Tax Reform dan Pemisahan DJP: Suatu Keharusan?

Terkait apapun itu, kita paham bahwa kita tidak pernah tahu jika kita tidak mencoba tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kita tidak boleh gegabah. Apalagi kalau bicara pemisahan organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan jumlah pegawai hampir 40.000. Selama ini wacana pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan dimaknai dengan terbentuknya lembaga baru (agency) yang otonom/semi otonom. Moore dan Fjeldstad (2009) pernah berujar bahwa: “To date, there is little sign that the creation of revenue agencies has actually increased public revenues.” Tapi ketika wacana serupa ditujukan kepada Haldenwang dan Schiller (2011) mereka sepakat meyakini bahwa pemisahan itu efektif untuk memperbaiki kinerja.

Alih-alih menjadi desisional, tulisan ini disusun semata untuk mengajak kita semua berpikir. Dalam kerangka reformasi perpajakan, apakah DJP benar-benar harus keluar dari Kementerian Keuangan dan menjadi lembaga yang baru dalam sejarah negeri ini. Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, maka ada baiknya kita melirik kembali bahwa poin kritis isu ini ada pada keadaan bahwa tidak ada jaminan bahwa bentuk yang otonom dapat mengatasi semua permasalahan kinerja DJP. Arthur Mann (2004) menyederhanakan semua temuan yang pernah ada terkait hal ini dengan mengatakan bahwa: “SARAs have not proven to be quick-fix panaceas.” Namun demikian, disaat yang sama Mann juga bertutur bahwa setidaknya pembentukan SARA menjadi landasan untuk mewujudkan tata kelola institusi perpajakan yang efisien. Penjelasan terakhir dari Mann ini yang menjadi landasan reformasi perpajakan banyak negara berkembang. Mereka menerapkan model pemisahan bagi otoritas perpajakannya untuk menjadi otoritas yang otonom/ semi otonom, tentu dengan kisahnya masing-masing.

Bicara soal reformasi perpajakan, wacana pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan selalu menjadi isu sentral. Banyak pihak kini terbelah menjadi mereka yang mendukung dan mereka yang menolak. Mereka memiliki landasan logis masing-masing sehingga tidak ada yang mutlak benar atau sepenuhnya salah. Negeri ini hanya perlu berhati-hati dalam mengambil sikap. Sebab harga yang harus dibayar terlalu mahal apabila keliru dalam menyiapkan tata kelola yang tepat bagi instansi sekrusial DJP. Wacana untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan tentu saja melibatkan sejumlah pertimbangan yang bisa dibilang tidak sederhana antara lain: tata kelola Sumber Daya Manusia, sistem kompensasi, likuidasi keuangan instansi, hubungan dengan Menteri Keuangan, tata perumusan dan eksekusi kebijakan fiskal, antisipasi politisasi, dll. Jika negeri ini berniat mengambil langkah untuk melahirkan DJP yang baru sebagai lembaga mandiri maka semua aspek tersebut harus sudah dibuat kajian akademis dan manajemen risikonya. Untuk apa? Supaya periode transisi yang harus dijalani nanti dapat berlangsung mulus dan tidak mengganggu operasional kinerja.

Sejujurnya, rakyat Indonesia tidak peduli apapun rupa instansi pemungut pajak pusat ini. Mereka tidak tertarik untuk paham bentuk ideal macam apa yang seharusnya ditetapkan bagi DJP. Mereka hanya menginginkan negara hadir dan menyentuh kehidupan mereka lewat beragam fasilitas dan kemudahan. Hal ini tentunya terdengar sulit. Tetapi memang demikian kenyataanya. Sehingga adalah tugas negara memberikan daya dukung yang optimal bagi DJP supaya instansi ini dapat bekerja dengan lebih baik. Termasuk dalam upaya itu adalah merumuskan kebijakan yang tepat tentang nasib DJP kedepan dan memberi kepastian tentang wacana pemisahan yang timbul tenggelam beberapa waktu belakangan.

Meski banyak riset sepakat bahwa membentuk lembaga perpajakan baru yang otonom bukan jalan keluar satu satunya tetapi jika memang ada harapan dan landasan logis yang menguatkan maka dengan segenap nyali negeri ini harus berani mencoba. Tentunya dengan menimbang segala aspek yang harus disiapkan dan kajian manajemen risiko yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun jika nyali itu tak berhasil dikumpulkan dan masih ada secuil keraguan dalam menghadapi risiko yang menantang di masa mendatang, sebaiknya wacana pemisahan itu direnungkan kembali baik-baik. Sebab sekali lagi, harga yang harus dibayarkan terlalu mahal dan kebutuhan negara akan penerimaan pajak yang tinggi tidak dapat menunggu. Belanja pembangunan tetap harus berjalan, gaji pegawai tetap harus dibayar, bantuan operasional sekolah tetap harus disediakan, dan banyak lagi isu teknis lainnya yang menjadi komitmen negara untuk menyediakannya.

Bila isu utama dari urgensi pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan adalah kinerja penerimaan pajak yang tidak moncer maka perlu dikaji dengan serius untuk mengetahui bagaimana kondisi baru yang terbentuk dari model otonomi nanti mampu mengatasi kendala yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak. Solusi pembentukan lembaga otonom adalah solusi yang organisasional dan tidak menyentuh langsung pembenahan substansial. Begitu sejujurnya. Rendahnya penerimaan pajak salah satunya dipicu oleh rendahnya kepatuhan. Rendahnya kepatuhan pada dasarnya disebabkan oleh minimnya pengetahuan. Pada akhirnya, pengetahuan yang minim itu nampaknya disebabkan rumitnya memahami aturan perpajakan itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan Grover Norquist bahwa: “the important thing about tax reform is you make the tax code less complicated, easier for people to understand”.

Mungkin Norquist memang benar bahwa jantung utama reformasi perpajakan adalah bagaimana membuat warga negara lebih paham akan pajak. Dan bila memang itu dapat dilakukan lebih mudah dengan menjadi lembaga otonom maka tunggu apa lagi? Tapi bila tidak, bisakah kita melakukannya tanpa berpisah? Sebab kalau sudah begini, perpisahan ternyata hanya soal cara.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: