pertumbuhan ekonomi turun 0,4 poin. Sebaliknya, ketika total penghasilan dari 20 persen warga termiskin naik sebesar 5 poin persentase, pertumbuhan justru naik 1,9 poin.

Artinya, ketimpangan ini bisa menghambat potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Dengan kata lain, ketimpangan ini dapat menghambat Indonesia untuk memanfaatkan potensi ekonominya yang besar dan dapat menjadi pemain global yang disegani. Bahkan ketimpangan ini juga membuat keroposnya ketahanan ekonomi Indonesia dan rentan dari gejolak krisis global. Kedua, ketimpangan ini menyebabkan “ongkos sosial” yang relatif tinggi, terutama akan meningkatkan angka “konflik sosial” di masyarakat. Penelitian World Bank membuktikan bahwa daerah dengan tingkat ketimpangan yang tinggi juga memiliki rasio konflik 1,6 kali lebih besar dibandingkan daerah dengan tingkat ketimpangan yang lebih rendah.

Ketiga, ketimpangan juga menimbulkan “biaya politik” dan “ekonomi biaya tinggi”. Terutama jika ketimpangan diakibatkan dari perilaku cari untung sendiri dengan mencoba menguasai sumber daya yang ada tanpa menghasilkan kekayaan baru melalui kegiatan produktif. Oknum-oknum tertentu mencari perlakuan khusus dan perlindungan terhadap posisi mereka, sehingga menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya, korupsi dan nepotisme yang semuanya dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.

Untuk itu, problem ketimpangan adalah problem yang harus segera diselesaikan, agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang dimilikinya, meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain.

Urgensi Pajak Progresif atau Strong Leader?

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meminimalisir ketimpangan yang terjadi saat ini yakni melalui “pajak progresif”. Dengan pajak progresif, maka pemerintah dapat meningkatkan transfer dari kelompok kaya ke kelompok miskin. Karena rasio perpajakan di Indonesia termasuk yang paling rendah di kawasan ASEAN sehingga pemerintah tidak banyak memiliki ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Namun masalahnya, OECD mencatat peringkat pembayaran pajak Indonesia lebih rendah dibanding Malaysia, Thailand, Filipina, dan Cina. Indonesia berada pada urutan 148, hanya lebih baik dibanding India dan Vietnam yang masing-masing berada di peringkat 157 dan 168 (Katadata, 25/10/2016).

Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dalam membayar pajak sangatlah rendah. Kesadaran yang rendah akan kewajiban membayar pajak juga dapat dilihat dari peran serta para orang terkaya dalam Program Pengampunan Pajak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dari 500 nama orang terkaya yang 248 di antaranya masuk dalam daftar orang terkaya versi Majalah Forbes, 100 wajib pajak di antaranya belum ikut (Kontan, 11 Desember 2016).

Dengan tingkat kepatuhan yang rendah semacam ini, pemberlakuan pajak progresif tak berarti apa-apa. Justru yang ditakutkan, tanpa kepatuhan yang kuat, pajak progresif akan mendorong penggelapan dan penghindaran pajak yang lebih massif dan terstruktur dari masyarakat berpenghasilan tinggi. Untuk itu, tak cukup hanya sekedar memberlakukan pajak progresif, akan tetapi dibutuhkan “stong leader” untuk memaksa para pengemplang pajak mau mengubah sikap mereka yang tak taat peraturan. Artinya, Negara tidak boleh kalah dengan orang-orang superkaya pengemplang pajak. Kepemimpinan yang kuat dibutuhkan ditengah peraturan negara dengan sangat mudahnya tidak dipatuhi dan diabaikan.

Adanya strong leader kian dibutuhkan mengingat cakupan para pengemplang pajak bersifat multinasional dan orang superkaya para pengemplang ini seringkali juga penyandang dana utama kampanye politik di hajatan demokrasi. Bahkan bukan rahasia lagi, para pengemplang pajak dan orang superkaya yang melarikan uangnya di negeri surga pajak, seringkali juga merangkap sebagai petinggi republik ini. Data Panama Papers telah menunjukan hal itu, dimana banyak para petinggi negeri ini yang tercatat melarikan uangnya untuk menghindar dari pajak ke negeri suaka pajak. Masalah ini juga menjadi ganjalan, yang akhirnya membuat ketidakmampuan pemerintah secara politis bahkan secara operasional untuk mengenakan pajak progresif terhadap orang-orang kaya serta bertindak tegas terhadap para pengemplang pajak.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *