Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion

Oleh: Erikson Wijaya, S. Akt, AAP-A

Tujuan bisnis pada dasarnya adalah untuk memaksimalkan laba. Pajak berdiri di tengah upaya pencapaian itu sehingga dipandang sebagai penghambat. Tak lain sebabnya adalah karena dalam sudut pandang bisnis, pajak merupakan beban. Akibatnya, aksi akrobatik untuk menghindari pajak selalu saja bermunculan. Inovasi untuk hal yang satu ini tidak pernah habis dan menyebabkan tergerusnya basis penerimaan pajak yang dapat dialami baik oleh negara maju maupun negara berkembang[1]. Menurut OECD (2015), praktik penghindaran pajak telah menggerus jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Badan di tingkat global sebesar USD 100-240 miliar/tahun[2]. Seiring perkembangan praktik bisnis yang cenderung disruptif, Wajib Pajak terdorong untuk menyusun skema demi menekan beban pajak. Perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan (Tax Planning) dirancang sedemikian rupa lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Umumnya, Tax Planning menghasilkan rencana yang dapat dipakai Wajib Pajak untuk menghindari pajak secara legal tanpa menyalahi aturan perpajakan yang berlaku (Acceptable Tax Avoidance). Penghindaran pajak semacam itu dilakukan dengan memperhatikan koridor hukum yang ada. Demikian kata Indrayagus Selamet (2007) dalam artikelnya yang berjudul “Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion di Mata Perpajakan Indonesia”. Namun tentu saja Tax Planning yang demikian hanya dapat terjadi dengan baik jika perumusnya memahami peraturan perpajakan dan pandai mengidentifikasi titik penghematan terbaik yang dapat dipilih untuk menekan beban pajak seminimal mungkin. Di saat yang sama, setiap langkah yang diambil harus selalu memperhitungkan untung rugi bagi bisnis. Maksudnya adalah bahwa Wajib Pajak, setiap kali menemui loopholes atau celah peraturan yang dapat dimanfaatkan, akan menimbang antara risiko bisnis dan nilai ekonomis dari skema perencanaan yang akan dilakukan.

Namun adakalanya di dalam Tax Planning terkandung muatan Tax Evasion. Dan tentu saja Penghindaran pajak (Tax Avoidance) tidaklah sama dengan penggelapan pajak (Tax Evasion). Keduanya dibedakan atas kadar ketaatan terhadap ketentuan perpajakan. Tax Evasion tidak mengindahkan aturan yang ada. Sehingga dalam Tax Evasion, beban pajak terutang diperkecil secara ilegal dengan melanggar ketentuan yang ada misalnya dengan sengaja tidak melaporkan keseluruhan penghasilan atau dengan sengaja menghitung dengan cara yang tidak benar. Namun seperti yang sudah dijelaskan, hal yang sama tidak terjadi dalam praktik Tax Avoidance sehingga penerapannya tidak membawa konsekuensi hukum apapun selain memicu langkah antisipatif dari pemerintah untuk menekan kian maraknya praktik tersebut. Namun pada Tax Evasion, jika terungkap akan diganjar dengan sanksi administrasi sebagaimana telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam bisnis, Tax Planning adalah sebuah keniscayaan dalam rangka menuju efisiensi biaya dan memaksimalkan laba. Praktik ini tidak bisa dicegah karena sudah menjadi nature in business. Namun pemerintah tidak bisa menutup mata bahwa praktik tersebut dapat menggerus laba bersih sebagai basis pemajakan. Sehingga pemerintah perlu secara terus menerus mengevaluasi ketentuan perpajakan yang ada untuk semakin awas dalam mengidentifikasi area abu-abu atau celah yang dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk kemudian diperbaiki atau dipertegas secara legal. Adapun atas praktik Tax Evasion, pemerintah dapat meminimalisirnya dengan meningkatkan angka probabilty of detection dengan cara meningkatkan kegiatan pengawasan. Sebab semakin kecil kemungkinan Wajib Pajak ketahuan membayar atau menghitung pajak dengan tidak benar maka akan semakin besar kecenderunganya untuk melakukannya lagi dan lagi. Dua respon atas maraknya praktik Tax Evasion dan Tax Avoidance harus dilakukan secara kontinyu seiring dengan inovasi yang akan selalu ditemukan Wajib Pajak demi meminimalisir beban pajaknya.

[1] International Monetary Fund, “Spillovers in International Corporate Taxation”, IMF Policy Paper (2014)

[2] OECD, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting/BEPS Project, OECD Explanatory Statement (2015)

Gambar diambil dari sini.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *