Tax Forecasting System dan Paradigma Baru Penerimaan Pajak

Kualitas hasil tax revenue forecasting sejumlah negara yang menerapkan metode yang sama bisa saja berbeda, hal ini dikarenakan ada sejumlah faktor endogenous yang unik di setiap negara, salah satunya yaitu: kualitas penegakan hukum perpajakan. Di negara dengan kondisi penegakan hukum perpajakan yang masih lemah, uji kredibilitas metode melalui selisih prosentase sebagaimana anjuran Buetnner dan Kauder (2010) menjadi tidak berlaku. Indonesia tak luput dalam pengecualian tersebut. Indikator paling kentara untuk mendukung klaim itu adalah tingginya tingkat transaksi ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem pengawasan perpajakan (ekonomi bayangan). Dana Moneter Internasional (2010) dalam Technical Note and Manual yang berjudul Revenue Administration: Managing the Shadow Economy menyampaikan bahwa tingkat ekonomi bayangan di Indonesia rata-rata (2002-2007) mencapai 19.9% dari PDB.

Artikel ini dimaksudkan untuk mengajak pihak yang terkait dalam proses penyusunan target penerimaan pajak memperhitungkan fakta bahwa ada masalah dalam penegakan hukum perpajakan yang berpengaruh terhadap kinerja realisasi target. Ketika target penerimaan pajak tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.308 triliun atau naik sekitar 30% dari realisasi tahun 2016 (tidak memperhitungkan kontribusi dari Amnesti Pajak sebesar Rp104,6 triliun), maka sepatutnya kita segera sadar bahwa tuntutan kerja keras itu makin nyata. Karena setelah euforia kesuksesan Amnesti Pajak berlalu, negeri ini harus meningkatkan penerimaan pajak sampai dengan tumbuh 30%. Satu hal yang tidak mudah, bahkan untuk sekadar mempertahankan pencapaian tahun sebelumnya saja (Rp1.001,20 triliun tanpa Amnesti Pajak) sulit. Kondisi semacam ini menjadikan inovasi sebagai isu penting demi penegakan hukum perpajakan yang berkualitas.

Implementasi Cash Receipt System

Inovasi yang tepat untuk mendorong penegakan hukum perpajakan adalah inovasi yang memperbaiki kinerja pengawasan terhadap aktifitas ekonomi masyarakat terutama di kalangan pelaku ekonomi bayangan. Jika dilakukan dengan baik, hal tersebut dapat menghasilkan output berupa gambaran risiko sebagai dasar untuk memetakan transaksi ekonomi masyarakat. Tidak kalah penting dari itu kemudian adalah soal bagaimana tindak lanjutnya. Rencana implementasi Cash Receipt System (CRS) tahun 2018 oleh Ditjen Pajak merupakan langkah yang baik sebagai upaya untuk mengawasi transaksi bisnis di tingkat pedagang eceran (retailer). Namun demikian, inovasi ini lebih mudah diterapkan pada Wajib Pajak yang sudah memiliki afiliasi kondisional dengan Ditjen Pajak, yaitu Wajib Pajak yang meski belum beromset melebihi Rp4.8 Miliar dalam setahun tetapi memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Metode CRS dapat direkatkan sebagai aplikasi tambahan selain e-Faktur atau e-SPT 1111. Tanpa itu, Ditjen Pajak mungkin dapat kehilangan alasan legal untuk memaksakan CRS sebagai aplikasi pemantau arus masuk uang dalam transaksi bisnis retailer.

CSR efektif dilakukan jika Ditjen Pajak mampu membuat makin banyak retailer menggunakannya, Untuk bisa menambah angka tersebut, perlu dilakukan sejumlah penyesuaian terhadap sistem perpajakan antara lain dengan menurunkan batas minimal omset Pengusaha Kena Pajak dari yang semula mencapai Rp4.8 Miliar, mengingat pelaku ekonomi bayangan sebagian besar terpusat pada bisnis di tingkat kecil dan menengah (Russell, 2010). Sementara itu, angka Rp4.8 Miliar terbilang tinggi untuk menjadi batas maksimal sebagai pengusaha kecil. Dengan penurunan ambang batas tersebut, maka akan lebih banyak lagi retailer yang dapat dijaring masuk ke dalam sistem perpajakan melalui penetapan status sebagai Pengusaha Kena Pajak

Modifikasi PP Nomor 46 Tahun 2013

Ditataran strategi, langkah untuk menekan angka shadow economy juga dapat ditelusuri ketika pada tahun 2013 Ditjen Pajak bermaksud menyederhanakan sistem perpajakan dengan merilis Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) yang diharapkan menjadi solusi atas rumitnya aturan dan prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak kecil. Namun kontroversi dasar penerapan tarif yang diatur dalam kebijakan itu mematahkan harapan tersebut. Penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan justru membuat tarif terasa lebih tinggi di kalangan Wajib Pajak kecil. Ini adalah kondisi yang kontraproduktif dengan semangat untuk menekan angka shadow economy sebab justru tingginya tarif pajak adalah apa yang membuat mereka lebih senang mencegah transaksi bisnis mereka terendus pajak. Seperti diketahui tarif Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) secara maksimal adalah 30% dan angka itu lebih tinggi dari rerata tarif WPOP di ASEAN yaitu 26,89%. Demikian juga untuk Wajib Pajak Badan, tarif PPh 25% tercatat lebih tinggi dari rerata di 23,11% diantara 9 (sembilan) negara ASEAN yang diteliti (Winardi, 2016).

PP 46/2013 dapat menjadi strategi yang baik dalam menekan angka shadow economy bila penerapan tarif (yang lebih rendah dari tarif umum) didasarkan pada penghasilan netto yaitu dengan menjadikan penerapan norma (untuk mengambil bagian tertentu dari omset) agar bisa dijadikan dasar dalam menerapkan tarif PPh bagi retailer. Namun fasilitas penyederhaanan seperti tiadanya kewajiban melakukan pembukuan atau pencatatan, dihapuskannya kewajiban melakukan pelaporan, dan tidak perlu melakukan perhitungan pada akhir tahun saat melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh tetap dipertahankan (Wijaya, 2016). Adanya fitur-fitur tersebut menjadikan semangat simplifikasi tetap dijalankan sebagai pendorong minat retailer menjalankan kewajiban perpajakan. Langkah untuk menyederhakan prosedur pepajakan pernah ditempuh oleh Slovakia yang berhasil menekan angka shadow economy sampai dengan 17% jauh lebih rendah dari Moldova 44% (Golias, 2013). Ini sejalan dengan rekomendasi Barrie Russell (2010) bahwa di level kebijakan perpajakan, langkah yang bisa ditempuh untuk mengurangi shadow economy adalah dengan melakukan penyederhanaan prosedur perpajakan dan penurunan tarif.

Kesimpulan

Keberadaan fenomena berupa lemahnya penegakan hukum menjadi variabel intervening yang menentukan kualitas realisasi penerimaan pajak. Ada semacam kekhawatiran penulis bahwa para perumus target penerimaan belum mendalami pengaruh faktor ini sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur dalam memutuskan besaran target atau sebagai bahan pertimbangan untuk memperkuat proses pengumpulan pajak (intensifikasi dan penagihan) yang dilakukan Ditjen Pajak. Ditengah keadaan itu, jalan yang bisa ditempuh Ditjen Pajak agar fungsi pengumpulan pajak dapat dijalankan dengan baik adalah dengan menerapkan inovasi yang memang sejak tahun 2015 digagas yaitu penerapan sistem penerimaan kas (cash receipt system) namun dengan tetap mempertimbangkan efektifitas penerapannya yang menurut penulis akan dapat lebih baik jika diterapkan oleh lebih banyak Wajib Pajak, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung itu adalah dengan menurunkan ambang batas nilai omset Pengusaha Kena Pajak. Selain itu dibutuhkan juga strategi agar lebih banyak Wajib Pajak terdaftar dan patuh yaitu dengan  memodifikasi PP Nomor 46/2013 dari sisi basis penerapan tarif (yang lebih rendah dari tarif umum) dengan tetap mempertahankan fitur bebas lapor dan bebas perhitungan akhir tahun yang menyederhanakan pemenuhan kewajiban. Hal ini dikarenakan karena sejumlah riset menunjukkan bahwa adanya sistem perpajakan yang sederhana serta tarif yang lebih murah akan mendorong Wajib Pajak menjadi lebih terbuka untuk masuk ke dalam sistem perpajakan.

Gambar diambil dari sini

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *